Komisi III Akan Panggil OPD Penghasil Retribusi Daerah
Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjelang akhir 2019,
Dewan Badung kembali menggelar rapat kerja dengan Badan Pendapatan (Bapenda) dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung, Selasa (24/9).
MANGUPURA, NusaBali
Komisi III ingin memastikan PAD yang dirancang Bapenda sebesar Rp 5,3 triliun bisa tercapai. Rombongan Dewan Badung dipimpin Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata, Wakil Ketua Komisi III Nyoman Satria. Hadir pula anggota Nyoman Graha Wicaksana, Wayan Sandra, Made Retha, Made Yudana, Made Suryananda Pramana. Sedangkan dari Bapenda Badung hadir Kepala Bapenda I Made Sutama serta sejumlah pejabat struktural Bapenda Badung.
Alit Yandinata mengatakan, raker ini untuk memantau perkembangan target kerja yang dirancang oleh Bapenda yakni PAD sebesar Rp 5,3 triliun.
“Kami berharap capaian target sesuai dengan harapan, kita punya waktu tiga bulan. Kami juga akan mengagendakan pemanggilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang merupakan penghasil PAD. Sejauh mana kinerjanya untuk peningkatan retribusi ke kas daerah?,” ujarnya.
Salah satunya yang akan dipanggil adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. “Apakah ada perubahan yang didapat dalam peningkatan retribusi pendapatan setelah dilakukan sistem online di dinas tersebut. Dan Mal Pelayanan Publik ini apakah juga memberikan kontribusi pendapatan. Selain itu OPD seperti Dinas PUPR, Dinas LHK, Damkar, Dinas Perhubungan juga kita ajak rapat koordinasi mengenai pendapatan retribusi Badung ini,” ucap politisi PDIP asal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, ini.
“Contoh saja dengan menggunakan sistem baru ini secara logika bayangan kami akan mendapatkan retribusi yang meningkat, karena pengajuan IMB lebih tinggi. Jadi kita tidak terkonsentrasi pada pajak hotel dan restoran, akan tetapi ada juga potensi pendapatan dari retribusi,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan Made Sunarta. Dia berharap dengan sisa tiga bulan lagi, target pendapat Rp 5,3 triliun bisa tercapai.
Kepala Bapenda dan Pasedahan Agung Badung I Made Sutama, mengatakan PAD Badung sampai Agustus 2019 mencapai Rp 3,3 triliun. “Mudah-mudahan hingga Desember 2020 nanti bisa mendekati target yang telah ditentukan. Apalagi sekarang ada isu baru mengenai RUU KUHP yang mempengaruhi kedatangan wisatawan ke Bali, tapi kita berharap target bisa terpenuhi,” kata birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan, ini. *asa
Alit Yandinata mengatakan, raker ini untuk memantau perkembangan target kerja yang dirancang oleh Bapenda yakni PAD sebesar Rp 5,3 triliun.
“Kami berharap capaian target sesuai dengan harapan, kita punya waktu tiga bulan. Kami juga akan mengagendakan pemanggilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang merupakan penghasil PAD. Sejauh mana kinerjanya untuk peningkatan retribusi ke kas daerah?,” ujarnya.
Salah satunya yang akan dipanggil adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. “Apakah ada perubahan yang didapat dalam peningkatan retribusi pendapatan setelah dilakukan sistem online di dinas tersebut. Dan Mal Pelayanan Publik ini apakah juga memberikan kontribusi pendapatan. Selain itu OPD seperti Dinas PUPR, Dinas LHK, Damkar, Dinas Perhubungan juga kita ajak rapat koordinasi mengenai pendapatan retribusi Badung ini,” ucap politisi PDIP asal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, ini.
“Contoh saja dengan menggunakan sistem baru ini secara logika bayangan kami akan mendapatkan retribusi yang meningkat, karena pengajuan IMB lebih tinggi. Jadi kita tidak terkonsentrasi pada pajak hotel dan restoran, akan tetapi ada juga potensi pendapatan dari retribusi,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan Made Sunarta. Dia berharap dengan sisa tiga bulan lagi, target pendapat Rp 5,3 triliun bisa tercapai.
Kepala Bapenda dan Pasedahan Agung Badung I Made Sutama, mengatakan PAD Badung sampai Agustus 2019 mencapai Rp 3,3 triliun. “Mudah-mudahan hingga Desember 2020 nanti bisa mendekati target yang telah ditentukan. Apalagi sekarang ada isu baru mengenai RUU KUHP yang mempengaruhi kedatangan wisatawan ke Bali, tapi kita berharap target bisa terpenuhi,” kata birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan, ini. *asa
Komentar