Rumah Subsidi Kurang Memihak MBR
Pemerintah Lakukan Konsolidasi ke Bank
SINGARAJA, NusaBali
Menjamurnya perumahan bersubsidi di Buleleng tak lantas membuat Masyarkaat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menikmatinya. Tak sedikit di antaranya perumahan bersubsidi malah menjadi bagian investasi PNS dan pengusaha. MBR sejauh ini masih terkendala soal persetujuan kredit dari pihak bank.
Permasalahan itu pun tak ditampik oleh Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, I Wayan Suardana, yang hadir saat penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Buleleng beberapa waktu lalu.
Padahal pembangunan perumahan bersubsidi yang ditujuan untuk MBR untuk mengurangi angka kesenjangan perumahan di Bali yang jumlahnya mencapai 240 ribu KK. “Backlog perumahan di Bali itu sesuai data yang kami terima dari Kabupaten/Kota ada 240 ribu KK. Itu dikarenakan sistem perumahan di Bali beda dengan daerah lain yang bisa satu pekarangan ada lebih dari satu KK. Tetapi banyak pula yang sudah keluarga baru yang masih tinggal bersama orang tua atau mertuanya,” jelas Suardana.
Untuk mengurangi jumlah backlog itu, pemerintah memberikan jalan keluar dengan program seribu rumah dan perumahan bersubsidi kepada MBR, tersebar di luar daerah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan). “Rumah subsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP,red) tapi memang sebagian gagal karena tak dapat persetujuan dari bank. Padahal sebenarnya mereka mampu mencicil dengan harga rumah per unit 159,8 juta atau cicilan kisaran sembilan ratus ribu,” imbuh dia.
Kondisi itu pun membuat pihaknya kembali akan duduk bersama dan meyakinkan pihak bank yang menyediakan kredit perumahan bersubsidi. Terlebih, MBR kadang kala mempunyai penghasilan non formal yang juga harus dipertimbangkan. Termasuk perumahan bersubsidi yang dibangun oleh CSR maupun oleh swasta. Sehingga harapannya keberadaan rumah bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh MBR, sekaligus menekan angka backlog di Bali. *k23
Permasalahan itu pun tak ditampik oleh Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali, I Wayan Suardana, yang hadir saat penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Buleleng beberapa waktu lalu.
Padahal pembangunan perumahan bersubsidi yang ditujuan untuk MBR untuk mengurangi angka kesenjangan perumahan di Bali yang jumlahnya mencapai 240 ribu KK. “Backlog perumahan di Bali itu sesuai data yang kami terima dari Kabupaten/Kota ada 240 ribu KK. Itu dikarenakan sistem perumahan di Bali beda dengan daerah lain yang bisa satu pekarangan ada lebih dari satu KK. Tetapi banyak pula yang sudah keluarga baru yang masih tinggal bersama orang tua atau mertuanya,” jelas Suardana.
Untuk mengurangi jumlah backlog itu, pemerintah memberikan jalan keluar dengan program seribu rumah dan perumahan bersubsidi kepada MBR, tersebar di luar daerah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan). “Rumah subsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP,red) tapi memang sebagian gagal karena tak dapat persetujuan dari bank. Padahal sebenarnya mereka mampu mencicil dengan harga rumah per unit 159,8 juta atau cicilan kisaran sembilan ratus ribu,” imbuh dia.
Kondisi itu pun membuat pihaknya kembali akan duduk bersama dan meyakinkan pihak bank yang menyediakan kredit perumahan bersubsidi. Terlebih, MBR kadang kala mempunyai penghasilan non formal yang juga harus dipertimbangkan. Termasuk perumahan bersubsidi yang dibangun oleh CSR maupun oleh swasta. Sehingga harapannya keberadaan rumah bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh MBR, sekaligus menekan angka backlog di Bali. *k23
Komentar