Penataan Besar-besaran Fasilitas di DPRD Bali
Untuk Bumikan Visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’
Fasilitas di Kantor DPRD Bali dilakukan penataan besar-besaran untuk membumikan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
DENPASAR, NusaBali
Fasilitas di Dewan ditata sedemikian rupa dengan napas Bali, selain juga disusun sejumlah peraturan dalam Tata Tertib (Tatib) bernuansa kearifan lokal. Informasi yang dihimpun NusaBali, fasilitas-fasilitas tulisan untuk Ruang Rapat DPRD Bali sudah diisi dengan aksara (huruf) Bali. Selain itu, papan nama untuk 55 anggota Dewan juga sudah diganti dengan ornamen Bali, lengkap berisi tulisan aksara Bali.
Bukan hanya itu, tulisan aksara Bali menghiasai setiap ruangan sampai dengan toilet di Kantor DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar. Penggunaan aksara Bali ini benar-benar pengejawantahan program Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dijalankan Gubernur Bali Wayan Koster.
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengatakan kebijakan dengan memasukan kearifan lokal dalam penataan fasilitas ini sudah dimulai Sekretariat Dewan ketika dirinya masih menjabat sebagai Ketua Dewan periode 2014-2019. "Saat itu saya memulai dengan tanaman-tanaman lokal Bali. Saya minta staf supaya merawat dan pelihara dengan baik tanaman buah yang asli Bali. Sekarang kita perkuat lagi dan bumikan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’," ujar Adi Wiryatama saat dikonfirmasi NusaBali, Minggu (13/10).
Adi Wiryatama juga melarang penebangan pohon yang memiliki kearifan lokal di lingkungan DPRD Bali. Misalnya, punyan sentul (Pohon Sentul) di halaman belakang DPRD Bali, tanaman buah lokal yang pohonnya masih asri. Demikian pula pohon blimbing dan sejumlah tanaman buah lokal lainnya di DPRD Bali.
"Kita memulai dari lingkungan sendiri dulu, sebelum meluas ke seluruh Bali," papar politisi senior PDIP asal Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang ikut menanam pohon nangka mini di depan halaman DPRD Bali ini.
Untuk membumikan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ supaya semakin masuk di lingkungan anggota Dewan, menurut Adi Wiryatama, dimulai dengan menyusun aturan berupa Tatib DPRD Bali. Peraturan yang merupakan rambu-rambu bagi 55 anggota Dewan dalam bekerja ini, memasukan sejumlah kearifan lokal.
Misalnya, sidang paripurna DPRD Bali digelar dengan menggunakan pakaian adat. Setiaklai hendak memulai paruman (sidang), wajib membunyikan kulkul (kentongan ala desa adat) yang ada di DPRD Bali. "Sekarang kalau ada pembukaan masa persidangan, kulkul di DPRD Bali akan dibunyikan. Ini kearifan lokal kita yang terpendam,” kata Adi Wiryatama.
“Ada Bale Kulkul di DPRD Bali, tapi selama bertahun-tahun tidak pernah difungsikan. Sekarang kita bunyikan kulkul itu sebagai bagian kearifan lokal. Inilah uniknya Bali," tandas mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) yang kini juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini.
Selain itu, ada sejumlah kearifan lokal lagi yang diterapkan dalam penataan fasilitas DPRD Bali, sbagai upaya pembumian visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Salah satunya, ketika anggota Dewan menerima aspirasi masyarakat, harus dilakukan di Wantilan DPRD Bali sebagai tempat paruman.
Dikonfirmasi NusaBali terpisah, Minggu kemarin, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, Gede Suralaga, mengatakan seluruh penataan kawasan Kantor DPRD Bali sampai fasilitas untuk anggota Dewan sudah selesai. "Mulai papan nama sampai dengan fasilitas seragam dengan kearifan lokal, sudah beres begitu anggota DPRD Bali 1019-2024 mulai bekerja pasca dilantik," terang Gede Suralaga.
Sedangkan untuk kegiatan sidang DPRD Bali yang diawali dengan pelaksanaan nepak kulkul (membunyikan kentongan), kata Suralaga, teknisnya diatur sedemikian rupa, di mana petugas akan menyambungkan pengeras suara di Bale Kulkul DPRD Bali ke ruang sidang utama. "Begitu masa persidangan dimulai, kulkul dibunyikan, dengan pengeras suara,” tandas birokrat asal Desa Bondalem, Kecamat-an Tejakula, Buleleng ini.
Berapa anggaran untuk penataan fasilitas untuk pelaksanaan program sesuai visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ di DPRD Bali? Menurut Suralaga, anggarannya tidak terlalu banyak. Pasalnya, untuk pengadaan pohon-pohon yang bernilai kearifan lokal, langsung donasi dari Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama.
