Sumbangan Sukarela Sebesar Rp 1,5 Juta
Orangtua Siswa Mesadu ke Ombudsman
Ombusman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali menerima pengaduan atau laporan dari pihak orangtua murid terkait pungutan yang cukup besar dalam bentuk sumbangan sukarela di SMPN 10 Denpasar.
DENPASAR, NusaBali
Salah satu wali murid, Kamis (3/10) mengatakan, SMPN 10 Denpasar memang sempat melakukan rapat dengan wali murid dengan agenda membahas kedisiplinan siswa seperti tata tertib siswa di sekolah dan sanksi-sanksinya. Namun, kenyataannya, wali murid disodorkan tentang sumbangan sukarela dengan nominal minimal Rp 1,5 juta.
Saat rapat, kata dia, pihak sekolah langsung membagikan surat yang dikatakan sumbangan sukarela. Sementara untuk yang tidak ikut rapat tidak mendapatkan surat melainkan langsung diumumkan di group WhatsApp (WA) paguyuban kelas yang tercantum orangtua siswa yang belum membayar sumbangan.
"Itu waktu rapat, sumbangan sukarela ada nominalnya minimal Rp 1,5 juta satu siswa. Bahkan di share di group WA paguyuban kelas. Banyak yang sudah membayar, dalam satu kelas sekitar 40 siswa, sekitar 14 orang yang sudah bayar, sisanya belum termasuk saya," ungkapnya.
Kepala ORI wilayah Bali, Umar Ibnu Alkhatab, saat dikonfirmasi, kemarin, membenarkan ada laporan terkait dugaan pungutan yang terjadi di SMP 10 Denpasar. Dia mengaku menerima laporan beberapa waktu lalu dan sempat merespon laporan tersebut dengan melayangkan surat untuk melakukan pertemuan dengan pihak sekolah yang dijadwalkan, Jumat (4/10) ini. " Ya betul ada laporan beberapa waktu lalu. Nanti ada tim saya yang ke sana untuk melakukan pertemuan," kata Umar.
Laporan yang diterima ORI Bali merupakan sumbangan sukarela untuk menunjang program pendidikan, baik sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar yang telah diagendakan dalam program kerja komite sekolah tahun pelajaran 2019-2020.
Dikonfirmasi terpisah, Kadisdikpora Kota Denpasar, I Wayan Gunawan, membenarkan informasi terkait sumbangan sukarela di SMPN 10. Namun menurutnya, SMPN 10 Denpasar memiliki kesepakatan di luar sekolah dengan membentuk paguyuban sekolah. "Setahu kami di sekolah tersebut (SMPN 10 Denpasar, red) ada satu kesepakatan di luar sekolah. Mereka membentuk wadah peguyuban, mereka dari perkumpulan orangtua wali murid. Dimana dalam upaya mendukung program sekolah yang tidak dapat didanai oleh dana biaya operasional sekolah (BOS), maka disepakati oleh orangtua secara sukarela mengeluarkan biaya," ungkap Gunawan.
Dana tersebut, kata dia, dikelola oleh paguyuban, untuk kebutuhan menunjang proses belajar siswa yang diagendakan dalam program sekolah. Semisal ada les, kegiatan sekolah sarana dan prasarana yang dananya tidak bisa didanai BOS. Nah, terkait besaran dana sumbangan itu tergantung kebutuhan program yang dijalankan. "Soal besaran, itu disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diperlukan, kemudian dibagi rata dengan jumlah anggota paguyuban yang ada. Besaran biaya yang dikeluarkan, kan atas kesepakatan mereka para orangtua juga," jelasnya.
Terkait ketidak sepakatan satu dua orang wali murid, menurutnya, hal itu wajar-wajar saja. "Yang namanya siswa di sekolah itu ribuan banyaknya, kemudian siswanya menyampaikan tujuan ada program sekolah tambahan yang tidak bisa didanai BOS untuk menunjang proses belajar anak ke pihak orang tua. Ada yang direspon berbeda tentunya wajar saja, terkait persoalan ini dapat saya sikapi , apabila memang orangtua tidak sepakat untuk mengeluarkan biaya dalam upaya mengikuti program tambahan, ya tidak usah ikut serta mengikuti program sekolah," ujarnya.
