PDIP Badung Serahkan Giriasa ke DPD
Sekretaris DPC PDIP Badung, I Putu Parwata, menyerahkan berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Badung ke DPD PDIP Bali, Kamis (19/9).
MANGUPURA, NusaBali
Sesuai keputusan rapat di DPC PDIP Badung, paket yang diserahkan, yakni I Nyoman Giri Prasta sebagai Calon Bupati dan I Ketut Suiasa sebagai calon wakil bupati. Pasangan ini dikenal dengan sebutan Giriasa.
Parwata mengatakan, paket Giriasa yang diserahkan ke DPD adalah hasil rapat di DPC PDIP Badung. “Iya, yang kita serahkan ke DPD adalah paket Giriasa,” kata Parwata.
Paket Giriasa yang diusung dalam Pilkada Badung tahun 2020 itu sesuai hasil keputusan dalam rapat DPC PDIP Badung pada, Sabtu (14/9) lalu. Dalam rapat tersebut, ungkap politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini, jajaran pengurus DPC PDIP Badung secara bulat mengusulkan agar Bupati/Wabup Badung periode 2015-2020 itu kembali memimpin Gumi Keris.
Parwata mengatakan, keputusan mengusung paket Giriasa ini lantaran Badung dinilai berprestasi dalam berbagai hajatan politik mulai dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Karena itu, DPP menyerahkan sepenuhnya kepada DPD untuk mengambil langkah-langkah. “Makanya untuk Badung di internal diputuskan incumbent,” kata Parwata.
Dengan keputusan mengusung paket incumbent ini, maka DPC PDIP Badung otomatis tidak akan membuka penjaringan dan pendaftaran bakal calon bupati/wabup lagi. “Jadi tidak ada lagi pendaftaran. Sudah jadi keputusan mengusung paket petahana alias incumbent,” tegas Parwata yang juga Ketua DPRD Badung ini.
Sementara DPD II Golkar Badung serius menatap Pilkada tahun 2020 mendatang. Partai beringin kini berupaya membangun komunikasi dengan beberapa partai politik (parpol) agar minimal memiliki 20 persen kursi di DPRD Badung, sebagai salah satu syarat mengusung calon.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Badung, I Wayan Suyasa, menegaskan saat ini lebih fokus mencari tandem supaya bisa ikut ‘bertarung’ pada Pilkada Badung. Kata Suyasa, bila wadah untuk mengusung saja belum pasti, terlalu jauh membicarakan calon, sebab nanti bisa menjadi mubazir.
“Saya kira dalam merekrut kader-kader atau siapapun tokoh independen masih ada waktu. Intinya kita buatkan wadah dulu, minimal 20 persen kursi di Parlemen Badung. Supaya tidak mubazir berbicara calon dan sebagainya, kalau pada akhirnya kita tidak bisa mengusung calon,” tegasnya pada wartawan, Rabu (18/9) lalu.
Sebagai bentuk keseriusan bisa ikut ambil bagian pada Pilkada Badung tahun 2020 mendatang, Golkar Badung berupaya melakukan pendekatan dan penjajakan dengan partai politik di Badung, terutama yang miliki kursi di parlemen. Bila melihat kondisi sekarang, PDIP yang memiliki 28 kursi sangat mungkin mengusung sendiri calonnya. Terlebih belakangan begitu santer terdengar pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa (Giriasa) dielu-elukan maju lagi sebagai calon. Tinggal sekarang kesempatan berkoalisi menatap Pilkada Badung tahun 2020 mendatang, yakni dengan Partai Demokrat, Gerindra, dan NasDem.
Namun, tampaknya Golkar memberi isyarat tak ingin grasa-grusu mengambil keputusan. “Untuk Golkar masih proses penjajakan. Logikanya kan harus punya 20 persen kursi di parlemen baru bisa mengusung. Sementara kita baru 17 persen. Artinya masih kurang. Jadi, sekarang kami fokus koordinasi dan duduk bersama dengan partai politik,” tegas Suyasa. *asa
Parwata mengatakan, paket Giriasa yang diserahkan ke DPD adalah hasil rapat di DPC PDIP Badung. “Iya, yang kita serahkan ke DPD adalah paket Giriasa,” kata Parwata.
Paket Giriasa yang diusung dalam Pilkada Badung tahun 2020 itu sesuai hasil keputusan dalam rapat DPC PDIP Badung pada, Sabtu (14/9) lalu. Dalam rapat tersebut, ungkap politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini, jajaran pengurus DPC PDIP Badung secara bulat mengusulkan agar Bupati/Wabup Badung periode 2015-2020 itu kembali memimpin Gumi Keris.
Parwata mengatakan, keputusan mengusung paket Giriasa ini lantaran Badung dinilai berprestasi dalam berbagai hajatan politik mulai dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Karena itu, DPP menyerahkan sepenuhnya kepada DPD untuk mengambil langkah-langkah. “Makanya untuk Badung di internal diputuskan incumbent,” kata Parwata.
Dengan keputusan mengusung paket incumbent ini, maka DPC PDIP Badung otomatis tidak akan membuka penjaringan dan pendaftaran bakal calon bupati/wabup lagi. “Jadi tidak ada lagi pendaftaran. Sudah jadi keputusan mengusung paket petahana alias incumbent,” tegas Parwata yang juga Ketua DPRD Badung ini.
Sementara DPD II Golkar Badung serius menatap Pilkada tahun 2020 mendatang. Partai beringin kini berupaya membangun komunikasi dengan beberapa partai politik (parpol) agar minimal memiliki 20 persen kursi di DPRD Badung, sebagai salah satu syarat mengusung calon.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Badung, I Wayan Suyasa, menegaskan saat ini lebih fokus mencari tandem supaya bisa ikut ‘bertarung’ pada Pilkada Badung. Kata Suyasa, bila wadah untuk mengusung saja belum pasti, terlalu jauh membicarakan calon, sebab nanti bisa menjadi mubazir.
“Saya kira dalam merekrut kader-kader atau siapapun tokoh independen masih ada waktu. Intinya kita buatkan wadah dulu, minimal 20 persen kursi di Parlemen Badung. Supaya tidak mubazir berbicara calon dan sebagainya, kalau pada akhirnya kita tidak bisa mengusung calon,” tegasnya pada wartawan, Rabu (18/9) lalu.
Sebagai bentuk keseriusan bisa ikut ambil bagian pada Pilkada Badung tahun 2020 mendatang, Golkar Badung berupaya melakukan pendekatan dan penjajakan dengan partai politik di Badung, terutama yang miliki kursi di parlemen. Bila melihat kondisi sekarang, PDIP yang memiliki 28 kursi sangat mungkin mengusung sendiri calonnya. Terlebih belakangan begitu santer terdengar pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa (Giriasa) dielu-elukan maju lagi sebagai calon. Tinggal sekarang kesempatan berkoalisi menatap Pilkada Badung tahun 2020 mendatang, yakni dengan Partai Demokrat, Gerindra, dan NasDem.
Namun, tampaknya Golkar memberi isyarat tak ingin grasa-grusu mengambil keputusan. “Untuk Golkar masih proses penjajakan. Logikanya kan harus punya 20 persen kursi di parlemen baru bisa mengusung. Sementara kita baru 17 persen. Artinya masih kurang. Jadi, sekarang kami fokus koordinasi dan duduk bersama dengan partai politik,” tegas Suyasa. *asa
Komentar