Bali Sodorkan Revisi UU Pemilu

DPD I Golkar Bali sudah siapkan pandangan umum untuk dibawa ke Munas. Salah satunya poin pandangan umum DPD I Golkar Bali adalah dorong revisi UU Pemilu dan Pilkada, selain juga dukung incumbent Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum DPP Golkar.

Sekretaris DPD I Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, mengatakan pandangan umum ini sudah digodok melalui rapat pleno pengurus. “Hasil rapat pleno DPD I Golkar Bali adalah dukungan kepada Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin partai periode 2020-2025. Hasil rapat pleno berupa dukungan itu juga sudah kami sampaikan kepada Pak Airlangga. DPD I Golkar Bali dan DPD II Golkar se-Bali kan sudah deklarasi dukungan di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung,” ujar Sugawa Korry di Denpasar, Sabtu (9/11).

Dalam pandangan umumnya nanti, kata Sugawa Korry, DPD I Golkar Bali juga akan mendorong dilakukannya evaluasi sistem Pemilu. Intinya, UU Pemilu dan Pilkada diusulkan untuk direvisi. Hal tersebut belajar dari Pileg/Pilpres 2019 yang begitu menjelimet.

“Kita evaluasi sistem Pemilu. Kita dorong ada perubahan regulasi dan pelaksanaan Pileg/Pilpres sampai Pilkada. Termasuk waktu pelaksanaanya, karena pengalaman kita di Pileg/Pilpres 2019 kemarin. Revisi UU Pemilu sampai Pilkada ini merupakan aspirasi kader di bawah dan DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali,” tegas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Wakil Ke-tua DPRD Bali dari Fraksi Golkar ini.

Selain usulkan revisi UU Pemilu, menurut Sugawa Korry, DPD I Golkar Bali juga mendorong partainya mengawal percepatan pembangunan ekonomi. Golkar juga harus dukung kebijakan penyerderhanaan birokrasi yang menjelimet. “Untuk Bali, kita mendorong supaya ada penguatan adat dan agama di Pulau Dewata,” tandas Sugawa Korry.

Kenapa adat dan budaya diperkuat? “Karena adat dan budaya yang kuat dan ajeg serta lestari adalah bentengnya Bali. Jadi, adat dan budaya harus diperkuat dengan kesejahteraan masyarakatnya. Tanpa diikuti kesjehteraan masyarakat, tidak akan nyambung. Adat dan budaya kuat, kesejahteraan maksimal, maka Bali akan makin hebat,” katanya.

Indikator kesejahteraan itu meningkat adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang naik. “Kami menyarankan pertumbuhan ekonomi daerah itu 7 persen. Salah satunya, dengan cara mendorong investasi di Bali secara merata, didukung penyederhanaan dan kemudahan birokrasi, tanpa mengabaikan aspek tata ruang, aturan, mekanisme, budaya dan lingkungan.”

Sementara itu, Plt Ketua DPD I Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih alias Demer mengarakan kekompakan dan soliditas DPD I Golkar Bali sudah tidak perlu diragukan lagi dalam menyongsong Munas Golkar. “Dukungan Bali sudah 100 persen ke Pak Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Golkar, apa pun yang terjadi di Munas,” ujar Demer daaat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah.

Untuk program kerja ke depan, kata Demer, DPD I Golkar Bali tengah merancang aspirasi yang akan disampaikan dalam Munas Golkar di Jakarta, 4-6 Desember 2019 mendatang. Salah satunya, memberlakukan politik tanpa mahar dalam Pilkada serentak.

“Bagi para calon yang akan diusung Golkar di Pilkada, mereka bebas dari mahar politik. Termasuk kita di Bali akan melaksanakan Pilkada 2020 serentak di 6 kabupaten/kota. Kita akan usulkan calon tidak ada kena mahar. Jadi, calon yang maju lewat Partai Golkar benar-benar murni bebas mahar,” tegas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang juga anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali empat kali periode ini. *nat