Calon Menteri, Kabar Sumbang Iringi Kakak Cak Imin
Kabar sumbang mengiringi langkah Abdul Halim Iskandar di Istana Kepresidenan. Kakak kandung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu diprediksi menjadi salah satu calon menteri tetapi pernah diperiksa KPK
JAKARTA, NusaBali
Namun Abdul Halim, yang juga politikus PKB, mengklaim dirinya bersih. Saat ini Abdul Halim menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
"Clear, clear. Sama sekali tidak ada masalah," tegas Abdul Halim setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10). Abdul Halim tak membocorkan posisi menteri apa yang diberikan Jokowi padanya. Namun dia memberikan sedikit 'kode' sebagai orang desa.
"Diskusi agak banyak dan agak dalam tentang berbagai masalah pembangunan masyarakat di sektor ekonomi, infrastruktur, dan sektor sosial. Yang pasti beliau paham saya orang Jatim dan orang desa, dan saya yakin beliau paham," kata Abdul Halim dilansir detik.com.
Sebelumnya, KPK turut angkat bicara soal rekam jejak para calon menteri yang dipanggil Jokowi tersebut, tetapi tidak merujuk pada nama-nama tertentu. Febri tidak menanggapi soal proses pemilihan menteri tetapi menyebutkan sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan sejumlah nama calon menteri tersebut. "Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah. Saya kira itu juga sudah terbuka ya informasinya. Ada beberapa kasus yang berjalan saat itu, seperti suap terhadap Ketua MK, gratifikasi Sekjen ESDM sebagai pengembangan OTT terhadap Kepala SKK Migas, suap, dan gratifikasi Bupati Nganjuk serta kasus korupsi haji yang melibatkan Menteri Agama sebelumnya," ucap Febri.
Ditarik ke belakang, tepatnya pada 31 Juli 2018, Abdul Halim menjalani pemeriksaan di KPK. Pemeriksaan terhadapnya berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Nganjuk nonaktif, Taufiqurrahman. "Intinya saya ditanyakan apa yang saya tahu tentang Taufiqurrahman sebagai bupati. Sudah gitu saja," ucap Abdul setelah menjalani pemeriksaan saat itu. *
"Clear, clear. Sama sekali tidak ada masalah," tegas Abdul Halim setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10). Abdul Halim tak membocorkan posisi menteri apa yang diberikan Jokowi padanya. Namun dia memberikan sedikit 'kode' sebagai orang desa.
"Diskusi agak banyak dan agak dalam tentang berbagai masalah pembangunan masyarakat di sektor ekonomi, infrastruktur, dan sektor sosial. Yang pasti beliau paham saya orang Jatim dan orang desa, dan saya yakin beliau paham," kata Abdul Halim dilansir detik.com.
Sebelumnya, KPK turut angkat bicara soal rekam jejak para calon menteri yang dipanggil Jokowi tersebut, tetapi tidak merujuk pada nama-nama tertentu. Febri tidak menanggapi soal proses pemilihan menteri tetapi menyebutkan sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan sejumlah nama calon menteri tersebut. "Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah. Saya kira itu juga sudah terbuka ya informasinya. Ada beberapa kasus yang berjalan saat itu, seperti suap terhadap Ketua MK, gratifikasi Sekjen ESDM sebagai pengembangan OTT terhadap Kepala SKK Migas, suap, dan gratifikasi Bupati Nganjuk serta kasus korupsi haji yang melibatkan Menteri Agama sebelumnya," ucap Febri.
Ditarik ke belakang, tepatnya pada 31 Juli 2018, Abdul Halim menjalani pemeriksaan di KPK. Pemeriksaan terhadapnya berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Nganjuk nonaktif, Taufiqurrahman. "Intinya saya ditanyakan apa yang saya tahu tentang Taufiqurrahman sebagai bupati. Sudah gitu saja," ucap Abdul setelah menjalani pemeriksaan saat itu. *
Komentar