Pimpinan AKD DPD Belum ‘Bertaring’
Alasan Mangku Pastika Tidak Berebut Jabatan di DPD
Pastika akan berusaha berkomunikasi dengan para wakil rakyat dari Bali untuk mencari solusi tentang bentuk dan kewenangan DPD yang pas.
DENPASAR, NusaBali
Inilah alasan anggota DPD RI dapil Bali, Made Mangku Pastika, tidak berebut jabatan di DPD RI. Salah satunya adalah karena bentuk dan kewenangan DPD RI yang belum pas. Pastika pun berinisiatif akan bertemu dengan wakil-wakil Bali di Senayan termasuk DPR RI dari Bali.
Hal itu diungkapkan Pastika di sela-sela Rembug Terbatas (Retas) di Jalan Tukad Musi Niti Mandala Denpasar, Minggu (12/10) siang yang menghadirkan sejumlah pakar hukum tata negara dan akademisi. Retas digagas Pastika guna mencari solusi terkait dengan peningkatan kapasitas serta bentuk lembaga DPD RI ke depan. Karena sekarang DPD RI seperti ada barangnya, namun kewenangannya sangat terbatas.
Hadir dalam diskusi ini, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana (Unud), Dr Jimmy Usfunan SH MH, Pakar Hukum Administrasi Pemerintahan Unud, Prof Dr Ibrahim, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Dr Nyoman Subanda, akademisi Unud yang juga pakar hukum bisnis, Anak Agung Duwira Hadi Santosa, dan advokat senior Ketut Ngastawa.
Menurut Mangku Pastika, perebutan jabatan pimpinan di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) di DPD kemarin dirinya memilih melihat situasi dan kondisi di lembaga yang sering disebut senator itu. "Jadi mohon maaf dulu, saya memang tidak berebut jabatan di AKD. Tetapi saya duduk di Badan Kehormatan (BK) dan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) yang perannya strategis. Kalau berebut jabatan di AKD saya lihatnya belum pas. Karena kewenangan strategis pimpinan di AKD saya nggak lihat. Bukan meremehkan ya," ujar Gubernur Bali periode 2008-2013 dan 2013-2018 ini.
Menurut Pastika seorang Prof Jimly Asshiddiqie yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saja tidak jadi pimpinan. "Kalau saya sendiri melihat bentuk DPD RI ini harus pas dulu. Kalau melihat saat sekarang ya antara ada dan tidak," ujarnya.
Pastika mencontohkan aksi-aksi demo mahasiswa yang selalu diarahkan kepada DPR RI. "Kenapa mahasiswa terus melakukan demo terhadap DPR RI saja? Kenapa DPD tidak? Ya karena DPD sepertinya kurang diminati. Nggak dianggap ada mereka," kelakar mantan Kapolda Bali ini.
Pastika pun akan berusaha berkomunikasi dengan para wakil rakyat dari Bali untuk mencari solusi tentang bentuk dan kewenangan DPD yang pas. "Saya akan bicara dengan 9 anggota wakil rakyat dari Bali dari berbagai partai itu dengan rekan-rekan DPD RI dapil Bali lainnya. Supaya pemikiran saya yang mungkin saja akan membuat marah banyak orang ini bisa menjadi solusi mencari format DPD yang pas bentuknya. Sekarang ada yang menyebutnya senator padahal dalam Undang-Undang dan ketatanegaraan kita tidak ada itu nomenklatur senator," ujar Pastika.
Apakah akan bisa mendapatkan dukungan mengingat DPR RI pasti akan terancam dengan keinginan menjadikan DPD lebih punya kewenangan dan peran? "Ya ini memang sulit. Bukan berarti yang sulit ini hal yang tidak mungkin. Kalau tidak sekarang ya generasi berikutnya setelah saya," ujar Pastika.
Sementara dalam proses mencari format bentuk DPD RI yang pas ini kata Pastika kemampuan personal anggota DPD RI tentu menjadi andalan. "Dalam proses kita memperjuangkan pemikiran untuk mencari bentuk DPD RI yang pas ini perjuangan personal kita jalan terus," tegas pensiunan polisi berpangkat Komjen ini. *nat
Hal itu diungkapkan Pastika di sela-sela Rembug Terbatas (Retas) di Jalan Tukad Musi Niti Mandala Denpasar, Minggu (12/10) siang yang menghadirkan sejumlah pakar hukum tata negara dan akademisi. Retas digagas Pastika guna mencari solusi terkait dengan peningkatan kapasitas serta bentuk lembaga DPD RI ke depan. Karena sekarang DPD RI seperti ada barangnya, namun kewenangannya sangat terbatas.
Hadir dalam diskusi ini, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana (Unud), Dr Jimmy Usfunan SH MH, Pakar Hukum Administrasi Pemerintahan Unud, Prof Dr Ibrahim, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Dr Nyoman Subanda, akademisi Unud yang juga pakar hukum bisnis, Anak Agung Duwira Hadi Santosa, dan advokat senior Ketut Ngastawa.
Menurut Mangku Pastika, perebutan jabatan pimpinan di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) di DPD kemarin dirinya memilih melihat situasi dan kondisi di lembaga yang sering disebut senator itu. "Jadi mohon maaf dulu, saya memang tidak berebut jabatan di AKD. Tetapi saya duduk di Badan Kehormatan (BK) dan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) yang perannya strategis. Kalau berebut jabatan di AKD saya lihatnya belum pas. Karena kewenangan strategis pimpinan di AKD saya nggak lihat. Bukan meremehkan ya," ujar Gubernur Bali periode 2008-2013 dan 2013-2018 ini.
Menurut Pastika seorang Prof Jimly Asshiddiqie yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saja tidak jadi pimpinan. "Kalau saya sendiri melihat bentuk DPD RI ini harus pas dulu. Kalau melihat saat sekarang ya antara ada dan tidak," ujarnya.
Pastika mencontohkan aksi-aksi demo mahasiswa yang selalu diarahkan kepada DPR RI. "Kenapa mahasiswa terus melakukan demo terhadap DPR RI saja? Kenapa DPD tidak? Ya karena DPD sepertinya kurang diminati. Nggak dianggap ada mereka," kelakar mantan Kapolda Bali ini.
Pastika pun akan berusaha berkomunikasi dengan para wakil rakyat dari Bali untuk mencari solusi tentang bentuk dan kewenangan DPD yang pas. "Saya akan bicara dengan 9 anggota wakil rakyat dari Bali dari berbagai partai itu dengan rekan-rekan DPD RI dapil Bali lainnya. Supaya pemikiran saya yang mungkin saja akan membuat marah banyak orang ini bisa menjadi solusi mencari format DPD yang pas bentuknya. Sekarang ada yang menyebutnya senator padahal dalam Undang-Undang dan ketatanegaraan kita tidak ada itu nomenklatur senator," ujar Pastika.
Apakah akan bisa mendapatkan dukungan mengingat DPR RI pasti akan terancam dengan keinginan menjadikan DPD lebih punya kewenangan dan peran? "Ya ini memang sulit. Bukan berarti yang sulit ini hal yang tidak mungkin. Kalau tidak sekarang ya generasi berikutnya setelah saya," ujar Pastika.
Sementara dalam proses mencari format bentuk DPD RI yang pas ini kata Pastika kemampuan personal anggota DPD RI tentu menjadi andalan. "Dalam proses kita memperjuangkan pemikiran untuk mencari bentuk DPD RI yang pas ini perjuangan personal kita jalan terus," tegas pensiunan polisi berpangkat Komjen ini. *nat
Komentar