Fraksi NasDem dan Hanura Kompak Tidak Hadir
Sidang Paripurna RAPBD Buleleng 2020
Sidang Paripurna DPRD Buleleng dengan agenda pengesahan RAPBD Buleleng tahun 2020, Kamis (21/11) pagi, nyaris tidak kuorum.
SINGARAJA, NusaBali
11 anggota DPRD Buleleng termasuk satu Wakil Ketua DPRD Buleleng, tidak hadir dalam sidang yang digelar pukul 11.55 Wita.
11 anggota DPRD yang tak hadiri paripurna yakni enam orang dari Fraksi Partai NasDem, dan lima orang dari Fraksi Partai Hanura. Sedangkan Wakil Ketua DPRD yang tidak hadir dari Fraksi NasDem, Ni Made Putri Nareni.
Informasi yang dihimpun, Fraksi Hanura sehari sebelum agenda sidang paripurna berlangsung, telah menyampaikan permohonan izin pada pimpinan dewan. Karena dia mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta. Sedangkan Fraksi NasDem, tidak hadir tanpa pemberitahuan. Kehadiran anggota Fraksi NasDem sempat ditunggu-tunggu hingga jadwal Paripurna yang semestinya berlangsung pukul 11.00 Wita, molor hampir sejam. Karena sebelum paripurna dimulai, pihak sekretariat sempat berkomunikasi dengan anggota Fraksi NasDem, menyatakan akan hadir. Ternyata hingga paripurna berlangsung, seluruh anggota Fraksi NasDem, termasuk Wakil Ketua Dewan dari NasDem juga tidak hadir.
Sidang paripurna, Kamis kemarin, dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Surpiatna, dihadiri Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, serta unsur Muspida Buleleng, dan pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng.
Ketua DPRD Gede Supriatna menilai tindakan Fraksi NasDem tersebut sudah menghianati komitmen dalam peneggakkan disiplin kinerja. Karena sejak pelantikan, seluruh anggota berkomitmen meningkatkan displin dalam menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan tugas fungsi lembaga dewan. “Saya selaku pimpinan tentu sangat menyangkan tindakan dari rekan-rekan di Fraksi NasDem, karena ini bisa terulang lagi, padahal kami diawal saat pelantikan punya komitmen bersama meningkatkan displin, apalagi ini agendanya sangat penting mengambil sebuah keputusan yang menyangkut kemasyarakatan,” katanya.
Masih kata Supriatna, dirinya bersyukur seluruh anggota fraksi lainnya Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Demokrat (di luar Fraksi NasDem dan Hanura,Red) bisa hadir, sehingga paripurna dapat digelar. Apalagi jadwal pengesahan RAPBD tahun 2020, dibatasi dengan waktu. “Masalah sanksi, sejauh ini di dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD, hanya mengatur sanksi pelanggaran bila anggota tidak hadir berturut-turut sebanyak 6 kali dalam rapat-rapat resmi. Jadi sangsinya hanya sangsi moral saja,” ujar politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Ketua Fraksi NasDem Ketut Windrawati saat dikonfirmasi, mengaku tidak ada niat mengurangi displin kinerja. Dikatakan, sejatinya seluruh anggota Fraksi NasDem sudah siap menghadiri paripurna di Gedung DPRD. Sebelum agenda paripurna di mulai, seluruh anggota fraksi mengikuti rapat internal persiapan agenda konsulidasi partai di Kantor DPD NasDem Buleleng, di Jalan Raya Pemaron. Konsulidasi partai itu akan digelar dalam waktu dekat, sebagai tindaklanjut hasil Kongres Partai NasDem di Jakarta beberapa waktu lalu. “Jadi tidak ada maksud apa-apa. Tadinya kami sudah mau meluncur ke kantor (gedung dewan,Red), tetapi begitu melihat pesan WA, kalau paripurna sudah mulai, jadi kami merasa tidak enak datang sedangkan paripurna sudah mulai,” jelasnya.
Menurut Windrawati, Fraksi NasDem berkomitmen dalam meningkatkan displin, karena sejak awal pembahasan RAPBD tahun 2020 dan juga Ranperda lainya, seluruh anggota Fraksi NasDem selalu turut serta. “Hanya tadi saja kami tidak hadir, karena waktunya bebarengan dengan rapat internal kami di partai. Jadi ini tidak ada maksud apa-apa,” ujar politisi asal Desa Temukus, Kecamatan Banjar ini.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD NasDem Buleleng Made Suparjo. Dikatakan, Partai NasDem tidak ada maksud menghambat paripurna. Karena diwaktu bersamaan, seluruh kader NasDem sedang mengikuti persiapan Konsulidasi partai. “Tadi kami memang mengadakan rapat internal, jadi ini berbarengan. Walaupun kami tidak hadir, tetapi paripurna kan masih bisa terlaksana,” kata politisi asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan ini.
