Gianyar Hanya Punya 14 BUMDes
Hingga kini dari 64 desa di Kabupaten Gianyar, baru 14 desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
GIANYAR, NusaBali
Jumlah ini masih kecil karena belum banyak desa yang memahami pentingnya BUMDes untuk menunjang pembangunan desa. Guna meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa di Gianyar, peran BUMDes memiliki posisi strategis. Karena BUMDes sangat mendukung pengembangan produk-produk pertanian maupun hasil kegiatan industri kecil dan usaha lain di pedesaan.
Peran itu kini ditingkatkan Pemkab Gianyar melalui kerja sama BNI Wilayah Bali, Kamis (21/7), dengan menggelar Sosialisasi Pembentukan dan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Ruang Sidang I Kantor Bupati Gianyar. Disamping membantu pembentukan BUMDes, pihak BNI juga diharapkan dapat membantu dalam hal permodalan bagi BUMDes yang sudah ada. Harapan itu dilontarkan Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, saat membuka kegiatan sosialisasi yang dihadiri Kepala BNI Wilayah Denpasar AA Gde Agung Darmawan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), camat dan perbekel se- Kabupaten Gianyar dan BUMDes. Dijelaskan Agung Bharata, keberadaan BUMDes sangat diperlukan setiap warga desa. Mengingat BUMDes dapat mewujudkan kemandirian, serta kesejahteraan sosial seluruh masyarakat pedesaaan.
Sampai saat ini, dari 64 desa di Kabupaten Gianyar, baru 14 desa yang memiliki BUMDes. Dimana untuk permodalan awal, diberikan oleh Pemprov Bali berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui Program Gerbang Sadu Bali Mandara (GSM). Disebutkan, dalam perkembangannya BUMDes mengalami perkembangan yang cukup bagus. Hal ini dibuktikan, dari hasil laporan bulanan yang diterima, sisa hasil usaha BUMDes semakin meningkat ditambah semakin bekembangnya jenis usaha yang dimiliki, seperti PAM Desa, untuk penyaluran air bersih bagi warga.
Dari hasil monitoring dan pembinaan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, kendala utama yang dihadapi adalah masalah permodalan. Dimana dari dana Program GSM, sudah ditentukan sasarannya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Sedangkan disisi lain, banyak masyarakat yang bukan termasuk golongan KK miskin, juga ingin mendapatkan permodalan dari BUMDes.
Kepala BNI Wilayah Denpasar AA Gde Agung Darmawan menegaskan bahwa desa memerlukan BUMDes sebagai ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, perlu mendapat berbagai dukungan seperti perluasan usaha dan peningkatan promosi produk-produk pedesaan, peningkatan pelayanan lembaga keuangan kepada pelaku usaha di pedesaan. Selain itu, peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha perdesaan. * lsa
Jumlah ini masih kecil karena belum banyak desa yang memahami pentingnya BUMDes untuk menunjang pembangunan desa. Guna meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa di Gianyar, peran BUMDes memiliki posisi strategis. Karena BUMDes sangat mendukung pengembangan produk-produk pertanian maupun hasil kegiatan industri kecil dan usaha lain di pedesaan.
Peran itu kini ditingkatkan Pemkab Gianyar melalui kerja sama BNI Wilayah Bali, Kamis (21/7), dengan menggelar Sosialisasi Pembentukan dan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Ruang Sidang I Kantor Bupati Gianyar. Disamping membantu pembentukan BUMDes, pihak BNI juga diharapkan dapat membantu dalam hal permodalan bagi BUMDes yang sudah ada. Harapan itu dilontarkan Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, saat membuka kegiatan sosialisasi yang dihadiri Kepala BNI Wilayah Denpasar AA Gde Agung Darmawan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), camat dan perbekel se- Kabupaten Gianyar dan BUMDes. Dijelaskan Agung Bharata, keberadaan BUMDes sangat diperlukan setiap warga desa. Mengingat BUMDes dapat mewujudkan kemandirian, serta kesejahteraan sosial seluruh masyarakat pedesaaan.
Sampai saat ini, dari 64 desa di Kabupaten Gianyar, baru 14 desa yang memiliki BUMDes. Dimana untuk permodalan awal, diberikan oleh Pemprov Bali berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui Program Gerbang Sadu Bali Mandara (GSM). Disebutkan, dalam perkembangannya BUMDes mengalami perkembangan yang cukup bagus. Hal ini dibuktikan, dari hasil laporan bulanan yang diterima, sisa hasil usaha BUMDes semakin meningkat ditambah semakin bekembangnya jenis usaha yang dimiliki, seperti PAM Desa, untuk penyaluran air bersih bagi warga.
Dari hasil monitoring dan pembinaan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, kendala utama yang dihadapi adalah masalah permodalan. Dimana dari dana Program GSM, sudah ditentukan sasarannya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Sedangkan disisi lain, banyak masyarakat yang bukan termasuk golongan KK miskin, juga ingin mendapatkan permodalan dari BUMDes.
Kepala BNI Wilayah Denpasar AA Gde Agung Darmawan menegaskan bahwa desa memerlukan BUMDes sebagai ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, perlu mendapat berbagai dukungan seperti perluasan usaha dan peningkatan promosi produk-produk pedesaan, peningkatan pelayanan lembaga keuangan kepada pelaku usaha di pedesaan. Selain itu, peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha perdesaan. * lsa
Komentar