Menteri Baru Diingatkan Harus Responsif
Hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik maupun para profesional.
JAKARTA, NusaBali
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengingatkan, agar menteri-menteri dalam kabinet baru Joko Widodo komunikatif dan responsif terhadap persoalan yang terjadi, yang mengemuka, dan yang disuarakan berbagai elemen masyarakat akhir-akhir ini.
Suara-suara itu juga secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintahan baru periode 2019-2024, termasuk juga masukan bagi DPR, MPR, dan DPD masa bhakti 2019-2024.
"Itu menjadi bukti masyarakat semakin cerdas dan kritis, sehingga presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap merespons aspirasi masyarakat," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/10).
Menurut dia, tuntutan itu tak hanya dialamatkan kepada presiden dan para menteri, tetapi juga ditujukan kepada DPR, MPR, serta DPD. Para anggota DPR dan MPR, serta DPD diminta semakin pro aktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah.
Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya. Juga baca: Jokowi berterima kasih kepada para menteri dan pimpinan lembaga
Dia mengatakan hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen masa bhakti terdahulu harus lebih ditingkatkan. Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan bersama. Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR, dan DPD.
Konsekuensinya, Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah. Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-beda, katanya.
Menurut dia, Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala seusatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua. Berangkat dari kecenderungan itu, pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua.
Bamsoet mengatakan, hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik maupun para profesional. Karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor. *ant
Suara-suara itu juga secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintahan baru periode 2019-2024, termasuk juga masukan bagi DPR, MPR, dan DPD masa bhakti 2019-2024.
"Itu menjadi bukti masyarakat semakin cerdas dan kritis, sehingga presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap merespons aspirasi masyarakat," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/10).
Menurut dia, tuntutan itu tak hanya dialamatkan kepada presiden dan para menteri, tetapi juga ditujukan kepada DPR, MPR, serta DPD. Para anggota DPR dan MPR, serta DPD diminta semakin pro aktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah.
Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya. Juga baca: Jokowi berterima kasih kepada para menteri dan pimpinan lembaga
Dia mengatakan hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen masa bhakti terdahulu harus lebih ditingkatkan. Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan bersama. Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR, dan DPD.
Konsekuensinya, Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah. Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-beda, katanya.
Menurut dia, Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala seusatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua. Berangkat dari kecenderungan itu, pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua.
Bamsoet mengatakan, hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik maupun para profesional. Karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor. *ant
Komentar