Desak DPP, Ketua DPD Wajib Nyalon

DENPASAR, NusaBali

Desakan supaya Golkar berani menampilkan kader partai sebagai Calon Walikota di Pilkada Denpasar 2020 mendatang terus bergulir. Bahkan Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD II Golkar Denpasar Anak Agung Gede Ariawan mendesak DPD I Golkar Bali dan DPP membuat kebijakan ketua partai wajib nyalon di pemilihan kepala daerah (pilkada).

Agung Ariawan menyatakan sangat malu kalau Golkar sebagai peraih kursi DPRD terbanyak kedua alias runner up di Pileg 2019, tidak mengeluarkan jagonya. Karena itu DPD I Golkar Bali dan DPP Golkar harus berani mengadu kader sendiri.  

“DPP Golkar harus berani mengadu jago dari kader sendiri. Tidak selalu merapat ke partai besar. Ini sebagai upaya menjaga marwah partai. Malah sangat malu pemenang kedua setelah PDIP kita bahkan nggak ada calon,” ujar pria yang akrab disapa Gung De, ini di Denpasar, Sabtu (24/8) siang.

Hasil Pileg 2019 Golkar di Denpasar meraih 8 kursi DPRD (17,78 persen) sehingga harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi 20 persen kursi parlemen (9 kursi) sebagai syarat mengusung calon di pilkada. Sementara saat ini baru PDI Perjuangan yang mampu mengusung calon secara mandiri tanpa koalisi, karena memiliki jumlah kursi parlemen 24 kursi (48,89 persen). PDI Perjuangan sudah pasti akan mengusung Wakil Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sebagai Calon Walikota Denpasar 2020. 

Partai Golkar di Denpasar pernah mengusung kader–kader pada Pilkada 2010 lalu yakni Paket Wayan Subawa–Ida Bagus Gede Udiyana. Saat itu wibawa partai benar-benar terjaga. Walaupun akhirnya Golkar kalah oleh pasangan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra–I Gusti Ngurah Jaya Negara, namun kalah secara ksatria.

Menurut Agung Ariawan Partai Golkar hanya kurang 1 kursi saja untuk bisa mengusung calon secara mandiri calon walikota dan calon wakil walikota di Pilkada Denpasar 2020 mendatang. “Partai politik wajib ikut pilkada. Sebagai tanggung jawab kepada masyarakat untuk demokrasi kita. Tim pilkada di Denpasar sudah dibentuk kok,” tutur politisi asal Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, ini.

Agung Ariawan menyatakan, Ketua DPD II Golkar Denpasar I Wayan Mariyana Wandira, politisi asal Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Denpasar, sangat layak diusung maju sebagai kandidat Walikota Denpasar. “Sudah saatnya Ketua DPD II Golkar Pak Mariyana Wandira naik kelas sebagai walikota. Tandemnya bisa kader Golkar atau pakai parpol dari partai koalisi. Induk Partai Golkar harus merespons dan segera berproses,” kata Agung Ariawan.

Atas kondisi tersebut DPP Partai Golkar merespons aspirasi kader Golkar di bawah. Anggota Pemenangan Pemilu DPP Golkar/Korwil Bali Dewa Made Widiasa Nida dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Sabtu kemarin, mengatakan DPP Golkar pasti akan melakukan tahapan secara tepat waktu. “Kita pasti akan berproses untuk penjaringan calon dengan metode survei dulu. Ada mekanismenya. Kader-kader akan disurvei dulu,” ucap politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung.

Menurut Dewa Nida, kalau pun nanti dalam survei internal yang dilakukan Golkar, kader Golkar tidak memiliki elektabilitas maka tidak akan dipaksakan. “Golkar tidak akan memaksakan untuk menggunakan kader jika elektabilitasnya lemah. Kita ingin memanfaatkan moment pilkada untuk menang. Arah koalisi di Pilkada Denpasar sudah pasti akan dilakukan. Masih dikaji itu. Namun tidak boleh memaksakan harus kader diusung,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung, ini.

Hal ini juga berlaku bagi daerah lain yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah di  2020 seperti Pilkada Badung, Pilkada Tabanan, Pilkada Jembrana, Pilkada Bangli, dan Pilkada Karangasem. Di lima daerah tersebut diharapkan kader Golkar bisa bagus elektabilitasnya. “Maka akan dilakukan survei. Kalau hasil surveinya tidak kuat, maka Golkar mempertimbangkan untuk berkoalisi. Saya pikir kader Golkar tidak mau ‘mati’ sia-sia dalam pertempuran Pilkada 2020. Jadi terukur, terarah kajian kita mengusung kandidat calon,” kata Dewa Nida.   

