Perkimta Kaji Penataan Sanitasi Kawasan Kali Mumbul
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Buleleng, sedang mengkaji secara mendalam penataan sanitasi wilayah Kelurahan Kampung Anyar, Kampung Kajanan dan Kampung Bugis, Kecamatan/Kabupaten Buleleng.
SINGARAJA, NusaBali
Hal tersebut menyusul kondisi sanitasi ketiga wilayah itu bermuara ke kali Mumbul. Kondisi itu pun menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Kepala Dinas Perkimta Buleleng, Ni Nyoman Suartini, Jumat (30/8), mengatakan akan mengundang pemerintah provinsi dan pusat untuk mencarikan solusi atas masalah tersebut. Menurut Suratini jalan keluar sanitasi itu tak dapat diselesaikan dengan pembuatan Intalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Komunal. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya lahan di permukiman padat penduduk selain juga air tanah sangat dangkal.
“Kami sudah coba bawa ke program itu dua tahun yang lalu, tetapi setelah dilihat secara teknis tidak memungkinkan karena air tanah snagat rendah sehingga tidak memungkinkan dibuat IPAL Komunal, yang dapat berakibat pada polusi sumber air bersihnya,” jelas Suratini.
Selain itu tim teknisnya juga menemui sejumlah kondisi yang tak memungkinkan dibangunnya sanitasi, seperti posisi penataan rumah yang masih kacau. Suratini pun berpendapat jalan keluar satu-satunya mendorong setiap rumah memiliki sanitasi individu, sehingga tak lagi membuang limbah langsung ke kali Mumbul.
Sementara itu selain masalah sanitasi, yang menjadi perhatian di wilayah tersebut adalah tata bangunan dalam satu rumah yang masih dijumpai kurang proporsional. Penataan di wilayah yang amsuk zona kumuh itu akan diarahkan ke program Kota Tanpa Kumuh (Kumuh) yang merupakan program pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah Kabupaten.
Penataan kawasan tanpa kumuh itu juga disebutnya tak serta merta dapat berjalan dengand ibangunnya infrastruktur oleh pemerintah. Tetapi lebih kepada dukungan masyarakat untuk lebih sadar terhadap lingkungan dan kebiasaan hidup sehat. Hal tersebut pun tak bisa dilakukan dengan satu kali langkah, melainkan perlu komitmen bersama dan penyediaan anggaran yang bertahap. *k23
“Kami sudah coba bawa ke program itu dua tahun yang lalu, tetapi setelah dilihat secara teknis tidak memungkinkan karena air tanah snagat rendah sehingga tidak memungkinkan dibuat IPAL Komunal, yang dapat berakibat pada polusi sumber air bersihnya,” jelas Suratini.
Selain itu tim teknisnya juga menemui sejumlah kondisi yang tak memungkinkan dibangunnya sanitasi, seperti posisi penataan rumah yang masih kacau. Suratini pun berpendapat jalan keluar satu-satunya mendorong setiap rumah memiliki sanitasi individu, sehingga tak lagi membuang limbah langsung ke kali Mumbul.
Sementara itu selain masalah sanitasi, yang menjadi perhatian di wilayah tersebut adalah tata bangunan dalam satu rumah yang masih dijumpai kurang proporsional. Penataan di wilayah yang amsuk zona kumuh itu akan diarahkan ke program Kota Tanpa Kumuh (Kumuh) yang merupakan program pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah Kabupaten.
Penataan kawasan tanpa kumuh itu juga disebutnya tak serta merta dapat berjalan dengand ibangunnya infrastruktur oleh pemerintah. Tetapi lebih kepada dukungan masyarakat untuk lebih sadar terhadap lingkungan dan kebiasaan hidup sehat. Hal tersebut pun tak bisa dilakukan dengan satu kali langkah, melainkan perlu komitmen bersama dan penyediaan anggaran yang bertahap. *k23
Komentar