Komisi III Geram Tiga Kadis Tak Hadiri Raker
Soroti Penggunaan Fiberglass pada Ornamen Luar Pasar Badung
Komisi III DPRD Kota Denpasar mengajak rapat kerja tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Denpasar, Rabu (25/9). Sayang dari tiga OPD yang diundang, semua Kepala Dinas (Kadis) di OPD tersebut kompak tidak hadir dan hanya diwakilkan.
DENPASAR, NusaBali
Dewan pun dibuat geram karena rapat ini merupakan rapat koordinasi perdana dari Komisi III DPRD Denpasar pada periode 2019/2024. Ketiga Kadis yang diundang yakni, Kadis PUPR Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta, Kadis Kominfo I Dewa Made Agung, dan Kadis Perhubungan I Ketut Sriawan. Namun yang hadir yakni Sekretaris Dinas PUPR I Gusti Ngurah Putra Sanjaya, Kabid Lalulintas sekaligus Plt Sekretaris Dishub I Ketut Darsana, Sekretaris Dinas Kominfo I Dewa Made Ariawan, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar AA Gede Risnawan.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III, Eko Supriadi, mempertanyakan ketidakhadiran tiga Kadis tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Dia pun sempat memutuskan untuk menunda rapat kerja karena tidak ada pimpinan OPD terkait yang hadir. "Seharusnya yang hadir Kepala Dinas, rapat ini untuk menjalin silahturahmi, komunikasi dan koordinasi rencana kerja kedepan. Tetapi tak satupun hadir dalam rapat ini, jadi kami sangat menyayangkan hal ini. Karena program kerja nantinya kan kendalinya di Kepala Dinas. Kalau seperti ini bagaimana kerjasama kita kedepan karena kami sebagai kontrol pemerintah harus tetap bersinergi," jelasnya.
Dikatakan Eko, momen ini juga untuk untuk memperkenalkan anggota dewan yang baru sehingga program kerja sikron kedepannya. "Walaupun kami ada yang lama ya setidaknya kembali kita menjalin silahturahmilah. Jangan seperti ini gak ada pemberitahuan sama sekali. Kalau ditunda rapatnya juga kasihan yang di bawah mereka sudah datang," ungkapnya.
Kendati kekecewaan menyelimuti Komisi III, namun rapat yang diagendakan tetap terlaksana. Dalam rapat ini, anggota dewan langsung menyodok OPD dengan berbagai pertanyaan terkait permasalahan proyek.
Anggota Komisi dari Fraksi Demokrat AA Susruta Ngurah Putra, misalnya, mempertanyakan proyek Pasar Badung dimana pada ornamen style Bali depan pasar menggunakan bahan fiberglass.
Susruta mengatakan, dalam Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung jelas mengatakan bahwa ornamen pembangunan luar gedung diwajibkan menggunakan batu alam dengan warna yang alami.
Sementara, kenyataan saat ini ornamen Pasar Badung menggunakan fiberglass. "Ini bagaimana Dinas PUPR dalam pengawasannya, kok ada ornamen yang dibuat dari fiberglass, padahal ada TP4D juga yang mengawasi. Padahal kan jelas dalam perda. Jangan sampai pemerintah sendiri melanggar perda itu," ungkap Susruta.
Susruta juga mempertanyakan sisa dari anggaran pengadaan fiber tersebut. Jika memang berbeda dengan pengajuan maka sisa anggaran tersebut harus jelas dikembalikan. "Ini kan pelanggaran, jangan salahkan masyarakat juga mengikuti jejak pemerintah. Sekarang itu kan wajib anggarannya untuk batu alam sedangkan penggunaannya fiber anggaran sisanya kemana? Apa dikembalikan atau bagaimana," imbuhnya
Memanggapi hal itu, Sekretaris Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Putra Sanjaya, mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Tim Tata Bangunan (TB) PUPR. Dia mengaku belum mengetahui jelas proses tersebut. Ngurah Putra mengatakan kemungkinan di dalam tender masuk pengadaan fiberglass untuk ornamen dengan dua alternatif yang digunakan.
