Kastawa Ditanya Soal Ibukota Baru hingga Dana Desa
Ikut Uji Kelayaan BPK RI
I Gede Kastawa menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai anggota BPK RI di Komisi XI DPR RI.
JAKARTA, NusaBali
Pria kelahiran Desa Bon Dalem, kecamatan Tejakula, Singaraja, Buleleng, 21 Maret 1956 ini kebagian di hari ketiga bersama tujuh calon lainnya. Masing-masing calon mendapat kesempatan 45 menit memaparkan visi dan misinya serta tanya jawab.
"Saya mendapat urutan pertama untuk menjalani seleksi," ujar Gede Kastawa kepada NusaBali di Komisi XI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Rabu (4/9).
Gede Kastawa memaparkan makalah berjudul Peningkatan Pemeriksaan Kinerja yang Profesional dan Akuntabel Guna Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkualitas untuk Mewujudkan Program Pembangunan yang Bermanfaat, Efektif dan Efisien.
Selanjutnya anggota Komisi XI DPR RI melayangkan pertanyaan kepada Gede Kastawa. "Antara lain terkait visi dan misi saya. Kemudian konsep saya memajukan BPK RI ke depan. Saya "menjual" tentang melakukan pemeriksaan kinerja, karena selama ini BPK menekankan pemeriksaan laporan keuangan. Dengan adanya pemeriksaan kinerja akan lebih subtansial penilaiannya," jelas Gede Kastawa.
Kemudian dia juga ditanya terkait bagaimana BPK mengawal pembinaan ibukota ke kota baru. Dia menjelaskan, BPK akan mengawal sejak dari perencanaan dokumen awal dan ketika mulai beraktivitas agar benar-benar pemindahan ibukota menjadi kebijakan yang bermanfaat.
Soal peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pertambangan dan perikanan, Gede Kastawa menjelaskan, BPK masih fokus audit belanja dan belum menyentuh PNBP. Kedepan, penempatan untuk belanja harus dioptimalkan agar pinjaman luar negeri dapat diminimalisir.
"Jadi kita harus tahu potensi PNBP kita. Kita juga harus menggali info pendapatan kita sehingga dapat memetakan dan mengawal pemeriksaan agar taat azas," ucapnya.
Dalam kesempatan itu pula, Gede Kastawa ditanyakan tentang banyaknya terjadi pelanggaran dana desa. Menurut pria yang pernah menjadi Kepala BPK RI di Sumatera Selatan (Sumsel) ini, dana desa untuk pemerataan pembangunan. Namun tidak diimbangi dengan SDM sehingga berisiko. Walhasil ketika dana desa bergulir, banyak tidak siap lantaran tak mengetahui bagaimana pelaksanaanya.
Tak kalah menarik, Gede Kastawa dicecar pula bila kelak dia terpilih sebagai anggota BPK RI. Ayah dua anak ini menegaskan, akan fokus terhadap SDM.
"SDM BPK perlu di optimalkan. Yang tadinya bersifat administrasi, kita fokuskan pada pemeriksaan keuangan dan kinerja," imbuhnya. Saat uji kelayakan dan kepatutan, Gede Kastawa mendapat support teman-temannya. Ada 14 orang datang langsung menyaksikan perjuangan Gede Kastawa di Komisi XI DPR RI. *k22
"Saya mendapat urutan pertama untuk menjalani seleksi," ujar Gede Kastawa kepada NusaBali di Komisi XI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Rabu (4/9).
Gede Kastawa memaparkan makalah berjudul Peningkatan Pemeriksaan Kinerja yang Profesional dan Akuntabel Guna Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkualitas untuk Mewujudkan Program Pembangunan yang Bermanfaat, Efektif dan Efisien.
Selanjutnya anggota Komisi XI DPR RI melayangkan pertanyaan kepada Gede Kastawa. "Antara lain terkait visi dan misi saya. Kemudian konsep saya memajukan BPK RI ke depan. Saya "menjual" tentang melakukan pemeriksaan kinerja, karena selama ini BPK menekankan pemeriksaan laporan keuangan. Dengan adanya pemeriksaan kinerja akan lebih subtansial penilaiannya," jelas Gede Kastawa.
Kemudian dia juga ditanya terkait bagaimana BPK mengawal pembinaan ibukota ke kota baru. Dia menjelaskan, BPK akan mengawal sejak dari perencanaan dokumen awal dan ketika mulai beraktivitas agar benar-benar pemindahan ibukota menjadi kebijakan yang bermanfaat.
Soal peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pertambangan dan perikanan, Gede Kastawa menjelaskan, BPK masih fokus audit belanja dan belum menyentuh PNBP. Kedepan, penempatan untuk belanja harus dioptimalkan agar pinjaman luar negeri dapat diminimalisir.
"Jadi kita harus tahu potensi PNBP kita. Kita juga harus menggali info pendapatan kita sehingga dapat memetakan dan mengawal pemeriksaan agar taat azas," ucapnya.
Dalam kesempatan itu pula, Gede Kastawa ditanyakan tentang banyaknya terjadi pelanggaran dana desa. Menurut pria yang pernah menjadi Kepala BPK RI di Sumatera Selatan (Sumsel) ini, dana desa untuk pemerataan pembangunan. Namun tidak diimbangi dengan SDM sehingga berisiko. Walhasil ketika dana desa bergulir, banyak tidak siap lantaran tak mengetahui bagaimana pelaksanaanya.
Tak kalah menarik, Gede Kastawa dicecar pula bila kelak dia terpilih sebagai anggota BPK RI. Ayah dua anak ini menegaskan, akan fokus terhadap SDM.
"SDM BPK perlu di optimalkan. Yang tadinya bersifat administrasi, kita fokuskan pada pemeriksaan keuangan dan kinerja," imbuhnya. Saat uji kelayakan dan kepatutan, Gede Kastawa mendapat support teman-temannya. Ada 14 orang datang langsung menyaksikan perjuangan Gede Kastawa di Komisi XI DPR RI. *k22
Komentar