Sebelumnya, kader Golkar menolak politik kompromi dan jual beli ‘tiket’ dalam Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali, hanya karena pragmatisme dan merasa kalah sebelum berperang. Mereka teriak minta Golkar usung kader sendiri, terutama di Pilkada Denpasar 2020.

Korwil Denpasar DPD I Golkar Bali AA Ngurah Agung, mengingatkan sudah saatnya Partai Beringin berani tampilkan kader sendiri untuk tarung di Pilkada 2020. Permintaan ini bukan hanya berlaku di Denpasar, tapi juga dalam Pilkada Karangasem 2020, Pilkada Badung 2020, Pilkada Bangli 2020, Pilkada Jembrana 2020, dan Pilkada Tabanan 2020.

“Bukan hanya di Denpasar, tapi kita harapkan Golkar berani usung kader sendiri dalam Pilkada 2020 serentak di lima daerah lainnya di Bali. Jangan belum apa-apa sudah keder dan merapat ke partai besar. Tunjukkan Golkar punya jago dan kader, usung yang benar-benar serius bertarung. Bukan tarung hanya sekadar-sekadar,” tandas politisi senior asal Puri Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara yang juga Wakil Ketua Bappilu Wilayah Denpasar DPD I Golkar Bali ini.

Secara khusus, Ngurah Agung menggarisbawahi tarung Pilkada Denpasar 2020 nanti, di mana Golkar harus berani usung kader sendiri dan berhadapan melawan PDIP. Tentu saja, Golkar harus berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung paket Calon Walikota (Cawali)-Calon Wakil Walikota (Cawawali), guna menghadapi PDIP yang sudah pasti akan pasang I Gusti Ngurah Jaya Negara sebagai Cawali Denpasar.

Ada 5 parpol parlemen yang bisa dijajaki oleh Golkar untuk diajak berkoalisi, guna mengusung paket calon ke Pilkada Denpasar 2020. Mereka masing-masing Demokrat (punya 4 kursi DPRD Denpasar atau 8,89 persen suara parlemen), Gerindra (punya 4 kursi DPRD Denpasar atau 8,89 persen suara parlemen), NasDem (punya 3 kursi DPRD Denpasar atau 6,67 persen suara parlemen), Hanura (punya 2 kursi DPRD Denpasar atau 4,44 persen suara parlemen), dan PSI (punya 2 kursi DPRD Denpasar atau 4,44 persen suara parlemen).

Ngurah Agung kurang sreg jika Golkar merapat ke PDIP di Pilkada Denpasar 2019 dengan menyodorkan Ketua DPD II Golkar Denpasar, I Wayan Mariyana Wandira, menjadi tandem IGN Jaya Negara di posisi Cawawali, sebagamana diwacanakan selama ini. Golkar harus berani usung kader sendiri sebagai Cawali Denpasar, menghadapi Jaya Negara.

Ngurah Agung gerah ketika dengan bergulirnya isu paket Jaya Negara-Mariyana Wandira di Pilkada Denpasar 2020. Padahal, Golkar bisa mencari rekan koalisi dari non PDIP untuk menciptakan tarung head to head. “Jangan belum apa-apa sudah menyerah ke partai besar (PDIP). Harus tunjukkan dulu kekuatan bahwa Golkar itu bisa,” tandas politisi yang ke mana-mana selalu mengenakan busana adat Bali bak Patih Agung ini.

Menurut Ngurah Agung, selama ini sering terjadi di mana oknum munculkan opini bahwa kader Golkar akan maju tarung Pilkada. Namun, ujung-ujungnya malah negosiasi dan mengekor ke partai lain, karena pragmatisme hingga terjadi jual beli tiket di pilkada. “Kader di bawah menengarai berulangkali terjadi jual beli tiket di pilkada. Ini semakin melemahkan Golkar di pilkada,” ujar Ngurah Agung.

Ngurah Agung mengingatkan Golkar harus segera melaksanakan metode penjaringan dan menyaringan kandidat calon untuk Pilkada Denpasar 2020, supaya tidak salah langkah dan cenderung kalah langkah. “Kita sering kalah cepat dan ujung-ujungnya salah langkah, sehingga calon yang dimunculkan figur lembek dan hanya sekadar bertarung,” sindirnya.

Disebutkan, Ketua DPD II Golkar Denpasar dan Ketua DPD I Golkar Bali juga harus bertanggung jawab dalam penyiapkan kandidat calon di Pilkada Denpasar 20209. Menurut Ngurah Agung, Golkar memiliki kader mumpuni Wayan Mariyana Wandira untuk diusung sebagai Cawali Denpasar. Politisi asal Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan ini tiga periode secara beruntun menjadi Wakil Ketua DPRD Denpasar. Selain Mariyana Wandira, juga ada I Ketut Suwandhi, politisi senior Golkar berjuluk Jenderal Kota asal Banjar Belaluan Sadmerta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara. *nat