Badung Waspada Peredaran Vaksin Palsu
Sekkab Badung Kompyang R Swandika instruksikan rumah sakit dan puskesmas lakukan investigasi secara internal.
MANGUPURA, NusaBali
Kasus vaksin palsu semakin membuat resah masyarakat. Meski rumah sakit di Bali dan Kabupaten Badung khususnya tidak termasuk dalam daftar belasan rumah sakit yang telah menerima vaksin palsu seperti dirilis Menteri Kesehatan Nila Moeloek, namun pemerintah daerah tetap dalam posisi waspada.
Pemkab Badung bahkan meminta rumah sakit dan puskesmas melakukan investigasi dan mengecek vaksin yang ada saat ini. Instruksi ini langsung disampaikan Sekkab Badung Kompyang R Swandika, Jumat (15/7), saat membuka Konferensi Cabang VIII Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Badung di Puspem Badung.
“Meskipun telah melakukan penyelidikan dan hasilnya tidak ditemukan vaksin palsu di Badung, tapi kami instruksikan RSUD dan puskesmas lakukan investigasi ulang secara internal, guna memastikan tidak ada beredar vaksin palsu di Kabupaten Badung,” tegas Kompyang R Swandika, pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara.
Instruksi agar mewaspadai isu peredaran vaksin palsu juga ditujukan kepada Dinas Kesehatan (Diskes) Badung. Dengan harapan Diskes dapat melakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga vaksin palsu tidak sampai masuk ke Gumi Keris. Sebelumnya, anggota dewan mendesak agar pemerintah waspada mengenai isu peredaran vaksin palsu. Anggota dewan juga minta pemerintah melakukan pengecekan ke lapangan.
Meski belum ditemukan vaksin palsu di Badung, Ketua Komisi IV DPRD Badung AAN Ketut Agus Nadi Putra menyatakan, tidak ada salahnya pemerintah meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat pengawasan. Sehingga dapat mengantisipasi vaksin palsu masuk ke Badung dan Bali. “Siapa tahu sudah beredar di Bali dan Badung. Mengingat peredaranya sudah sejak tahun 2003,” kata Rah Tut, sapaan AAN Ketut Agus Nadi Putra, Minggu (26/6).
Saat ini, kata dia, memang belum ada laporan dari masyarakat tentang vaksin palsu tersebut. Namun dinas kesehatan bersama BPOM hendaknya melakukan kroscek ke lapangan, seperti ke puskesmas, rumah sakit maupun ke klinik. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa vaksin palsu belum masuk ke Badung. “Meski pengawasan bukan wewenang dinas kesehatan, tapi monitoring mesti ikut dilakukan, karena pihak diskes sebagai pemakai untuk disalurkan ke puskesmas dan rumah sakit,” katanya.
Menanggapi desakan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dr Gede Putra Suteja mengatakan kewenangan melakukan pengawasan ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun ia meyakini untuk di Kabupaten Badung tidak ada vaksin palsu. “Di Kabupaten Badung tidak ada vaksin BCG, campak, polio, hepatitis B, tetanus toksit yang palsu,” tegas pejabat asal Mengwitani, tersebut. Walau sampai sekarang belum ditemukan vaksin palsu di Gumi Keris, pihaknya mengimbau masyarakat tidak panik.
Sesuai rilis Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kamis (14/7), 14 rumah sakit yang disebut telah menerima vaksin palsu, di antaranya RS Dr Sander (Bekasi), RS Bhakti Husada (Bekasi), RS Sentral Medika (Gombong), RSIA Puspa Husada, RS Karya Medika (Bekasi), RS Kartika Husada (Bekasi), RS Sayang Bunda (Bekasi), RS Multazam (Bekasi), RS Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Bekasi), RS Hosana (Bekasi), RS Elizabeth (Bekasi), RS Harapan Bunda (Jakarta Timur). Sementara mengenai Konferensi PPTI Badung, Kompyang R Swandika menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Konferensi Cabang VIII PPTI Badung.
