Soal TPA, Bupati Giri Prasta Temui Walikota Denpasar
Pasca pembatasan kuota pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar, secara mendadak, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta tidak tinggal diam.
MANGUPURA, NusaBali
Segala upaya telah dilakukan dalam menangani permasalahan sampah di Badung, mulai dari mengusahakan untuk pembuangan sementara maupun menginventarisir lokasi khususnya tanah-tanah aset Provinsi Bali yang bisa dimanfaatkan sebagai TPS. Bahkan Bupati Giri Prasta tidak segan berkoordinasi dengan Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, Senin (11/11) malam di Griya Sebasari, Renon, Denpasar.
Pertemuan yang membahas terkait pembatasan kuota pembuangan sampah di TPA Suwung ini juga dihadiri Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung Putu Eka Merthawan, Kepala DLHK Denpasar Ketut Wisada, Bendesa Adat Tanjung Benoa, Bendesa Adat Jimbaran, Bendesa Adat Kuta, Kelian Adat Pesanggaran, I Wayan Widiada beserta sejumlah prajuru.
Bupati Giri Prasta menyampaikan dengan penutupan TPA Suwung secara tiba-tiba cukup membuat kebingunan Kabupaten Badung dalam penanganan sampah. Padahal Badung telah memiliki komitmen tahun 2021 mandiri sampah, di mana prosesnya tahun 2020 dipersiapkan infrastruktur serta telah dilaksanakan program kegiatan menuju Badung mandiri sampah. Sedangkan di tahun 2019 ini dilaksanakan Gerakan Serentak (Gertak) Badung Bersih, mewujudkan 1.000 bank sampah berbasis banjar dan tiap desa adat nantinya wajib memiliki TPST 3R (reduce, reuse, recycle).
Bupati Giri Prasta berharap agar diberikan toleransi membuang sampah untuk sementara ke TPA Suwung antara 6 bulan hingga 1 tahun, sambil mempersiapkan infrastruktur untuk pengolahan sampah secara mandiri. Pihaknya juga berkomitmen memberikan bantuan jika dibutuhkan berupa sarana dan prasarana dalam penanganan sampah di TPA Suwung. Karena masalah sampah di Badung saat ini sudah dikategorikan bencana sosial.
Ke depannya Bupati Giri Prasta akan membangun pengolahan sampah yang terpadu, dengan memanfaatkan teknologi. Di samping tiap desa juga diharapkan mampu mengolah sampahnya sendiri. “Bahkan ke depannya tak mustahil Badung dan Denpasar akan membuat MoU pengelolaan sampah bersama. Di mana jika TPA Badung terwujud, sampah dari kota Denpasar bisa dikelola di Badung,” tegasnya.
Terkait pertemuan ini, Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, didampingi Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, secara terpisah, Selasa (12/11) mengatakan pertemuan tersebut khusus membahas tentang pembuangan sampah Badung ke TPA Suwung. Karena kewenangannya berada di provinsi dan warga Pesanggaran, Rai Mantra pun menyerahkan keputusan kepada warga untuk memutuskan yang terbaik.
"Bupati Badung datang untuk mencari solusi terkait dengan Pembuangan sampah dari Bandung ke TPA Suwung. Karena itu yang memiliki wilayah Desa Adat Pesanggaran jadi saya memediasi mereka untuk melakukan diskusi mencari solusi yang terbaik ke depannya," jelasnya.
Sementara menanggapi pernyataan Bupati Badung, Kelian Banjar Pesanggaran, Wayan Widiada, mengatakan secara teknis kondisi TPA Suwung saat ini sudah overload. Kelian Banjar Pesanggaran bersama prajuru memohon waktu 3 hari untuk mengambil keputusan. Karena harus melakukan rapat warga banjar, prajuru dan tokoh masyarakat Pesanggaran. Mengenai hasilnya, akan disampaikan langsung ke kediaman Bupati Badung, tiga hari mendatang atau Kamis (14/11) nanti.
Terpisah praktisi pariwisata khususnya pramuwisata atau guide mengaku kelimpungan akhir-akhir ini menjawab pertanyaan para wisatawan terkait banyaknya gundukan dan ceceran sampah, baik di jalan umum maupun kawasan wisata.
“Bagaimana Nyoman, katanya orang Bali menghargai lingkungan mengapa sampah banyak berserakan,” ungkap I Nyoman Suarma, seorang pemandu wisata Divisi Bahasa Prancis HPI Bali, Selasa kemarin. Kata Suarma, memang tidak semua wisman usil menanyakan persoalan sampah, namun sudah sering dia dapatkan keluhan itu.
Pelaku pariwisata seperti para guide berharap persoalan sampah segera mendapat solusi, baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Sementara Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Nyoman Nuarta, mengamini apa yang dialami banyak anggota HPI di lapangan belakangan kerap mendapat banyak pertanyaan masalah sampah dari ‘tamu’ atau wisatawan yang dihandle. “Memang salah satunya adalah kesadaran penanganan sampah di masyarakat perlu ditingkatkan ,” ujar Nuarta.
