Jokowi Akan Pecat Menteri Tak Serius Kerja
Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Dihadiri Mega, SBY, dan Utusan 16 Negara
Jokowi prioritaskan 5 program: bangun SDM unggul, genjot infrastruktur, sederhanakan regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi
JAKARTA, NusaBali
Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10) sore. Dalam periode kedua kepemimpnannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bersikap tegas: pecat menteri dan pejabat yang tidak serius bekerja.
Acara pelantikan Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2019, Minggu kemarin, dihadiri pula dua pendahulunya, yakni Megawati Soekarnoputri (Presiden RI ke-5 periode 2001-2004) dan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (Presiden RI ke-6 periode 2004-2014). Bahkan, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Capres-Cawapres yang diungguli Jokowi-Ma’ruf dengan 55,5 persen suara dalam Pilpres 2019, juga ikut hadir. Selain itu, Sidang Paripurna MPR RI pelantikan Jokowi-Ma'ruf kemarin juga dihadiri 16 pejabat dari berbagai negara, mulai kepala negara hingga utusan.
Dalam pelantikan kemarin, Presiden Jokowi lebih dulu mengucapkan sumpah ja-batan, disusul Wapres Ma'ruf Amin. Mereka menguncapkan sumpah sambil ber-diri. "Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Jokowi.
Jokowi merupakan Presiden RI ke-7 sepanjang sejarah perbulik ini pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Enam (6) Presiden RI sebelumnya masing-masing Soekarno (18 Agustus 1945-2 Februari 1967), Soeharto (22 Februari 1967-21 Mei 1998), BJ Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999), KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004), dan SBY (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014).
Pada periode pertama kepemimpinannya, Presiden Jokowi didampingi Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden 2014-2019. Sedangkan dalam periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi didampingi Ma’ruf Amien sebagai Wakil Presiden 2019-2024.
Presiden Jokowi akan lebih tegas dalam periode kedua kepemimpinannya 2019-2024. Jokowi akan copot menteri dan pejabat yang dianggap tidak serius bekerja. Hal ini ditegaskan Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden 2019-2024 di Sidang Paripurna MPR, kemarin sore. "Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan," tandas Jokowi.
Jokowi pun meminta semua menteri, pejabat, dan birokrat serius bekerja. Bila ada pembantunya yang tidak serius, Jokowi akan memecat mereka. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 ini.
Jokowi mengatakan, pada periode pertama kepemimpinannya, dia sering mendobrak rutinitas, agar inovasi terus berjalan. "Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi, bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya," tandas Jokowi.
Jokowi pun menceritakan pengalamannya pada tahun pertama menjadi Presiden 2014-2019. Saat halalbihalal, Jokowi diminta berdiri di titik yang telah ditetapkan protokoler. Namun, pada tahun kedua, Jokowi tak mau ikut aturan protokoler itu.
"Langsung saya bilang ke Mensesneg, 'Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita ti-dak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang'. Ini yang namanya monoton dan rutinitas," katanya.
"Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata," imbuhnya.
Pada periode kedua kepemimpinannya, ada 5 hal prioritas untuk dikerjakan Jokowi. Pertam, Jokowi ingin membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Artinya, membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
SDM unggul ini tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. “Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," katanya.
Kedua, Jokowi tetap akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Infrastruktur dimaksud adalah menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, hingga mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi. Ada dua Undang-undang besar yang diinginkan Jokowi untuk segera terbit, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. "Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU," sebut Jokowi. Jadi, puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.
Keempat, Jokowi akan melakukan penyederhanaan birokrasi. Jokowi mewanti-wanti para pejabat untuk bekerja dengan baik, demi tercapainya pembangunan Indonesia. "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," beber Jokowi.
Kelima, Jokowi akan melakukan transformasi ekonomi. Jokowi ingin bangsa Indonesia tidak hanya mengandalkan sumber daya alam. “Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Jokowi. *
Acara pelantikan Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2019, Minggu kemarin, dihadiri pula dua pendahulunya, yakni Megawati Soekarnoputri (Presiden RI ke-5 periode 2001-2004) dan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (Presiden RI ke-6 periode 2004-2014). Bahkan, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Capres-Cawapres yang diungguli Jokowi-Ma’ruf dengan 55,5 persen suara dalam Pilpres 2019, juga ikut hadir. Selain itu, Sidang Paripurna MPR RI pelantikan Jokowi-Ma'ruf kemarin juga dihadiri 16 pejabat dari berbagai negara, mulai kepala negara hingga utusan.
Dalam pelantikan kemarin, Presiden Jokowi lebih dulu mengucapkan sumpah ja-batan, disusul Wapres Ma'ruf Amin. Mereka menguncapkan sumpah sambil ber-diri. "Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Jokowi.
Jokowi merupakan Presiden RI ke-7 sepanjang sejarah perbulik ini pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Enam (6) Presiden RI sebelumnya masing-masing Soekarno (18 Agustus 1945-2 Februari 1967), Soeharto (22 Februari 1967-21 Mei 1998), BJ Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999), KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004), dan SBY (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014).
Pada periode pertama kepemimpinannya, Presiden Jokowi didampingi Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden 2014-2019. Sedangkan dalam periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi didampingi Ma’ruf Amien sebagai Wakil Presiden 2019-2024.
Presiden Jokowi akan lebih tegas dalam periode kedua kepemimpinannya 2019-2024. Jokowi akan copot menteri dan pejabat yang dianggap tidak serius bekerja. Hal ini ditegaskan Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden 2019-2024 di Sidang Paripurna MPR, kemarin sore. "Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan," tandas Jokowi.
Jokowi pun meminta semua menteri, pejabat, dan birokrat serius bekerja. Bila ada pembantunya yang tidak serius, Jokowi akan memecat mereka. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 ini.
Jokowi mengatakan, pada periode pertama kepemimpinannya, dia sering mendobrak rutinitas, agar inovasi terus berjalan. "Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi, bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya," tandas Jokowi.
Jokowi pun menceritakan pengalamannya pada tahun pertama menjadi Presiden 2014-2019. Saat halalbihalal, Jokowi diminta berdiri di titik yang telah ditetapkan protokoler. Namun, pada tahun kedua, Jokowi tak mau ikut aturan protokoler itu.
"Langsung saya bilang ke Mensesneg, 'Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita ti-dak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang'. Ini yang namanya monoton dan rutinitas," katanya.
"Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata," imbuhnya.
Pada periode kedua kepemimpinannya, ada 5 hal prioritas untuk dikerjakan Jokowi. Pertam, Jokowi ingin membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Artinya, membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
SDM unggul ini tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. “Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," katanya.
Kedua, Jokowi tetap akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Infrastruktur dimaksud adalah menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, hingga mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi. Ada dua Undang-undang besar yang diinginkan Jokowi untuk segera terbit, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. "Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU," sebut Jokowi. Jadi, puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.
Keempat, Jokowi akan melakukan penyederhanaan birokrasi. Jokowi mewanti-wanti para pejabat untuk bekerja dengan baik, demi tercapainya pembangunan Indonesia. "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," beber Jokowi.
Kelima, Jokowi akan melakukan transformasi ekonomi. Jokowi ingin bangsa Indonesia tidak hanya mengandalkan sumber daya alam. “Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Jokowi. *
Komentar