Sedangkan untuk fasilitas papan nama di DPRD Bali, kata Suralaga, anggarannya juga tidak banyak. "Saya tidak ingat detail angkanya, supaya tidak salah. Tetapi, tidak banyak kok," tegas Suralaga yang notabene mantan Kabag Umum Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali. *nat
Bukan hanya itu, tulisan aksara Bali menghiasai setiap ruangan sampai dengan toilet di Kantor DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar. Penggunaan aksara Bali ini benar-benar pengejawantahan program Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dijalankan Gubernur Bali Wayan Koster.
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengatakan kebijakan dengan memasukan kearifan lokal dalam penataan fasilitas ini sudah dimulai Sekretariat Dewan ketika dirinya masih menjabat sebagai Ketua Dewan periode 2014-2019. "Saat itu saya memulai dengan tanaman-tanaman lokal Bali. Saya minta staf supaya merawat dan pelihara dengan baik tanaman buah yang asli Bali. Sekarang kita perkuat lagi dan bumikan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’," ujar Adi Wiryatama saat dikonfirmasi NusaBali, Minggu (13/10).
Adi Wiryatama juga melarang penebangan pohon yang memiliki kearifan lokal di lingkungan DPRD Bali. Misalnya, punyan sentul (Pohon Sentul) di halaman belakang DPRD Bali, tanaman buah lokal yang pohonnya masih asri. Demikian pula pohon blimbing dan sejumlah tanaman buah lokal lainnya di DPRD Bali.
"Kita memulai dari lingkungan sendiri dulu, sebelum meluas ke seluruh Bali," papar politisi senior PDIP asal Banjar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang ikut menanam pohon nangka mini di depan halaman DPRD Bali ini.
Untuk membumikan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ supaya semakin masuk di lingkungan anggota Dewan, menurut Adi Wiryatama, dimulai dengan menyusun aturan berupa Tatib DPRD Bali. Peraturan yang merupakan rambu-rambu bagi 55 anggota Dewan dalam bekerja ini, memasukan sejumlah kearifan lokal.
Misalnya, sidang paripurna DPRD Bali digelar dengan menggunakan pakaian adat. Setiaklai hendak memulai paruman (sidang), wajib membunyikan kulkul (kentongan ala desa adat) yang ada di DPRD Bali. "Sekarang kalau ada pembukaan masa persidangan, kulkul di DPRD Bali akan dibunyikan. Ini kearifan lokal kita yang terpendam,” kata Adi Wiryatama.
“Ada Bale Kulkul di DPRD Bali, tapi selama bertahun-tahun tidak pernah difungsikan. Sekarang kita bunyikan kulkul itu sebagai bagian kearifan lokal. Inilah uniknya Bali," tandas mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) yang kini juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini.
Selain itu, ada sejumlah kearifan lokal lagi yang diterapkan dalam penataan fasilitas DPRD Bali, sbagai upaya pembumian visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Salah satunya, ketika anggota Dewan menerima aspirasi masyarakat, harus dilakukan di Wantilan DPRD Bali sebagai tempat paruman.
Dikonfirmasi NusaBali terpisah, Minggu kemarin, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, Gede Suralaga, mengatakan seluruh penataan kawasan Kantor DPRD Bali sampai fasilitas untuk anggota Dewan sudah selesai. "Mulai papan nama sampai dengan fasilitas seragam dengan kearifan lokal, sudah beres begitu anggota DPRD Bali 1019-2024 mulai bekerja pasca dilantik," terang Gede Suralaga.
Sedangkan untuk kegiatan sidang DPRD Bali yang diawali dengan pelaksanaan nepak kulkul (membunyikan kentongan), kata Suralaga, teknisnya diatur sedemikian rupa, di mana petugas akan menyambungkan pengeras suara di Bale Kulkul DPRD Bali ke ruang sidang utama. "Begitu masa persidangan dimulai, kulkul dibunyikan, dengan pengeras suara,” tandas birokrat asal Desa Bondalem, Kecamat-an Tejakula, Buleleng ini.
Berapa anggaran untuk penataan fasilitas untuk pelaksanaan program sesuai visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ di DPRD Bali? Menurut Suralaga, anggarannya tidak terlalu banyak. Pasalnya, untuk pengadaan pohon-pohon yang bernilai kearifan lokal, langsung donasi dari Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama.
Sedangkan untuk fasilitas papan nama di DPRD Bali, kata Suralaga, anggarannya juga tidak banyak. "Saya tidak ingat detail angkanya, supaya tidak salah. Tetapi, tidak banyak kok," tegas Suralaga yang notabene mantan Kabag Umum Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali. *nat
Komentar