Pemerintah Didorong Carikan Solusi Jangka Panjang
Penanganan Sampah di TPA Suwung
Anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi NasDem, mendorong pemerintah Kota Denpasar dan Provinsi untuk segera memberikan solusi jangka panjang untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung.
DENPASAR, NusaBali
Sebab, selama ini belum ada solusi jelas jangka panjang pengolahan sampah dan limbah. Akibatnya, warga di kawasan tersebut kena imbas dari TPA Suwung
Ketua Fraksi NasDem, AA Ngurah Widiada didampingi anggota fraksi, I Made Yogi Arya Dwi Putra, Minggu (3/11) mengatakan, pihaknya turun langsung ke lokasi untuk menerima aspirasi dari masyarakat sekitar TPA. Ternyata selama ini mereka menginginkan ada solusi yang benar-benar bisa mengurai sampah tersebut sehingga tidak mengganggu masyarakat.
Selama ini, kata dia, pemerintah hanya bisa memberikan solusi jangka pendek terkait penanganan sampah. Widiada mengatakan, dari aspirasi tersebut pihaknya menginginkan adanya tindaklanjut dan konsistensi pemerintah. Apalagi setiap tahun TPA tersebut mengalami kebakaran yang cukup mengganggu sekitar.
Dikatakan, pemerintah jika tidak bisa membiayai sepenuhnya pengelolaan sampah tersebut harus bisa mengajukan ke pemerintah pusat untuk dibantu dalam pengelolaannya. Baik dari segi pengolahan limbah maupun pengolahan sampah agar tidak menyebar lebih luas dan mengganggu masyarakat. "Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah jangka panjang," ungkapnya.
Dengan bau yang selama ini semakin meluas juga dapat mengganggu sektor pariwisata. Karena selama ini, kata dia, Denpasar terutama kawasan Sanur menjadi segitiga ujung tombak pariwisata di Bali. Jika diketahui ada permasalahan sampah maka dikhawatirkan wisatawan merasa terancam dari segi kesehatan mereka jika datang dan berlibur ke Bali.
Anggota Fraksi NasDem I Made Yogi Arya Dwi Putra, menambahkan, selama ini masyarakat sudah jenuh dengan janji pemerintah. Pihaknya mengapresiasi langkah dari Gubernur Bali Wayan Koster yang mengambil langkah konkrit dalam penyelesaian kebakaran. Namun ini merupakan hanya langkah jangka pendek.
Untuk jangka panjangnya selama kepemimpinan Mangku Pastika, masyarakat belum menerima langkah nyata dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini sehingga baunya dan kebakaran setiap tahun terus terjadi. "Masyarakat butuh penanganan jangka panjang. Jadi selama ini hanya sebatas penimbunan dan itu tertunda dari tahun 2015 lalu belum dilanjutkan sehingga kemarin di segel," jelasnya.
Kata dia, pemerintah pusat juga harus turut andil dalam penanganan sampah ini. Jadi bukan hanya daerah. "Pengelolaan bisa seperti Surabaya dan di Jepang. Jadi kita hanya butuh komitmen pemerintah pusat dan daerah saja," imbuhnya. *mis
Ketua Fraksi NasDem, AA Ngurah Widiada didampingi anggota fraksi, I Made Yogi Arya Dwi Putra, Minggu (3/11) mengatakan, pihaknya turun langsung ke lokasi untuk menerima aspirasi dari masyarakat sekitar TPA. Ternyata selama ini mereka menginginkan ada solusi yang benar-benar bisa mengurai sampah tersebut sehingga tidak mengganggu masyarakat.
Selama ini, kata dia, pemerintah hanya bisa memberikan solusi jangka pendek terkait penanganan sampah. Widiada mengatakan, dari aspirasi tersebut pihaknya menginginkan adanya tindaklanjut dan konsistensi pemerintah. Apalagi setiap tahun TPA tersebut mengalami kebakaran yang cukup mengganggu sekitar.
Dikatakan, pemerintah jika tidak bisa membiayai sepenuhnya pengelolaan sampah tersebut harus bisa mengajukan ke pemerintah pusat untuk dibantu dalam pengelolaannya. Baik dari segi pengolahan limbah maupun pengolahan sampah agar tidak menyebar lebih luas dan mengganggu masyarakat. "Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah jangka panjang," ungkapnya.
Dengan bau yang selama ini semakin meluas juga dapat mengganggu sektor pariwisata. Karena selama ini, kata dia, Denpasar terutama kawasan Sanur menjadi segitiga ujung tombak pariwisata di Bali. Jika diketahui ada permasalahan sampah maka dikhawatirkan wisatawan merasa terancam dari segi kesehatan mereka jika datang dan berlibur ke Bali.
Anggota Fraksi NasDem I Made Yogi Arya Dwi Putra, menambahkan, selama ini masyarakat sudah jenuh dengan janji pemerintah. Pihaknya mengapresiasi langkah dari Gubernur Bali Wayan Koster yang mengambil langkah konkrit dalam penyelesaian kebakaran. Namun ini merupakan hanya langkah jangka pendek.
Untuk jangka panjangnya selama kepemimpinan Mangku Pastika, masyarakat belum menerima langkah nyata dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini sehingga baunya dan kebakaran setiap tahun terus terjadi. "Masyarakat butuh penanganan jangka panjang. Jadi selama ini hanya sebatas penimbunan dan itu tertunda dari tahun 2015 lalu belum dilanjutkan sehingga kemarin di segel," jelasnya.
Kata dia, pemerintah pusat juga harus turut andil dalam penanganan sampah ini. Jadi bukan hanya daerah. "Pengelolaan bisa seperti Surabaya dan di Jepang. Jadi kita hanya butuh komitmen pemerintah pusat dan daerah saja," imbuhnya. *mis
Komentar