Sidang Paripurna DPRD Gianyar Rancang Belanja 3 T lebih,
Terobosan baru dilakukan Pemkab bersama DPRD Gianyar berupa penetapan APBD 2020 yang dilakukan jauh-jauh hari.
GIANYAR, NusaBali
Rabu (16/10) ini akan digelar Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Ranperda tentang APBD Gianyar 2020 di ruang sidang DPRD Gianyar.
Selasa (15/10), Bupati Gianyar Made Mahayastra menyampaikan beberapa hal terkait penetapan APBD 2020 yang dilakukan lebih awal. Penyelesaian penyusunan APBD 2020, jajarannya bekerja siang dan malam, bahkan rapat-rapat digelar Sabtu dan Minggu. Upaya ini agar penetapan APBD 2020 bisa dilakukan sebelum 12 Nopember 2019. "Tidak zamannya lagi pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Di awal kami kejar, di akhir (tahun) kami santai, penetapan APBD 2020 dilakukan lebih awal sehingga Januari 2020 kegiatan sudah bisa dijalankan," tegasnya.
Jelas Bupati, dalam Rancangan APBD Gianyar 2020, Pendapatan Daerah direncanakan Rp 2,518 triliun lebih. Rancangan ini meningkat Rp 220,622 miliar lebih atau 22,31 persen, dibandingkan PAD 2019 mencapai Rp 989,105 miliyar lebih. Rancangan ini dengan mempertimbangkan potensi riil sumber pendapatan, realisasi pada tahun sebelumnya dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Dari struktur APBD Gianyar 2020 juga tercantum Belanja Daerah direncanakan Rp3,004 triliun lebih. Belanja ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp1,342 triliun lebih atau 44,68 persen dan Belanja Langsung Rp1,662 triliun lebih atau 55,32 persen. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 876,294 miliar lebih atau 65,27 persen dan belanja lainnya sebesar Rp 466,326 miliar lebih atau 34,73 persen.
Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp52,342 miliar lebih atau 3,15 persen, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp621,529 miliar lebih atau 37,39 persen dan Belanja Modal sebesar Rp988,378 miliar lebih atau 59,46 persen. Dengan rapat paripurna ini, Pemkab Gianyar akan menjadi kabupaten/kota pertama di Bali yang menetapkan APBD 2020. "Kami akan terapkan sistem kerja yang baru, pada tahun-tahun sebelumnya penetapan APBD baru dilakukan sekitar Desember, dengan penetapan lebih awal ini maka Januari 2020 kita sudah bisa menjalankan kegiatan," ujar Mahayastra.
Dengan demikian, Mahayastra berharap tidak ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena belum ditetapkannya APBD. "Ini menjadi bentuk pelayanan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat," tandasnya.*lsa
Selasa (15/10), Bupati Gianyar Made Mahayastra menyampaikan beberapa hal terkait penetapan APBD 2020 yang dilakukan lebih awal. Penyelesaian penyusunan APBD 2020, jajarannya bekerja siang dan malam, bahkan rapat-rapat digelar Sabtu dan Minggu. Upaya ini agar penetapan APBD 2020 bisa dilakukan sebelum 12 Nopember 2019. "Tidak zamannya lagi pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Di awal kami kejar, di akhir (tahun) kami santai, penetapan APBD 2020 dilakukan lebih awal sehingga Januari 2020 kegiatan sudah bisa dijalankan," tegasnya.
Jelas Bupati, dalam Rancangan APBD Gianyar 2020, Pendapatan Daerah direncanakan Rp 2,518 triliun lebih. Rancangan ini meningkat Rp 220,622 miliar lebih atau 22,31 persen, dibandingkan PAD 2019 mencapai Rp 989,105 miliyar lebih. Rancangan ini dengan mempertimbangkan potensi riil sumber pendapatan, realisasi pada tahun sebelumnya dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Dari struktur APBD Gianyar 2020 juga tercantum Belanja Daerah direncanakan Rp3,004 triliun lebih. Belanja ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp1,342 triliun lebih atau 44,68 persen dan Belanja Langsung Rp1,662 triliun lebih atau 55,32 persen. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 876,294 miliar lebih atau 65,27 persen dan belanja lainnya sebesar Rp 466,326 miliar lebih atau 34,73 persen.
Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp52,342 miliar lebih atau 3,15 persen, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp621,529 miliar lebih atau 37,39 persen dan Belanja Modal sebesar Rp988,378 miliar lebih atau 59,46 persen. Dengan rapat paripurna ini, Pemkab Gianyar akan menjadi kabupaten/kota pertama di Bali yang menetapkan APBD 2020. "Kami akan terapkan sistem kerja yang baru, pada tahun-tahun sebelumnya penetapan APBD baru dilakukan sekitar Desember, dengan penetapan lebih awal ini maka Januari 2020 kita sudah bisa menjalankan kegiatan," ujar Mahayastra.
Dengan demikian, Mahayastra berharap tidak ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena belum ditetapkannya APBD. "Ini menjadi bentuk pelayanan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat," tandasnya.*lsa
Komentar