Arya Wedakarna akan Dukung yang Pro Bali
Bursa Pimpinan DPD RI 2019-2024 Ramai
JAKARTA, NusaBali
Bursa calon pimpinan DPD RI 2019 mulai ramai. Sejumlah tokoh digadang-gadang, ada pula yang telah menyatakan maju menjadi pimpinan lembaga tersebut, seperti La Nyala Mattaliti (Jawa Timur), Abdullah Puteh (Aceh), Kanjeng Ratu Hemas (Jogjakarta) dan Jimly Asshiddiqie (DKI Jakarta). Bahkan diantara mereka telah melakukan sosialisasi yang dibalut dengan silaturahmi.
Sementara terkait ini, salah satu anggota DPD RI dapil Bali yang terpilih kembali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III atau Arya Wedakarna menyatakan masih melihat arah angin. Sebab, dia ingin sosok pimpinan DPD RI nanti pro dengan Bali. "Saya menganggap nama-nama yang beredar saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Bagi saya, silakan saja sosialisasi dan silaturahmi. Seyogyanya, mengenai pemilihan pimpinan setelah pelantikan. Saya sendiri menginginkan pimpinan DPD RI adalah sosok yang pro dengan kebijakan Bali," imbuh Arya Wedakarna kepada NusaBali, Rabu (21/8).
Pro kebijakan Bali, kata pria yang saat ini duduk di Komite I DPD RI ini adalah mau memperjuangkan UU Provinsi Bali. Lalu memperjuangkan infrastruktur dan anggaran untuk Bali. "Jika ada sosok seperti itu, saya sebagai pemilik suara akan mendukungnya," tegas Arya Wedakarna. Dia sendiri tidak ikut meramaikan bursa calon pimpinan DPD RI. Padahal sebagai incumbent dan senator muda, dia punya peluang. Namun mengingat pimpinan DPD RI harus selalu berada di Jakarta dan terikat dengan protokoler, Wedakarna lebih memilih sebagai anggota atau berada di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) saja.
"Melihat komposisi anggota DPD RI periode nanti, 70 persen anggota lama tidak terpilih lagi karena sibuk di Jakarta. Bagi saya menjadi anggota biasa sudah cukup, lantaran tidak terikat dengan protokoler seperti pimpinan DPD RI. Tinggal nanti melihat perkembangan di AKD," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut Arya Wedakarna menjelaskan, pemilihan pimpinan DPD RI tergantung tatib. Saat ini, pimpinan DPD RI berasal dari wilayah Indonesia Barat dan Timur. Bali masuk ke wilayah Barat. Oleh karena itu, tatib mengenai pemilihan pimpinan DPD RI menunggu pelantikan.
Sebab, tatib saat ini harus diterima dan disepakati pula oleh anggota DPD RI masa bakti 2019-2024. Peraih suara terbanyak di Bali ini berharap, nantinya pemilihan pimpinan DPD RI balik ke tatib lama, yakni ada perwakilan dari Indonesia Barat, Tengah dan Timur.
Dengan begitu, posisi pimpinan DPD RI tidak hanya didominasi oleh perwakilan dari Barat. Melainkan merata dari tiga perwakilan wilayah di Indonesia. Kans Bali untuk mengikuti pencalonan pun terbuka. Lantaran Bali masuk ke Indonesia bagian Tengah.
"Pemilihan pimpinan DPD RI melalui tiga perwakilan wilayah di Indonesia, bisa membuat perwakilan Bali ikut serta di pemilihan wilayah Tengah. Dan tidak mustahil, senator Bali bisa merebutnya. Tapi semua tergantung dari tatib dan baru terlihat setelah pelantikan nanti," terang Arya Wedakarna. *k22
Sementara terkait ini, salah satu anggota DPD RI dapil Bali yang terpilih kembali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III atau Arya Wedakarna menyatakan masih melihat arah angin. Sebab, dia ingin sosok pimpinan DPD RI nanti pro dengan Bali. "Saya menganggap nama-nama yang beredar saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Bagi saya, silakan saja sosialisasi dan silaturahmi. Seyogyanya, mengenai pemilihan pimpinan setelah pelantikan. Saya sendiri menginginkan pimpinan DPD RI adalah sosok yang pro dengan kebijakan Bali," imbuh Arya Wedakarna kepada NusaBali, Rabu (21/8).
Pro kebijakan Bali, kata pria yang saat ini duduk di Komite I DPD RI ini adalah mau memperjuangkan UU Provinsi Bali. Lalu memperjuangkan infrastruktur dan anggaran untuk Bali. "Jika ada sosok seperti itu, saya sebagai pemilik suara akan mendukungnya," tegas Arya Wedakarna. Dia sendiri tidak ikut meramaikan bursa calon pimpinan DPD RI. Padahal sebagai incumbent dan senator muda, dia punya peluang. Namun mengingat pimpinan DPD RI harus selalu berada di Jakarta dan terikat dengan protokoler, Wedakarna lebih memilih sebagai anggota atau berada di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) saja.
"Melihat komposisi anggota DPD RI periode nanti, 70 persen anggota lama tidak terpilih lagi karena sibuk di Jakarta. Bagi saya menjadi anggota biasa sudah cukup, lantaran tidak terikat dengan protokoler seperti pimpinan DPD RI. Tinggal nanti melihat perkembangan di AKD," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut Arya Wedakarna menjelaskan, pemilihan pimpinan DPD RI tergantung tatib. Saat ini, pimpinan DPD RI berasal dari wilayah Indonesia Barat dan Timur. Bali masuk ke wilayah Barat. Oleh karena itu, tatib mengenai pemilihan pimpinan DPD RI menunggu pelantikan.
Sebab, tatib saat ini harus diterima dan disepakati pula oleh anggota DPD RI masa bakti 2019-2024. Peraih suara terbanyak di Bali ini berharap, nantinya pemilihan pimpinan DPD RI balik ke tatib lama, yakni ada perwakilan dari Indonesia Barat, Tengah dan Timur.
Dengan begitu, posisi pimpinan DPD RI tidak hanya didominasi oleh perwakilan dari Barat. Melainkan merata dari tiga perwakilan wilayah di Indonesia. Kans Bali untuk mengikuti pencalonan pun terbuka. Lantaran Bali masuk ke Indonesia bagian Tengah.
"Pemilihan pimpinan DPD RI melalui tiga perwakilan wilayah di Indonesia, bisa membuat perwakilan Bali ikut serta di pemilihan wilayah Tengah. Dan tidak mustahil, senator Bali bisa merebutnya. Tapi semua tergantung dari tatib dan baru terlihat setelah pelantikan nanti," terang Arya Wedakarna. *k22
Komentar