"Saya kordinasikan dengan Kabid TB karena hari ini tidak hadir. Mungkin dari dokumen yang ditenderkan dipakai fiber. Mungkin ini ada dua alternatif yang masuk di dokumen. Kalau itu memang yang kedua, mungkin ada kajian khusus ini. Karena tidak mungkin dokumen pelelangan kondisi A pengerjaannya B, tidak mungkin itu. Saya akan koordinasikan lebih lanjut," ujarnya. *mis
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III, Eko Supriadi, mempertanyakan ketidakhadiran tiga Kadis tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Dia pun sempat memutuskan untuk menunda rapat kerja karena tidak ada pimpinan OPD terkait yang hadir. "Seharusnya yang hadir Kepala Dinas, rapat ini untuk menjalin silahturahmi, komunikasi dan koordinasi rencana kerja kedepan. Tetapi tak satupun hadir dalam rapat ini, jadi kami sangat menyayangkan hal ini. Karena program kerja nantinya kan kendalinya di Kepala Dinas. Kalau seperti ini bagaimana kerjasama kita kedepan karena kami sebagai kontrol pemerintah harus tetap bersinergi," jelasnya.
Dikatakan Eko, momen ini juga untuk untuk memperkenalkan anggota dewan yang baru sehingga program kerja sikron kedepannya. "Walaupun kami ada yang lama ya setidaknya kembali kita menjalin silahturahmilah. Jangan seperti ini gak ada pemberitahuan sama sekali. Kalau ditunda rapatnya juga kasihan yang di bawah mereka sudah datang," ungkapnya.
Kendati kekecewaan menyelimuti Komisi III, namun rapat yang diagendakan tetap terlaksana. Dalam rapat ini, anggota dewan langsung menyodok OPD dengan berbagai pertanyaan terkait permasalahan proyek.
Anggota Komisi dari Fraksi Demokrat AA Susruta Ngurah Putra, misalnya, mempertanyakan proyek Pasar Badung dimana pada ornamen style Bali depan pasar menggunakan bahan fiberglass.
Susruta mengatakan, dalam Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung jelas mengatakan bahwa ornamen pembangunan luar gedung diwajibkan menggunakan batu alam dengan warna yang alami.
Sementara, kenyataan saat ini ornamen Pasar Badung menggunakan fiberglass. "Ini bagaimana Dinas PUPR dalam pengawasannya, kok ada ornamen yang dibuat dari fiberglass, padahal ada TP4D juga yang mengawasi. Padahal kan jelas dalam perda. Jangan sampai pemerintah sendiri melanggar perda itu," ungkap Susruta.
Susruta juga mempertanyakan sisa dari anggaran pengadaan fiber tersebut. Jika memang berbeda dengan pengajuan maka sisa anggaran tersebut harus jelas dikembalikan. "Ini kan pelanggaran, jangan salahkan masyarakat juga mengikuti jejak pemerintah. Sekarang itu kan wajib anggarannya untuk batu alam sedangkan penggunaannya fiber anggaran sisanya kemana? Apa dikembalikan atau bagaimana," imbuhnya
Memanggapi hal itu, Sekretaris Dinas PUPR Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Putra Sanjaya, mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Tim Tata Bangunan (TB) PUPR. Dia mengaku belum mengetahui jelas proses tersebut. Ngurah Putra mengatakan kemungkinan di dalam tender masuk pengadaan fiberglass untuk ornamen dengan dua alternatif yang digunakan.
"Saya kordinasikan dengan Kabid TB karena hari ini tidak hadir. Mungkin dari dokumen yang ditenderkan dipakai fiber. Mungkin ini ada dua alternatif yang masuk di dokumen. Kalau itu memang yang kedua, mungkin ada kajian khusus ini. Karena tidak mungkin dokumen pelelangan kondisi A pengerjaannya B, tidak mungkin itu. Saya akan koordinasikan lebih lanjut," ujarnya. *mis
Komentar