Ditargetkan Sudah Tuntas Tahun 2022

Infrastruktur penunjang bandara ini ditargetkan sudah tuntas tahun 2022. Setelah infrastruktur penunjang tuntas, barulah digarap pembangunan bandara.

Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara, yang digelar di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Senin (23/9). Rapat kemarin melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Kadis Perhubungan Provinsi Bali, I Wayan Gede Samsi Gunartha, menegaskan infrastruktur penunjang bandara memang harus selesai dulu. Setelah infrastruktur penunjang tuntas, barulah bisa berlanjut dengan pembangunan fisik Bandara Internasional Bali Utara.

Infrastruktur penunjang bandara yang akan dituntaskan lebih dulu tersebut, mulai dari pembangunan Shorcut di Jalur Utama Denpasar-Singaraja via Bedugul, hingga Jalur Kereta Api Lingkar Bali. "Kalau tidak ada kendala, ya harapan kami kepastian pembangunan bandara di Buleleng sudah final tahun 2023. Maka, mau tak mau infrastruktur penunjang seperti Shortcut harus selesai dulu. Kalau bisa, tahun 2022 sudah selesai infrastruktur penunjangnya," ujar Gede Samsi.

Menurut Gede Samsi, progres rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara masih sedang dibahas. Termasuk masalah kelengkapan dokumen dan berbagai syarat. Apa yang boleh dan tidak dibangun di kawasan lahan bandara, juga masih dicek. "Kendala-kendala teknis pasti ada," jelas birokrat asal Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Tabanan ini.

Gede Samsi menyebutkan, saat ini Menteri Perhubungan Budi Karya Su-madi terus meminta supaya akses penunjang Bandara Internasional Bali Utara dibereskan dulu. "Titik bandara sedang diusulkan kepada kementerian. Tapi, kalau akses nggak beres, ya tidak jalan," papar Gede Samsi yang satu almamater dengan Gubernur Wayan Koster di ITB Bandung.

Sementara, rapat kemarin digelar mendadak, karena adanya surat dari PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari) yang memohon kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) supaya tidak mengeluarkan rekomendasi baru pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kepada pihak lain. Dalam rapat yang digelar selama 2 jam sejak pagi pukul 10.00 Wita hingga siang pukul 12.00 Wita tersebut, semuanya sudah klir.

Ketika ditanya masih adanya pihak swasta sedang melakukan feasibility study (FS) di kawasan Bandara Internasional Bali Utara, menurut Gede Samsi, hal itu sah-sah saja. Namun, keputusannya tetap ada di Kemenhub. "Silakan ada yang mengusulkan. Silahkan saja lakukan FS, nanti kementerian mengeceknya," tegas Gede Samsi.

Gede Samsi menegaskan, kalaupun kian banyak pihak swasta yang melakukan FS, itu tidak masalah. Persaingan antar perusahaan sah adanya. "Itu biasa, tidak apa-apa. Dalam kondisi sekarang ini, persaingan selalu ada," katanya.

Dalam dalam rapat kemarin, sudah diklirkan rekomendasi tentang ruang dan lokasi Bandara Internasional Bali. Kemudian, titik koordinat bandara yang diminta Menteri Perhubungan juga sudah ada. "Cocok apa tidak tempatnya, ya tunggu pusat," papar Gede Samsi.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menegaskan pihaknya terus berupaya melakukan lobi ke pusat, terutama Kemenhub dan Kementerian PUPR, supaya infrastruktur penunjang Bandara Internasional Bali Utara bisa cepat terealisasi.

"Kalau masalah lahan bandara, sudah klir. Sekarang kita fokus untuk menyelesaikan infrastruktur penunjang. Jalan Shorcut saya genjot biar tuntas. Karena ini mutlak harus selesai dulu," ujar Gubernur Koster saat ditemui NusaBali terpisah di Rumah Jabatan Komplek Jaya Sabha, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, Senin kemarin. *nat