Untuk Perkuat Layanan Online Masyarakat Adat
BPD Bali dan LPD Se-Bali Luncurkan Program e-Link LPD-BPD
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) milik desa adat se-Bali luncurkan layanan online yang disebut aplikasi ‘e-Link LPD-BPD Bali’, Senin (11/11).
DENPASAR, NusaBali
Program e-Link LPD-BPD Bali ini sebagai upaya memperkuat layanan online masyarakat adat. Peluncuran aplikasi ‘e-Link LPD-BPD Bali’ dilakukan di Inna The Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar Selatan, Senin pagi sekitar pukul 10.15 Wita. Peluncuran program ini dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster, Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma, dan Ketua Badan Kerjasama (BKS) LPD se-Bali I Nyoman Cendikiawan. Hadir pula Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional VII Wilayah Bali-NTB-NTT, Elyanus Pongsada, dan Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho.
Dirut BPD Bali, Nyoman Sudharma, mengatakan program ‘e-Link LPD-BPD Bali’ merupakan bagian dari upaya peningkatan akses keuangan dan inklusi keuangan, terutama untuk masyarakat adat di pedesaan. Melalui kerjasama dan sinergi program ‘e-Link LPD-BPD Bali’ ini, nasabah LPD di seluruh Bali bisa menggunakan fasilitas BPD Bali. “Dengan launching program e-Link LPD-BPD Bali ini, ke depannya sinergi antara BPD Bali dan LPD se-Bali terus meningkat dalam rangka menunjang pertumbuhan perekonomian,” ujar Sudharma.
Sudharma menyebutkan, dengan e-Link LPd-BPD Bali ini, nasabah LPD Bali bisa bertransaksi melalui chanel BPD Bali menggunakan model Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). “Nasabah LPD bisa bertransaksi melalui fasilitas BPD Bali, seperti mobile banking maupun yang lain,” katanya.
Menurut Sudharma, walaupun BPD Bali tidak lagi menjadi pembina dan pengawas LPD, namun sinergi dengan LPD sangat kuat. “Hal ini diwujudkan dengan penempatan dana LPD di BPD Bali yang sampai Oktober 2019 kemarin mendekati angka Rp 4 triliun,” papar Sudharma.
Sedangkan Ketua Badan Kerjasama (BKS) LPD se-Bali, Nyoman Cendikiawan, me-ngatakan dengan peluncuran e-Link LPD-BPD Bali ini, tentunya akan semakin memudahkan pelayanan nasabah LPD. “Layanan tanpa kantor, tanpa uang tunai kita wujudkan lewat kerjasama LPD dan BPD Bali,” jelas Cendekiawan.
Cendikiawn mengatakan, sinergi antara LPD sebagai pengelola keuangan milik krama Bali (di desa adat) dengan BPD Bali yang nogabene bank milik pemerintah daerah, sebagai hal yang luar biasa. “Harapan ke depan, ekonomi di Bali semakin kuat dengan koordinasi bersama pemerintah,” tandas Cendekiawan.
Menurut Cendikiawan, dengan total aset LPD se-Bali mencapai Rp 23,4 triliun, merupakan bukti nyata bahwa krama adat di Bali sangat antusias terhadap keberadaan LPD. Nah, menghadapi persaingan 4.0 dewasa ini, kata dia, LPD juga telah melakukan berbagai terobosan dengan standarisasi program komputer dilengkapi layanan seperti LPD Mobile dan PPOB. Tujuannya, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah. “Program e-Link LPD-BPD Bali ini tentu sangat bermanfaat demi pelayanan maksimal kepada nasabah,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster mengapresiasi inovasi yang dihadirkan BPD Bali dan LPD berupa layanan jasa keuangan online berupa aplikasi ‘e-Link LPD-BPD Bali’. Gubernur Koster menyatakan, peluncuran aplikasi e-Link LPD-BPD Bali ini sebagai hal yang positif, karena ternyata LPD juga bisa mengikuti perkembangan manajemen organisasi secara modern, dengan menerapkan teknologi informasi.
“Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus. Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan BPD Bali bersama LPD se-Bali ini,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster berkomitmen untuk memajukan peran desa adat, termasuk LPD yang ke depan akan disesuaikan namanya menjadi Labda Pacingkreman Desa. “Nanti tahun 2020 kan diberlakukan aturan baru, karena sudah ada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang khusus mengurus tentang desa adat. Saat kepala dinasnya dilantik, saya akan berkoordinasi agar desa adat yang belum memiliki LPD, segera membentuk LPD,” kata Koster.
Sementara, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional VII Wilayah Bali-NTB-NTT, Elyanus Pongsada, juga mendukung program e-Link LPD-BPD Bali ini. “Walaupun LPD bukan di bawah OJK, namun kita dukung program seperti ini. Sebab, program-program seperti ini yang sedang digalakkan, yakni cashless society,” katanya. “Kalau selama ini nasabah LPD belum menggunakan layanan digital, maka lewat kerjasama dengan BPD Bali, kini mereka bisa melakukannya transaksi online,” imbuh Elyanus Pongsada.
