Biaya BPJS PBI Naik Rp 12 Miliar
Pembayaran BPJS PBI dari Pemkab Klungkung mulai diberlakukan Januari 2020.
SEMARAPURA, NusaBali
Iuran untuk peserta BPJS Kesehatan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan Pemkab Klungkung untuk pelayanan kelas III, naik Rp 19.000, dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000. Dengan kenaikan ini, maka estimasi pembiayaan iuran manjadi Rp 26,99 miliar sehingga Pemkab harus ada menambah anggaran lagi Rp 12 miliar lebih.
Kondisi tentu berdampak terhadap pagu anggaran untuk membiayai kenaikan PBI. Lebih-lebih Klungkung sudah masuk katagori UHC (Universal Health Coverage). Data diperoleh NusaBali di Klunkung, Kamis (31/10), sampai September 2019, peserta PBI yang dibiayai Pemkab Klungkung 3.003 orang. Sharing pembiayaan antara Pemkab Klungkung dan Provinsi Bali, 103.236 orang dengan perbandingan Provinsi Bali 51 persen : Pemkab Klungkung 49 persen. Adapun anggaran yang dikeluarkan Pemkab Klungkung untuk mengcover peserta PBI yang murni dibayari Pemkab Klungkung dan sharing itu, sekitar Rp 14 miliar. Dengan adanya kenaikan iuran PBI Rp 19.000 tersebut, maka estimasi pembiayaan manjadi Rp 26,99 miliar, sehingga harus ada penambahan anggaran lagi Rp 12 miliar lebih.
Meskipun kenaikan BPJS sudah ditetapkan per 1 Agustus 2019 namun untuk PBI daerah akan ditanggung dari pusat, sehingga tidak menganggu APBD Perubahan 2019 yang sudah diketok palu beberapa waktu lalu. Namun kenaikan ini baru mulai dibayarkan oleh Pemkab sejak Januari 2020.
Sekda Klungkung Gede Putu Winastra, saat ditemuai di ruang kerjanya, Kamis (31/10), mengatakan sudah menerima keputusan kenaikan BPJS Kesehatan tersebut dengan mengunduh pada situs resminya. Sesuai isinya pembayaran BPJS PBI dari Pemkab Klungkung mulai diberlakukan Januari 2020, sehingga tidak ada persoalan pada anggaran perubahan 2019. Mengenai pembiayaan nanti, pihaknya tentu akan melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pihak terkait termasuk dengan DPRD Klungkung. “Kami juga akan bahas dalam pembahasan APBD 2020 bersama legislatif,” katanya. Kata dia, untuk mengcover penambahan biaya atas kenaikan iuran PBI, akan dilakukan pergeseran anggaran, namun secara teknis akan dibahas nanti. *wan
Kondisi tentu berdampak terhadap pagu anggaran untuk membiayai kenaikan PBI. Lebih-lebih Klungkung sudah masuk katagori UHC (Universal Health Coverage). Data diperoleh NusaBali di Klunkung, Kamis (31/10), sampai September 2019, peserta PBI yang dibiayai Pemkab Klungkung 3.003 orang. Sharing pembiayaan antara Pemkab Klungkung dan Provinsi Bali, 103.236 orang dengan perbandingan Provinsi Bali 51 persen : Pemkab Klungkung 49 persen. Adapun anggaran yang dikeluarkan Pemkab Klungkung untuk mengcover peserta PBI yang murni dibayari Pemkab Klungkung dan sharing itu, sekitar Rp 14 miliar. Dengan adanya kenaikan iuran PBI Rp 19.000 tersebut, maka estimasi pembiayaan manjadi Rp 26,99 miliar, sehingga harus ada penambahan anggaran lagi Rp 12 miliar lebih.
Meskipun kenaikan BPJS sudah ditetapkan per 1 Agustus 2019 namun untuk PBI daerah akan ditanggung dari pusat, sehingga tidak menganggu APBD Perubahan 2019 yang sudah diketok palu beberapa waktu lalu. Namun kenaikan ini baru mulai dibayarkan oleh Pemkab sejak Januari 2020.
Sekda Klungkung Gede Putu Winastra, saat ditemuai di ruang kerjanya, Kamis (31/10), mengatakan sudah menerima keputusan kenaikan BPJS Kesehatan tersebut dengan mengunduh pada situs resminya. Sesuai isinya pembayaran BPJS PBI dari Pemkab Klungkung mulai diberlakukan Januari 2020, sehingga tidak ada persoalan pada anggaran perubahan 2019. Mengenai pembiayaan nanti, pihaknya tentu akan melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pihak terkait termasuk dengan DPRD Klungkung. “Kami juga akan bahas dalam pembahasan APBD 2020 bersama legislatif,” katanya. Kata dia, untuk mengcover penambahan biaya atas kenaikan iuran PBI, akan dilakukan pergeseran anggaran, namun secara teknis akan dibahas nanti. *wan
Komentar