Lanjut Gunawan, memang ada program yang dananya di luar kemampuan sekolah. Untuk program itu tetap berjalan untuk menunjang proses belajar siswa. Maka, diinisiasi oleh pihak orangtua untuk mencari solusi agar memenuhi program belajar dan ini sekali lagi adalah murni inisiatif paguyuban," tandasnya.
Sementara itu Kepala Sekolah SMPN 10 Denpasar, I Ketut Sukartha, belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi via telpon, kendati ada nada sambung namun tidak ada jawaban. *mis
Saat rapat, kata dia, pihak sekolah langsung membagikan surat yang dikatakan sumbangan sukarela. Sementara untuk yang tidak ikut rapat tidak mendapatkan surat melainkan langsung diumumkan di group WhatsApp (WA) paguyuban kelas yang tercantum orangtua siswa yang belum membayar sumbangan.
"Itu waktu rapat, sumbangan sukarela ada nominalnya minimal Rp 1,5 juta satu siswa. Bahkan di share di group WA paguyuban kelas. Banyak yang sudah membayar, dalam satu kelas sekitar 40 siswa, sekitar 14 orang yang sudah bayar, sisanya belum termasuk saya," ungkapnya.
Kepala ORI wilayah Bali, Umar Ibnu Alkhatab, saat dikonfirmasi, kemarin, membenarkan ada laporan terkait dugaan pungutan yang terjadi di SMP 10 Denpasar. Dia mengaku menerima laporan beberapa waktu lalu dan sempat merespon laporan tersebut dengan melayangkan surat untuk melakukan pertemuan dengan pihak sekolah yang dijadwalkan, Jumat (4/10) ini. " Ya betul ada laporan beberapa waktu lalu. Nanti ada tim saya yang ke sana untuk melakukan pertemuan," kata Umar.
Laporan yang diterima ORI Bali merupakan sumbangan sukarela untuk menunjang program pendidikan, baik sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar yang telah diagendakan dalam program kerja komite sekolah tahun pelajaran 2019-2020.
Dikonfirmasi terpisah, Kadisdikpora Kota Denpasar, I Wayan Gunawan, membenarkan informasi terkait sumbangan sukarela di SMPN 10. Namun menurutnya, SMPN 10 Denpasar memiliki kesepakatan di luar sekolah dengan membentuk paguyuban sekolah. "Setahu kami di sekolah tersebut (SMPN 10 Denpasar, red) ada satu kesepakatan di luar sekolah. Mereka membentuk wadah peguyuban, mereka dari perkumpulan orangtua wali murid. Dimana dalam upaya mendukung program sekolah yang tidak dapat didanai oleh dana biaya operasional sekolah (BOS), maka disepakati oleh orangtua secara sukarela mengeluarkan biaya," ungkap Gunawan.
Dana tersebut, kata dia, dikelola oleh paguyuban, untuk kebutuhan menunjang proses belajar siswa yang diagendakan dalam program sekolah. Semisal ada les, kegiatan sekolah sarana dan prasarana yang dananya tidak bisa didanai BOS. Nah, terkait besaran dana sumbangan itu tergantung kebutuhan program yang dijalankan. "Soal besaran, itu disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diperlukan, kemudian dibagi rata dengan jumlah anggota paguyuban yang ada. Besaran biaya yang dikeluarkan, kan atas kesepakatan mereka para orangtua juga," jelasnya.
Terkait ketidak sepakatan satu dua orang wali murid, menurutnya, hal itu wajar-wajar saja. "Yang namanya siswa di sekolah itu ribuan banyaknya, kemudian siswanya menyampaikan tujuan ada program sekolah tambahan yang tidak bisa didanai BOS untuk menunjang proses belajar anak ke pihak orang tua. Ada yang direspon berbeda tentunya wajar saja, terkait persoalan ini dapat saya sikapi , apabila memang orangtua tidak sepakat untuk mengeluarkan biaya dalam upaya mengikuti program tambahan, ya tidak usah ikut serta mengikuti program sekolah," ujarnya.
Lanjut Gunawan, memang ada program yang dananya di luar kemampuan sekolah. Untuk program itu tetap berjalan untuk menunjang proses belajar siswa. Maka, diinisiasi oleh pihak orangtua untuk mencari solusi agar memenuhi program belajar dan ini sekali lagi adalah murni inisiatif paguyuban," tandasnya.
Sementara itu Kepala Sekolah SMPN 10 Denpasar, I Ketut Sukartha, belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi via telpon, kendati ada nada sambung namun tidak ada jawaban. *mis
Komentar