Paparan senada juga disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho. “Ini kan salah satu sistem pembayaran antara BPD Bali dengan LPD. Saya kira bagus zaman teknologi begini,” ujar Trisno Nugroho. *k17
Dirut BPD Bali, Nyoman Sudharma, mengatakan program ‘e-Link LPD-BPD Bali’ merupakan bagian dari upaya peningkatan akses keuangan dan inklusi keuangan, terutama untuk masyarakat adat di pedesaan. Melalui kerjasama dan sinergi program ‘e-Link LPD-BPD Bali’ ini, nasabah LPD di seluruh Bali bisa menggunakan fasilitas BPD Bali. “Dengan launching program e-Link LPD-BPD Bali ini, ke depannya sinergi antara BPD Bali dan LPD se-Bali terus meningkat dalam rangka menunjang pertumbuhan perekonomian,” ujar Sudharma.
Sudharma menyebutkan, dengan e-Link LPd-BPD Bali ini, nasabah LPD Bali bisa bertransaksi melalui chanel BPD Bali menggunakan model Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). “Nasabah LPD bisa bertransaksi melalui fasilitas BPD Bali, seperti mobile banking maupun yang lain,” katanya.
Menurut Sudharma, walaupun BPD Bali tidak lagi menjadi pembina dan pengawas LPD, namun sinergi dengan LPD sangat kuat. “Hal ini diwujudkan dengan penempatan dana LPD di BPD Bali yang sampai Oktober 2019 kemarin mendekati angka Rp 4 triliun,” papar Sudharma.
Sedangkan Ketua Badan Kerjasama (BKS) LPD se-Bali, Nyoman Cendikiawan, me-ngatakan dengan peluncuran e-Link LPD-BPD Bali ini, tentunya akan semakin memudahkan pelayanan nasabah LPD. “Layanan tanpa kantor, tanpa uang tunai kita wujudkan lewat kerjasama LPD dan BPD Bali,” jelas Cendekiawan.
Cendikiawn mengatakan, sinergi antara LPD sebagai pengelola keuangan milik krama Bali (di desa adat) dengan BPD Bali yang nogabene bank milik pemerintah daerah, sebagai hal yang luar biasa. “Harapan ke depan, ekonomi di Bali semakin kuat dengan koordinasi bersama pemerintah,” tandas Cendekiawan.
Menurut Cendikiawan, dengan total aset LPD se-Bali mencapai Rp 23,4 triliun, merupakan bukti nyata bahwa krama adat di Bali sangat antusias terhadap keberadaan LPD. Nah, menghadapi persaingan 4.0 dewasa ini, kata dia, LPD juga telah melakukan berbagai terobosan dengan standarisasi program komputer dilengkapi layanan seperti LPD Mobile dan PPOB. Tujuannya, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah. “Program e-Link LPD-BPD Bali ini tentu sangat bermanfaat demi pelayanan maksimal kepada nasabah,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster mengapresiasi inovasi yang dihadirkan BPD Bali dan LPD berupa layanan jasa keuangan online berupa aplikasi ‘e-Link LPD-BPD Bali’. Gubernur Koster menyatakan, peluncuran aplikasi e-Link LPD-BPD Bali ini sebagai hal yang positif, karena ternyata LPD juga bisa mengikuti perkembangan manajemen organisasi secara modern, dengan menerapkan teknologi informasi.
“Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus. Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan BPD Bali bersama LPD se-Bali ini,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster berkomitmen untuk memajukan peran desa adat, termasuk LPD yang ke depan akan disesuaikan namanya menjadi Labda Pacingkreman Desa. “Nanti tahun 2020 kan diberlakukan aturan baru, karena sudah ada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang khusus mengurus tentang desa adat. Saat kepala dinasnya dilantik, saya akan berkoordinasi agar desa adat yang belum memiliki LPD, segera membentuk LPD,” kata Koster.
Sementara, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional VII Wilayah Bali-NTB-NTT, Elyanus Pongsada, juga mendukung program e-Link LPD-BPD Bali ini. “Walaupun LPD bukan di bawah OJK, namun kita dukung program seperti ini. Sebab, program-program seperti ini yang sedang digalakkan, yakni cashless society,” katanya. “Kalau selama ini nasabah LPD belum menggunakan layanan digital, maka lewat kerjasama dengan BPD Bali, kini mereka bisa melakukannya transaksi online,” imbuh Elyanus Pongsada.
Paparan senada juga disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho. “Ini kan salah satu sistem pembayaran antara BPD Bali dengan LPD. Saya kira bagus zaman teknologi begini,” ujar Trisno Nugroho. *k17
Komentar