Jokowi Dinilai Khianati Publik
Terkait revisi UU KPK, ICW pertanyakan 8 aktivis antikorupsi yang kini ‘diam’
JAKARTA, NusaBali
Presiden telah mengirim Surat Presiden (Surpres) Revisi UU KPK ke DPR. Menurut analisis Transparency International Indonesia (TII), langkah Jokowi itu adalah pengkhianatan terhadap masyarakat.
"Presiden mengkhianati kepercayaan publik. Lebih dari itu, dia juga mengkhianati janji politiknya untuk memperkuat KPK yang ada dalam Nawacita," kata peneliti TII, Alvin Nicola, kepada wartawan, seperti dilansir detik, Kamis (12/9).
Alvin mengungkit Nawacita Jokowi. Dalam 9 poin Nawacita, ada poin nomor 4 yang memuat janji menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
Selain mengkhianati publik dan janji politik dalam Nawacita, langkah Jokowi mengirim Surpres Revisi UU KPK dinilainya sebagai pertanda buruk untuk kesan Indonesia di mata dunia.
"Ini jadi preseden buruk bagi citra Indonesia di dunia internasional dan menurunkan kepercayaan investor karena lemahnya penegakan hukum korupsi," kata Alvin.
Surpres Jokowi itu sebelumnya telah dijelaskan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Surpres telah dikirim pada Rabu (11/9) kemarin.
"Supres RUU KPK sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR tadi," kata Mensesneg Pratikno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9) kemarin.
Pratikno memastikan pemerintah merevisi banyak poin dari draf RUU KPK yang disusun DPR. Daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU KPK yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf DPR.
Masih terkait revisi UU KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyindir para aktivis antikorupsi di lingkungan istana yang ditengarai diam ketika Jokowi menyetujui revisi UU KPK.
"Sebenarnya kami mempertanyakan di mana orang orang yang dulu sering menyuarakan antikorupsi itu," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (12/9) dilansir tempo.
Lewat akun Instagram resmi mereka, @sahabatICW, organisasi nirlaba ini mengunggah tulisan beserta foto beberapa aktivis antikorupsi yang sekarang menjadi anak buah Presiden Jokowi.
"Mohon bantuan teman-teman @kontras_update untuk menemukan para senior yang terhormat ini, karena mereka telah pergi tanpa pesan di tengah kegentingan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia," tulis akun ICW pada Kamis (12/9).
@Kontras_update adalah akun instagram resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS).
ICW pun mengunggah 8 foto para tokoh antikorupsi dan HAM. Di masing-masing foto, organisasi ini menyertakan tulisan yang cukup menohok.
Delapan tokoh itu adalah Teten Masduki, Koordinator Staff Khusus Presiden; Ifdhal Kasim, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden; Fadjroel Rachman, Komisaris Utama perusahaan BUMN PT Adhi Karya; dan Alexander Lay, Anggota Dewan Komisaris Pertamina. Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden; Andrinof Chaniago, Komisaris Utama Bank BRI; dan Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden.
Untuk ketujuh orang ini, ICW menulis "Hilang karena terlalu dekat dengan istana." Kemudian, ICW juga mengunggah foto Johan Budi, mantan juru bicara Presiden yang sekarang menjadi anggota DPR dari PDIP. Untuk Johan ICW menulis "Hilang sejak masuk perut banteng."
Sementara itu, puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi melakukan aksi di gedung KPK. Mereka ditemui Penasihat KPK Tsani Annafari dan penyidik Novel Baswedan.
Dalam orasinya, Tsani menyebut saat ini merupakan periode tersulit yang dialami KPK. Menurutnya, saat ini KPK dilemahkan dari 2 sisi.
" Pertama, secara kelembagaan, melalui revisi Undang-Undang KPK, lembaga kita dilemahkan kemudian juga tata kelola organisasi ini dilemahkan dengan cara yang sangat sistematis," ujar Tsani di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/9). *
"Presiden mengkhianati kepercayaan publik. Lebih dari itu, dia juga mengkhianati janji politiknya untuk memperkuat KPK yang ada dalam Nawacita," kata peneliti TII, Alvin Nicola, kepada wartawan, seperti dilansir detik, Kamis (12/9).
Alvin mengungkit Nawacita Jokowi. Dalam 9 poin Nawacita, ada poin nomor 4 yang memuat janji menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
Selain mengkhianati publik dan janji politik dalam Nawacita, langkah Jokowi mengirim Surpres Revisi UU KPK dinilainya sebagai pertanda buruk untuk kesan Indonesia di mata dunia.
"Ini jadi preseden buruk bagi citra Indonesia di dunia internasional dan menurunkan kepercayaan investor karena lemahnya penegakan hukum korupsi," kata Alvin.
Surpres Jokowi itu sebelumnya telah dijelaskan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Surpres telah dikirim pada Rabu (11/9) kemarin.
"Supres RUU KPK sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR tadi," kata Mensesneg Pratikno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9) kemarin.
Pratikno memastikan pemerintah merevisi banyak poin dari draf RUU KPK yang disusun DPR. Daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU KPK yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf DPR.
Masih terkait revisi UU KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyindir para aktivis antikorupsi di lingkungan istana yang ditengarai diam ketika Jokowi menyetujui revisi UU KPK.
"Sebenarnya kami mempertanyakan di mana orang orang yang dulu sering menyuarakan antikorupsi itu," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (12/9) dilansir tempo.
Lewat akun Instagram resmi mereka, @sahabatICW, organisasi nirlaba ini mengunggah tulisan beserta foto beberapa aktivis antikorupsi yang sekarang menjadi anak buah Presiden Jokowi.
"Mohon bantuan teman-teman @kontras_update untuk menemukan para senior yang terhormat ini, karena mereka telah pergi tanpa pesan di tengah kegentingan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia," tulis akun ICW pada Kamis (12/9).
@Kontras_update adalah akun instagram resmi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS).
ICW pun mengunggah 8 foto para tokoh antikorupsi dan HAM. Di masing-masing foto, organisasi ini menyertakan tulisan yang cukup menohok.
Delapan tokoh itu adalah Teten Masduki, Koordinator Staff Khusus Presiden; Ifdhal Kasim, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden; Fadjroel Rachman, Komisaris Utama perusahaan BUMN PT Adhi Karya; dan Alexander Lay, Anggota Dewan Komisaris Pertamina. Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden; Andrinof Chaniago, Komisaris Utama Bank BRI; dan Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden.
Untuk ketujuh orang ini, ICW menulis "Hilang karena terlalu dekat dengan istana." Kemudian, ICW juga mengunggah foto Johan Budi, mantan juru bicara Presiden yang sekarang menjadi anggota DPR dari PDIP. Untuk Johan ICW menulis "Hilang sejak masuk perut banteng."
Sementara itu, puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi melakukan aksi di gedung KPK. Mereka ditemui Penasihat KPK Tsani Annafari dan penyidik Novel Baswedan.
Dalam orasinya, Tsani menyebut saat ini merupakan periode tersulit yang dialami KPK. Menurutnya, saat ini KPK dilemahkan dari 2 sisi.
" Pertama, secara kelembagaan, melalui revisi Undang-Undang KPK, lembaga kita dilemahkan kemudian juga tata kelola organisasi ini dilemahkan dengan cara yang sangat sistematis," ujar Tsani di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/9). *
Komentar