UU Terorisme Perlu Direvisi Total
Terjadinya bom bunuh diri di depan Mapolresta Solo pada 5 Juni lalu bisa dikatakan sebagai tindakan teroris.
JAKARTA, NusaBali
Pengamat Kepolisian Ferdinand Montoring mengimbau kepada pemerintah Republik Indonesia agar lebih keras, dalam hal pengamanan yang dilakukan oleh Polri. Ditambah lagi harus merevisi undang-undang (UU) Anti Terorisme. "Malaysia bukan hanya punya security action, tapi lebih keras dari itu. DPR saat ini sedang godok Undang-Undang (UU) anti teroris. UU itu harus direvisi total, karena pendekatan ketika UU itu dibuat menggunakan konsep human right yang dikedepankan, sedangkan national defense diabaikan," ujar Ferdinand dalam diskusi bertajuk Membangun Sinergi dalam Melawan Terorisme di Manggarai, Jaksel, Sabtu (9/6).
Ferdinand menyatakan, Indonesia menjadi sasaran mudah untuk para pelaku terorisme di kawasan Asean ketimbang negara lainnya seperti Thailand, karena ada pergerakan politik yang menyangkut kelompok etnis. Plus di Indonesia banyak alumni Timteng dan Mindanau yang bermain. Dia mendesak Presiden Joko Widodo sebagai pemegang mandat yang melahirkan deklarasi agar mengambil langkah politik internasional. "Saya desak Jokowi sebagai pemegang mandat yang melahirkan deklarasi agar ambil langkah politik internasional," katanya.
Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Borobudur, Jantenengan Manalu menuturkan, aksi bom bunuh diri di Solo dapat mempengaruhi kondisi ekonomi. Sebab memiliki efek domino bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di tanah air. "Mereka yang akan membawa modal besar ke Indonesia, tentunya membutuhkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Terjadinya bom bunuh diri kemarin, sangat mempengaruhi investasi di Indonesia," ucap Manalu.
Di tengah perekonomian seperti saat ini, lanjut Manalu, pemerintah harus segera memperbaiki kondisi gairah investasi di Indonesia. "Multiplier efek atau efek ganda investasi bila masuk ke Indonesia adalah terciptanya lapangan kerja dan ada penerimaan negara dari sektor pajak. Situasi inilah yang dapat memperbaiki kondisi Indonesia," imbuhnya.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan aksi cepat tanggap untuk segera menindak lanjuti adanya serangan terorisme dengan mengembalikan kepercayan publik. Jika tidak tentu berdampak kehilangan investor, karena mereka bakal memilih negara lain untuk berinvestasi. "Bilamana penanganan lamban investor-investor asing malah dapat berpindah ke negara luar yang lebih aman dan ini tidak boleh dibiarkan," tegasnya. k22
Pengamat Kepolisian Ferdinand Montoring mengimbau kepada pemerintah Republik Indonesia agar lebih keras, dalam hal pengamanan yang dilakukan oleh Polri. Ditambah lagi harus merevisi undang-undang (UU) Anti Terorisme. "Malaysia bukan hanya punya security action, tapi lebih keras dari itu. DPR saat ini sedang godok Undang-Undang (UU) anti teroris. UU itu harus direvisi total, karena pendekatan ketika UU itu dibuat menggunakan konsep human right yang dikedepankan, sedangkan national defense diabaikan," ujar Ferdinand dalam diskusi bertajuk Membangun Sinergi dalam Melawan Terorisme di Manggarai, Jaksel, Sabtu (9/6).
Ferdinand menyatakan, Indonesia menjadi sasaran mudah untuk para pelaku terorisme di kawasan Asean ketimbang negara lainnya seperti Thailand, karena ada pergerakan politik yang menyangkut kelompok etnis. Plus di Indonesia banyak alumni Timteng dan Mindanau yang bermain. Dia mendesak Presiden Joko Widodo sebagai pemegang mandat yang melahirkan deklarasi agar mengambil langkah politik internasional. "Saya desak Jokowi sebagai pemegang mandat yang melahirkan deklarasi agar ambil langkah politik internasional," katanya.
Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Borobudur, Jantenengan Manalu menuturkan, aksi bom bunuh diri di Solo dapat mempengaruhi kondisi ekonomi. Sebab memiliki efek domino bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di tanah air. "Mereka yang akan membawa modal besar ke Indonesia, tentunya membutuhkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Terjadinya bom bunuh diri kemarin, sangat mempengaruhi investasi di Indonesia," ucap Manalu.
Di tengah perekonomian seperti saat ini, lanjut Manalu, pemerintah harus segera memperbaiki kondisi gairah investasi di Indonesia. "Multiplier efek atau efek ganda investasi bila masuk ke Indonesia adalah terciptanya lapangan kerja dan ada penerimaan negara dari sektor pajak. Situasi inilah yang dapat memperbaiki kondisi Indonesia," imbuhnya.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan aksi cepat tanggap untuk segera menindak lanjuti adanya serangan terorisme dengan mengembalikan kepercayan publik. Jika tidak tentu berdampak kehilangan investor, karena mereka bakal memilih negara lain untuk berinvestasi. "Bilamana penanganan lamban investor-investor asing malah dapat berpindah ke negara luar yang lebih aman dan ini tidak boleh dibiarkan," tegasnya. k22
Komentar