Ditempat terpisah, Ketua Fraksi Hanura Ketut Wirsana saat dikonfirmasi mengaku tengah mengikuti Rapimnas di Jakarta. Wirsana mengaku telah menyampaikan izin kepada pimpinan tidak bisa hadir dalam sidang paripurna. “Kami sudah sampaikan izin sebelumnya, karena kami harus mengikuti Rapimnas di Jakarta,” ujar politisi asal Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula ini singkat. *k19
11 anggota DPRD yang tak hadiri paripurna yakni enam orang dari Fraksi Partai NasDem, dan lima orang dari Fraksi Partai Hanura. Sedangkan Wakil Ketua DPRD yang tidak hadir dari Fraksi NasDem, Ni Made Putri Nareni.
Informasi yang dihimpun, Fraksi Hanura sehari sebelum agenda sidang paripurna berlangsung, telah menyampaikan permohonan izin pada pimpinan dewan. Karena dia mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta. Sedangkan Fraksi NasDem, tidak hadir tanpa pemberitahuan. Kehadiran anggota Fraksi NasDem sempat ditunggu-tunggu hingga jadwal Paripurna yang semestinya berlangsung pukul 11.00 Wita, molor hampir sejam. Karena sebelum paripurna dimulai, pihak sekretariat sempat berkomunikasi dengan anggota Fraksi NasDem, menyatakan akan hadir. Ternyata hingga paripurna berlangsung, seluruh anggota Fraksi NasDem, termasuk Wakil Ketua Dewan dari NasDem juga tidak hadir.
Sidang paripurna, Kamis kemarin, dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Surpiatna, dihadiri Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, serta unsur Muspida Buleleng, dan pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng.
Ketua DPRD Gede Supriatna menilai tindakan Fraksi NasDem tersebut sudah menghianati komitmen dalam peneggakkan disiplin kinerja. Karena sejak pelantikan, seluruh anggota berkomitmen meningkatkan displin dalam menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan tugas fungsi lembaga dewan. “Saya selaku pimpinan tentu sangat menyangkan tindakan dari rekan-rekan di Fraksi NasDem, karena ini bisa terulang lagi, padahal kami diawal saat pelantikan punya komitmen bersama meningkatkan displin, apalagi ini agendanya sangat penting mengambil sebuah keputusan yang menyangkut kemasyarakatan,” katanya.
Masih kata Supriatna, dirinya bersyukur seluruh anggota fraksi lainnya Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Demokrat (di luar Fraksi NasDem dan Hanura,Red) bisa hadir, sehingga paripurna dapat digelar. Apalagi jadwal pengesahan RAPBD tahun 2020, dibatasi dengan waktu. “Masalah sanksi, sejauh ini di dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD, hanya mengatur sanksi pelanggaran bila anggota tidak hadir berturut-turut sebanyak 6 kali dalam rapat-rapat resmi. Jadi sangsinya hanya sangsi moral saja,” ujar politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Ketua Fraksi NasDem Ketut Windrawati saat dikonfirmasi, mengaku tidak ada niat mengurangi displin kinerja. Dikatakan, sejatinya seluruh anggota Fraksi NasDem sudah siap menghadiri paripurna di Gedung DPRD. Sebelum agenda paripurna di mulai, seluruh anggota fraksi mengikuti rapat internal persiapan agenda konsulidasi partai di Kantor DPD NasDem Buleleng, di Jalan Raya Pemaron. Konsulidasi partai itu akan digelar dalam waktu dekat, sebagai tindaklanjut hasil Kongres Partai NasDem di Jakarta beberapa waktu lalu. “Jadi tidak ada maksud apa-apa. Tadinya kami sudah mau meluncur ke kantor (gedung dewan,Red), tetapi begitu melihat pesan WA, kalau paripurna sudah mulai, jadi kami merasa tidak enak datang sedangkan paripurna sudah mulai,” jelasnya.
Menurut Windrawati, Fraksi NasDem berkomitmen dalam meningkatkan displin, karena sejak awal pembahasan RAPBD tahun 2020 dan juga Ranperda lainya, seluruh anggota Fraksi NasDem selalu turut serta. “Hanya tadi saja kami tidak hadir, karena waktunya bebarengan dengan rapat internal kami di partai. Jadi ini tidak ada maksud apa-apa,” ujar politisi asal Desa Temukus, Kecamatan Banjar ini.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD NasDem Buleleng Made Suparjo. Dikatakan, Partai NasDem tidak ada maksud menghambat paripurna. Karena diwaktu bersamaan, seluruh kader NasDem sedang mengikuti persiapan Konsulidasi partai. “Tadi kami memang mengadakan rapat internal, jadi ini berbarengan. Walaupun kami tidak hadir, tetapi paripurna kan masih bisa terlaksana,” kata politisi asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan ini.
Ditempat terpisah, Ketua Fraksi Hanura Ketut Wirsana saat dikonfirmasi mengaku tengah mengikuti Rapimnas di Jakarta. Wirsana mengaku telah menyampaikan izin kepada pimpinan tidak bisa hadir dalam sidang paripurna. “Kami sudah sampaikan izin sebelumnya, karena kami harus mengikuti Rapimnas di Jakarta,” ujar politisi asal Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula ini singkat. *k19
Komentar