Dewan Ramai-ramai Gadaikan SK
Tutupi Utang Biaya Kampanye Pileg 2019
Sebagian besar dari 40 anggota DPRD Gianyar periode 2019-2024 telah menggadaikan atau menjaminkan surat keterangan (SK) sebagai anggota DPRD di bank. SK ini untuk jaminan meminjam uang guna menutupi utang-utang yang muncul dari kegiatan kampanye Pileg 2019.
GIANYAR, NusaBali
Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman per anggota DPRD antara Rp 1 miliar – Rp 2 miliar. Informasi di Gianyar, Senin (16/7), selain untuk bayar utang kampanye, beberapa anggota DPRD juga pinjam uang untuk keperluan usaha. Karena beberapa anggota DPRD sebelum jadi anggota DPRD telah memiliki usaha, antara lain, jasa wisata.
Salah seorang anggota DPRD Gianyar Ngakan Ketut Putra mengakui, setahunya hampir semua anggota DPRD Gianyar meminjam uang di bank. Bank yang disasar kebanyakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan ada juga bank lain. Menurutnya, untuk dapat meminjam uang maksimal Rp 1 miliar di BPD dengan jaminan utama SK sebagai anggota DPRD. Jika pinjaman di atas Rp 1 miliar maka persyaratannya ditambah dengan hasil pemeriksaan general cek up kesehatan anggota DPRD yang dikeluarkan rumah sakit. ’’Cicilan atas pinjaman di bank ini juga harus disertai bayar asuransi. Karena bank jaga-jaga risiko jika nanti ada anggota kena PAW (pergantian antar waktu) baik karena kasus tertentu atau meninggal,’’ ujarnya.
Sekretaris DPRD Gianyar I Wayan Arthana menambahkan, masa pelunasan pinjaman uang oleh anggota DPRD di bank tersebut kurang dari lima tahun. Karena SK anggota DPRD hanya berlaku lima tahun. Selanjutnya pihak bank tak mau ribet jika anggota DPRD bersangkutan tak lagi duduk di DPRD.
Sistem pembayaran pinjaman ini dengan pemotongan langsung gaji masing-masing anggota DPRD yang minjam uang. Pemotongan dilakukan melalui Bendara di Sekretariat DPRD. Menurutnya, total pendapatan anggota DPRD Gianyar sekitar Rp 53 juta per bulan. Potongan pendapat anggota DPRD untuk membayar cicilan di bank sekitar Rp 10 juta. ‘’Penggunaan SK untuk jaminan di bank ini kan sudah terjadi sejak dulu,’’ jelasnya.
Sementara itu, DPRD Gianyar menetapkan Ranperda Kabupaten Gianyar tentang APBD Tahun Anggaran 2019 melalui Sidang Paripurna di Gedung DPRD setempat, Senin (16/7). Sidang dihadiri 38 anggota Dewan, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta. *lsa
Salah seorang anggota DPRD Gianyar Ngakan Ketut Putra mengakui, setahunya hampir semua anggota DPRD Gianyar meminjam uang di bank. Bank yang disasar kebanyakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan ada juga bank lain. Menurutnya, untuk dapat meminjam uang maksimal Rp 1 miliar di BPD dengan jaminan utama SK sebagai anggota DPRD. Jika pinjaman di atas Rp 1 miliar maka persyaratannya ditambah dengan hasil pemeriksaan general cek up kesehatan anggota DPRD yang dikeluarkan rumah sakit. ’’Cicilan atas pinjaman di bank ini juga harus disertai bayar asuransi. Karena bank jaga-jaga risiko jika nanti ada anggota kena PAW (pergantian antar waktu) baik karena kasus tertentu atau meninggal,’’ ujarnya.
Sekretaris DPRD Gianyar I Wayan Arthana menambahkan, masa pelunasan pinjaman uang oleh anggota DPRD di bank tersebut kurang dari lima tahun. Karena SK anggota DPRD hanya berlaku lima tahun. Selanjutnya pihak bank tak mau ribet jika anggota DPRD bersangkutan tak lagi duduk di DPRD.
Sistem pembayaran pinjaman ini dengan pemotongan langsung gaji masing-masing anggota DPRD yang minjam uang. Pemotongan dilakukan melalui Bendara di Sekretariat DPRD. Menurutnya, total pendapatan anggota DPRD Gianyar sekitar Rp 53 juta per bulan. Potongan pendapat anggota DPRD untuk membayar cicilan di bank sekitar Rp 10 juta. ‘’Penggunaan SK untuk jaminan di bank ini kan sudah terjadi sejak dulu,’’ jelasnya.
Sementara itu, DPRD Gianyar menetapkan Ranperda Kabupaten Gianyar tentang APBD Tahun Anggaran 2019 melalui Sidang Paripurna di Gedung DPRD setempat, Senin (16/7). Sidang dihadiri 38 anggota Dewan, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta. *lsa
Komentar