Maksudnya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan pemilahan mana organik dan mana sampah anorganik sebelum ke TPA. Jika sudah di TPA, kata Nuarta mungkin methode pengolahan yang perlu sedemikian rupa, sehingga bisa tertangani cepat dan tidak menebarkan bau tak sedap. *asa, k17
Pertemuan yang membahas terkait pembatasan kuota pembuangan sampah di TPA Suwung ini juga dihadiri Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung Putu Eka Merthawan, Kepala DLHK Denpasar Ketut Wisada, Bendesa Adat Tanjung Benoa, Bendesa Adat Jimbaran, Bendesa Adat Kuta, Kelian Adat Pesanggaran, I Wayan Widiada beserta sejumlah prajuru.
Bupati Giri Prasta menyampaikan dengan penutupan TPA Suwung secara tiba-tiba cukup membuat kebingunan Kabupaten Badung dalam penanganan sampah. Padahal Badung telah memiliki komitmen tahun 2021 mandiri sampah, di mana prosesnya tahun 2020 dipersiapkan infrastruktur serta telah dilaksanakan program kegiatan menuju Badung mandiri sampah. Sedangkan di tahun 2019 ini dilaksanakan Gerakan Serentak (Gertak) Badung Bersih, mewujudkan 1.000 bank sampah berbasis banjar dan tiap desa adat nantinya wajib memiliki TPST 3R (reduce, reuse, recycle).
Bupati Giri Prasta berharap agar diberikan toleransi membuang sampah untuk sementara ke TPA Suwung antara 6 bulan hingga 1 tahun, sambil mempersiapkan infrastruktur untuk pengolahan sampah secara mandiri. Pihaknya juga berkomitmen memberikan bantuan jika dibutuhkan berupa sarana dan prasarana dalam penanganan sampah di TPA Suwung. Karena masalah sampah di Badung saat ini sudah dikategorikan bencana sosial.
Ke depannya Bupati Giri Prasta akan membangun pengolahan sampah yang terpadu, dengan memanfaatkan teknologi. Di samping tiap desa juga diharapkan mampu mengolah sampahnya sendiri. “Bahkan ke depannya tak mustahil Badung dan Denpasar akan membuat MoU pengelolaan sampah bersama. Di mana jika TPA Badung terwujud, sampah dari kota Denpasar bisa dikelola di Badung,” tegasnya.
Terkait pertemuan ini, Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, didampingi Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, secara terpisah, Selasa (12/11) mengatakan pertemuan tersebut khusus membahas tentang pembuangan sampah Badung ke TPA Suwung. Karena kewenangannya berada di provinsi dan warga Pesanggaran, Rai Mantra pun menyerahkan keputusan kepada warga untuk memutuskan yang terbaik.
"Bupati Badung datang untuk mencari solusi terkait dengan Pembuangan sampah dari Bandung ke TPA Suwung. Karena itu yang memiliki wilayah Desa Adat Pesanggaran jadi saya memediasi mereka untuk melakukan diskusi mencari solusi yang terbaik ke depannya," jelasnya.
Sementara menanggapi pernyataan Bupati Badung, Kelian Banjar Pesanggaran, Wayan Widiada, mengatakan secara teknis kondisi TPA Suwung saat ini sudah overload. Kelian Banjar Pesanggaran bersama prajuru memohon waktu 3 hari untuk mengambil keputusan. Karena harus melakukan rapat warga banjar, prajuru dan tokoh masyarakat Pesanggaran. Mengenai hasilnya, akan disampaikan langsung ke kediaman Bupati Badung, tiga hari mendatang atau Kamis (14/11) nanti.
Terpisah praktisi pariwisata khususnya pramuwisata atau guide mengaku kelimpungan akhir-akhir ini menjawab pertanyaan para wisatawan terkait banyaknya gundukan dan ceceran sampah, baik di jalan umum maupun kawasan wisata.
“Bagaimana Nyoman, katanya orang Bali menghargai lingkungan mengapa sampah banyak berserakan,” ungkap I Nyoman Suarma, seorang pemandu wisata Divisi Bahasa Prancis HPI Bali, Selasa kemarin. Kata Suarma, memang tidak semua wisman usil menanyakan persoalan sampah, namun sudah sering dia dapatkan keluhan itu.
Pelaku pariwisata seperti para guide berharap persoalan sampah segera mendapat solusi, baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Sementara Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Nyoman Nuarta, mengamini apa yang dialami banyak anggota HPI di lapangan belakangan kerap mendapat banyak pertanyaan masalah sampah dari ‘tamu’ atau wisatawan yang dihandle. “Memang salah satunya adalah kesadaran penanganan sampah di masyarakat perlu ditingkatkan ,” ujar Nuarta.
Maksudnya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan pemilahan mana organik dan mana sampah anorganik sebelum ke TPA. Jika sudah di TPA, kata Nuarta mungkin methode pengolahan yang perlu sedemikian rupa, sehingga bisa tertangani cepat dan tidak menebarkan bau tak sedap. *asa, k17
Komentar