Konferensi Cabang VIII PPTI Badung juga dihadiri Ketua PPTI Wilayah Bali Gusti Bagus Puspa Negara, Kadis Kesehatan Badung dr Putra Suteja yang juga sebagai Plt Ketua PPTI Badung dan Ketua I PPTI Badung, Pengurus PPTI Badung serta Dirut RSUD Badung dr Agus Bintang Suryadi. 7 asa
Kasus vaksin palsu semakin membuat resah masyarakat. Meski rumah sakit di Bali dan Kabupaten Badung khususnya tidak termasuk dalam daftar belasan rumah sakit yang telah menerima vaksin palsu seperti dirilis Menteri Kesehatan Nila Moeloek, namun pemerintah daerah tetap dalam posisi waspada.
Pemkab Badung bahkan meminta rumah sakit dan puskesmas melakukan investigasi dan mengecek vaksin yang ada saat ini. Instruksi ini langsung disampaikan Sekkab Badung Kompyang R Swandika, Jumat (15/7), saat membuka Konferensi Cabang VIII Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Badung di Puspem Badung.
“Meskipun telah melakukan penyelidikan dan hasilnya tidak ditemukan vaksin palsu di Badung, tapi kami instruksikan RSUD dan puskesmas lakukan investigasi ulang secara internal, guna memastikan tidak ada beredar vaksin palsu di Kabupaten Badung,” tegas Kompyang R Swandika, pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara.
Instruksi agar mewaspadai isu peredaran vaksin palsu juga ditujukan kepada Dinas Kesehatan (Diskes) Badung. Dengan harapan Diskes dapat melakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga vaksin palsu tidak sampai masuk ke Gumi Keris. Sebelumnya, anggota dewan mendesak agar pemerintah waspada mengenai isu peredaran vaksin palsu. Anggota dewan juga minta pemerintah melakukan pengecekan ke lapangan.
Meski belum ditemukan vaksin palsu di Badung, Ketua Komisi IV DPRD Badung AAN Ketut Agus Nadi Putra menyatakan, tidak ada salahnya pemerintah meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat pengawasan. Sehingga dapat mengantisipasi vaksin palsu masuk ke Badung dan Bali. “Siapa tahu sudah beredar di Bali dan Badung. Mengingat peredaranya sudah sejak tahun 2003,” kata Rah Tut, sapaan AAN Ketut Agus Nadi Putra, Minggu (26/6).
Saat ini, kata dia, memang belum ada laporan dari masyarakat tentang vaksin palsu tersebut. Namun dinas kesehatan bersama BPOM hendaknya melakukan kroscek ke lapangan, seperti ke puskesmas, rumah sakit maupun ke klinik. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa vaksin palsu belum masuk ke Badung. “Meski pengawasan bukan wewenang dinas kesehatan, tapi monitoring mesti ikut dilakukan, karena pihak diskes sebagai pemakai untuk disalurkan ke puskesmas dan rumah sakit,” katanya.
Menanggapi desakan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dr Gede Putra Suteja mengatakan kewenangan melakukan pengawasan ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun ia meyakini untuk di Kabupaten Badung tidak ada vaksin palsu. “Di Kabupaten Badung tidak ada vaksin BCG, campak, polio, hepatitis B, tetanus toksit yang palsu,” tegas pejabat asal Mengwitani, tersebut. Walau sampai sekarang belum ditemukan vaksin palsu di Gumi Keris, pihaknya mengimbau masyarakat tidak panik.
Sesuai rilis Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kamis (14/7), 14 rumah sakit yang disebut telah menerima vaksin palsu, di antaranya RS Dr Sander (Bekasi), RS Bhakti Husada (Bekasi), RS Sentral Medika (Gombong), RSIA Puspa Husada, RS Karya Medika (Bekasi), RS Kartika Husada (Bekasi), RS Sayang Bunda (Bekasi), RS Multazam (Bekasi), RS Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Bekasi), RS Hosana (Bekasi), RS Elizabeth (Bekasi), RS Harapan Bunda (Jakarta Timur). Sementara mengenai Konferensi PPTI Badung, Kompyang R Swandika menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Konferensi Cabang VIII PPTI Badung.
Konferensi Cabang VIII PPTI Badung juga dihadiri Ketua PPTI Wilayah Bali Gusti Bagus Puspa Negara, Kadis Kesehatan Badung dr Putra Suteja yang juga sebagai Plt Ketua PPTI Badung dan Ketua I PPTI Badung, Pengurus PPTI Badung serta Dirut RSUD Badung dr Agus Bintang Suryadi. 7 asa
Komentar