Sosialisasi Tingkat Desa Ditunda
Rencana sosialisasi tingkat kepala desa terkait pembangunan Bandara Internasional yang diangendakan PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti, akhirnya dibatalkan.
Rencana Proyek Bandara Terapung di Buleleng
SINGARAJA, NusaBali
Konon, pembatalan rencana sosialisasi yang semula diagendakan 20-24 Juli 2016 itu karena pihak kecamatan belum berani beri izin. Informasi di lapangan, Selasa (19/7), pihak PT BIBU Panji Sakti telah berkoordinasi dengan dua kecamatan wilayah Buleleng Timur yang akan jadi lokasi bandara, yakni Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula. Sosialisai rencananya akan melibatkan para Kepala Desa (Perbekel) dan Kelian Desa Pakraman dari dua kecamatan tersebut. Namun, karena keburu muncul polemik, pihak kecamatan belum berani mengizinkan sosialisasi tersebut.
Saat dionfirmasi NusaBali, Selasa kemarin, Camat Kubutambahan Komang Sumertajaya mengakui pihaknya hanya menunda pelaksanaan sosialisasi tersebut, bukan membatalkan. Menurut Camat Sumertajaya, pihaknya sempat didatangi oleh utusan dari PT BIBU Panji Sakti yang hendak melaksanakan sosialisasi proyek bandara. Tapi, pihaknya tidak memberikan izin karena belum ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. “Sekarang, dengan adanya isu seperti ini (peletakan batu pertama proyek Bandara Terapung, Red), ya kami putuskan tunda saja dulu sosialisasi tersebyt. Apalagi, dari Pimpinan DPRD Buleleng sudah berbicara terkait isu tersebut,” terang Camat Sumertajaya.
Lain lagi pemaparan Camat Tejakula, Made Widiarta, yang dikonfirmasi secara terpisah, Selasa kemarin. Camat Made Widiarta mengaku belum mendapat surat apa pun terkait rencana sosialisasi proyek bandara tersebut. “Saya ini hanya mendengar informasi saja, surat pemberitahuan tidak ada. Jadi, belum bisa berbicara apa, barangkali ditunda,” katanya.
Sementara itu, isu pelektakan batu pertama proyek Bandara Terapung---dibangun di atas laut---di Buleleng kembali menuai reaksi dari kalangan tokoh masyarakat. Salah satunya, tokoh Pasikian Pecalang Kabupaten Buleleng asal Desa/Kecamatan Kubutambahan, I Gede Anggastia. Menurut Gede Anggastia, pihaknya sangat menyayangkan isu peletakan batu pertama itu, karena bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Masalahnya, sebagai krama asli Kubutambahan, Anggastia mengetahui bahwa di desanya belum ada kepastian titik koordinat lokasi bandara.
“Saya orang asli Kubutambahan, tahu persis wilayah saya. Di situ belum ada apa-apa terkait dengan proyek bandara. Saya khawatir isu ini sengaja dihembuskan untuk kepentingan tertentu. Jangankan ke Pemkab Buleleng atau DPRD Buleleng, kami selaku tuan rumah saja tidak pernah diajak koordinasi oleh pihak yang akan menggelar sosialisasi itu,” sesal Anggastia di Singaraja, Selasa kemarin.
Sementara itu, Pentolan LSM Gema Nusantara (Genus) Antonius Sanjaya Kiabeni dan Badan Pengawas JARI Simpul, Wayan Purnamek, juga menyatakan hal senada. Medreka khawatir dampak dari isu yang dihembuskan itu bisa membatalkan pembangunan Bandara Terapung di Buleleng. “Jangan sampai pembangunan bandara itu gagal. Sebagai warga masyarakat Buleleng, mari kita kawal dengan baik ini. Kenapa sosialsiasinya tidak dilakukan kepada lembaga yang berkompeten dan di tempat yang jelas?” sergah Purnamek. * k19
SINGARAJA, NusaBali
Konon, pembatalan rencana sosialisasi yang semula diagendakan 20-24 Juli 2016 itu karena pihak kecamatan belum berani beri izin. Informasi di lapangan, Selasa (19/7), pihak PT BIBU Panji Sakti telah berkoordinasi dengan dua kecamatan wilayah Buleleng Timur yang akan jadi lokasi bandara, yakni Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula. Sosialisai rencananya akan melibatkan para Kepala Desa (Perbekel) dan Kelian Desa Pakraman dari dua kecamatan tersebut. Namun, karena keburu muncul polemik, pihak kecamatan belum berani mengizinkan sosialisasi tersebut.
Saat dionfirmasi NusaBali, Selasa kemarin, Camat Kubutambahan Komang Sumertajaya mengakui pihaknya hanya menunda pelaksanaan sosialisasi tersebut, bukan membatalkan. Menurut Camat Sumertajaya, pihaknya sempat didatangi oleh utusan dari PT BIBU Panji Sakti yang hendak melaksanakan sosialisasi proyek bandara. Tapi, pihaknya tidak memberikan izin karena belum ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. “Sekarang, dengan adanya isu seperti ini (peletakan batu pertama proyek Bandara Terapung, Red), ya kami putuskan tunda saja dulu sosialisasi tersebyt. Apalagi, dari Pimpinan DPRD Buleleng sudah berbicara terkait isu tersebut,” terang Camat Sumertajaya.
Lain lagi pemaparan Camat Tejakula, Made Widiarta, yang dikonfirmasi secara terpisah, Selasa kemarin. Camat Made Widiarta mengaku belum mendapat surat apa pun terkait rencana sosialisasi proyek bandara tersebut. “Saya ini hanya mendengar informasi saja, surat pemberitahuan tidak ada. Jadi, belum bisa berbicara apa, barangkali ditunda,” katanya.
Sementara itu, isu pelektakan batu pertama proyek Bandara Terapung---dibangun di atas laut---di Buleleng kembali menuai reaksi dari kalangan tokoh masyarakat. Salah satunya, tokoh Pasikian Pecalang Kabupaten Buleleng asal Desa/Kecamatan Kubutambahan, I Gede Anggastia. Menurut Gede Anggastia, pihaknya sangat menyayangkan isu peletakan batu pertama itu, karena bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Masalahnya, sebagai krama asli Kubutambahan, Anggastia mengetahui bahwa di desanya belum ada kepastian titik koordinat lokasi bandara.
“Saya orang asli Kubutambahan, tahu persis wilayah saya. Di situ belum ada apa-apa terkait dengan proyek bandara. Saya khawatir isu ini sengaja dihembuskan untuk kepentingan tertentu. Jangankan ke Pemkab Buleleng atau DPRD Buleleng, kami selaku tuan rumah saja tidak pernah diajak koordinasi oleh pihak yang akan menggelar sosialisasi itu,” sesal Anggastia di Singaraja, Selasa kemarin.
Sementara itu, Pentolan LSM Gema Nusantara (Genus) Antonius Sanjaya Kiabeni dan Badan Pengawas JARI Simpul, Wayan Purnamek, juga menyatakan hal senada. Medreka khawatir dampak dari isu yang dihembuskan itu bisa membatalkan pembangunan Bandara Terapung di Buleleng. “Jangan sampai pembangunan bandara itu gagal. Sebagai warga masyarakat Buleleng, mari kita kawal dengan baik ini. Kenapa sosialsiasinya tidak dilakukan kepada lembaga yang berkompeten dan di tempat yang jelas?” sergah Purnamek. * k19
Komentar