Komisi III Tuding TAPD Tidak Cermat
Komisi III DPRD Badung mengkritisi postur anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung tahun 2020, yang disampaikan eksekutif pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Senin (4/10).
MANGUPURA, NusaBali
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai tidak cermat dalam merancang postur anggaran, khususnya dalam proyeksi pendapatan. Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata, mempertanyakan perhitungan pemerintah, sehingga menetapkan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 6,03 triliun lebih. “Di sini harusnya Sekda selaku Ketua TAPD hati-hati, jangan sampai defisit anggaran kembali terulang. Saya sangat pesimistis PAD yang dipasang Rp 6,03 triliun akan tercapai,” ujar Alit Yandinata, Rabu (6/11). Dengan kondisi riil saat ini, lanjut Alit Yandinata, seperti tingkat investasi ke Badung yang nyaris tidak ada, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan proyeksi PAD.
“Tahun ini tidak ada yang membangun hotel di Badung, kalau tidak salah dari koordinasi kami ke Perizinan tahun ini hanya ada 4 pembangunan vila,” katanya. Turunnya nilai investasi khususnya untuk akomodasi wisata ke Badung, juga dapat dilihat dari tidak tercapainya target retribusi dari izin mendirikan bangunan (IMB). Target retribusi juga diturunkan oleh pemerintah. Pada APBD Perubahan 2019 retribusi dipasang Rp 186,4 juta, dan pada RAPBD 2020 dipasang Rp 181,1 juta atau turun 2,83 persen. Untuk mengenjot investasi, pihaknya berpandangan pemerintah harus segera melakukan penyelarasan NJOP, serta menggratiskan retribusi pengurusan izin-izin.
Kembali ke pendapatan, Alit Yandinata menilai angka sebesar Rp 5,3 triliun lebih, seperti target pada APBD Perubahan 2019 adalah angka yang paling realistis. “Melihat kondisi investasi kita harus realistis, jangan terlalu optimis memasang target pendapatan. Karena nanti akan berdampak pada rasionalisasi belanja, jika pendapatan tidak tercapai. Tentu kita tidak ingin Badung kembali mengalami defisit,” tegasnya.
Belanja-belanja yang dinilai kurang bermanfaat harusnya ditunda terlebih dahulu. Utamakan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam 5 bidang prioritas PPNSB (Pembangunan Nasional Semesta Berencana), seperti yang telah dicanangkan Bupati. “Belanja kegiatan infrastruktur yang tidak efektif sebaiknya ditunda dulu. Lebih banyak belanja untuk kepentingan mendesak di masyarakat. Seperti contoh pengadaan mobil jenazah untuk seluruh kecamatan, ambulans pemeriksaan gigi untuk kecamatan, ini di antaranya yang dibutuhkan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung I Made Sutama, menyatakan proyeksi anggaran yang dipasang dalam RAPBD tahun 2020 belum final. “Angka itu (pendapatan) masih dalam pembahasan dengan DPRD Badung, jadi belum final,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan bahwa semua angka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung tahun 2020 masih tahap pembahasan. “Ini kan masih berproses. Kita juga tidak mau tutup mata tutup telinga. Kita sadar bahwa kunjungan wisatawan mulai turun, ekonomi makro juga turun,” jelasnya.
Pihaknya sudah melakukan pembahasan terkait hal tersebut bersama Wakil Bupati Badung. Bahkan, Bupati Badung juga setuju dengan bercermin dan melihat kondisi Badung saat ini. “Jelas nanti akan ada penurunan. Ini kan ada ruang pembahasan. Di sini lah ruang kita untuk diskusi terkait rancangan yang kami ajukan,” tandasnya. *asa
“Tahun ini tidak ada yang membangun hotel di Badung, kalau tidak salah dari koordinasi kami ke Perizinan tahun ini hanya ada 4 pembangunan vila,” katanya. Turunnya nilai investasi khususnya untuk akomodasi wisata ke Badung, juga dapat dilihat dari tidak tercapainya target retribusi dari izin mendirikan bangunan (IMB). Target retribusi juga diturunkan oleh pemerintah. Pada APBD Perubahan 2019 retribusi dipasang Rp 186,4 juta, dan pada RAPBD 2020 dipasang Rp 181,1 juta atau turun 2,83 persen. Untuk mengenjot investasi, pihaknya berpandangan pemerintah harus segera melakukan penyelarasan NJOP, serta menggratiskan retribusi pengurusan izin-izin.
Kembali ke pendapatan, Alit Yandinata menilai angka sebesar Rp 5,3 triliun lebih, seperti target pada APBD Perubahan 2019 adalah angka yang paling realistis. “Melihat kondisi investasi kita harus realistis, jangan terlalu optimis memasang target pendapatan. Karena nanti akan berdampak pada rasionalisasi belanja, jika pendapatan tidak tercapai. Tentu kita tidak ingin Badung kembali mengalami defisit,” tegasnya.
Belanja-belanja yang dinilai kurang bermanfaat harusnya ditunda terlebih dahulu. Utamakan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam 5 bidang prioritas PPNSB (Pembangunan Nasional Semesta Berencana), seperti yang telah dicanangkan Bupati. “Belanja kegiatan infrastruktur yang tidak efektif sebaiknya ditunda dulu. Lebih banyak belanja untuk kepentingan mendesak di masyarakat. Seperti contoh pengadaan mobil jenazah untuk seluruh kecamatan, ambulans pemeriksaan gigi untuk kecamatan, ini di antaranya yang dibutuhkan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung I Made Sutama, menyatakan proyeksi anggaran yang dipasang dalam RAPBD tahun 2020 belum final. “Angka itu (pendapatan) masih dalam pembahasan dengan DPRD Badung, jadi belum final,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan bahwa semua angka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung tahun 2020 masih tahap pembahasan. “Ini kan masih berproses. Kita juga tidak mau tutup mata tutup telinga. Kita sadar bahwa kunjungan wisatawan mulai turun, ekonomi makro juga turun,” jelasnya.
Pihaknya sudah melakukan pembahasan terkait hal tersebut bersama Wakil Bupati Badung. Bahkan, Bupati Badung juga setuju dengan bercermin dan melihat kondisi Badung saat ini. “Jelas nanti akan ada penurunan. Ini kan ada ruang pembahasan. Di sini lah ruang kita untuk diskusi terkait rancangan yang kami ajukan,” tandasnya. *asa
Komentar