Kari Subali Usulkan Ada KPK di Daerah

Adalah Anggota DPRD Bali dari Partai NasDem I Wayan Kari Subali, mengusulkan agar KPK melebarkan sayap memberangus korupsi dengan mendirikan kantor di daerah-daerah.

“Korupsi di negeri ini sangat menggurita dan membuat rakyat sengsara. Saya mendorong agar KPK mendirikan kantor di provinsi/kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Sehingga pemberantasan korupsi makin masif sampai ke daerah-daerah,” ujar Kari Subali kepada NusaBali, Jumat (14/10) siang.

Kari Subali yang juga Ketua DPM (Dewan Perwakilan Massa) ini telah berkeliling mengkampanyekan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya di seluruh Bali. Politisi kawakan yang selalu lolos ke kursi legislatif dengan parpol berbeda-berbeda di setiap Pemilu ini mengatakan, dirinya merasa punya tanggung jawab moral dalam membersihkan negara ini dari korupsi. “Tidak ada kepentingan politik apapun saya keliling mengkampanyekan pemberantasan korupsi. Murni atas keinginan negara ini bebas dari korupsi,” tegas politisi asal Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Karangasem ini.

Sebelumnya, Kari Subali orasi menolak dan mengutuk perilaku korupsi di areal parkir Pasar Anyar, Buleleng, Selasa (11/10). Dia menyebut kasus korupsi di Indonesia layaknya bencana banjir bandang yang dapat meluluh lantakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia bersama jajaran DPM mendeklarasikan Hari Kesaktian Anti Korupsi, perang melawan koruptor di negeri ini.

Korupsi yang terjadi di negeri ini disebutnya sudah merasuk ke semua tingkatan. Tidak hanya di tataran pemerintahan, pejabat-pejabat tinggi, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan, sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi. Hal ini menurutnya sangat mengancam karakter dan masa depan generasi muda.

Anggota Komisi IV DPRD Bali membidangi pendidikan ini juga menyinggung soal sistem demokrasi Indonesia yang tidak lagi murni. Pemimpin termasuk legislatif saat ini tidak murni lahir dari pilihan rakyat. Melainkan dari uang politik. Dia meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem Pemilihan Umum (Pemilu), agar benar-benar melahirkan pemimpin yang benar-benar ikhlas mendukung dan memperjuangkan bangsa.

“Pemerintah harus perbaiki sistem supaya tidak ada money politics. Sekarang kalau mau jadi bupati harus punya Rp 50-60 miliar, jadi gubernur Rp 100 miliar, DPRD Provinsi Rp 2 miliar, DPR RI Rp 5 miliar. Kalau sudah begini pastilah ujung-ujungnya korupsi untuk mengembalikan modal dan mendapat keuntungan,” jelas anggota dewan berpenampilan nyentrik ini.

Kari Subali terang-terangan menyebutkan, belum kepikiran mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif  di Pemilu 2024 mendatang, dengan kondisi demokrasi saat ini. “Saya belum berpikir akan maju lagi. Saya moh, bosan kalau sistem pemilu tetap seperti ini. Lebih baik pemerintah mengundur pemilu kalau sistem masih begini,” kritiknya.

Kari Subali juga mengaku untuk saat ini tidak mendukung siapa-siapa yang diisukan menjadi calon presiden. Meskipun dalam orasinya kemarin sempat beberapa kali menyebut nama Capres Prabowo Subianto.

“Saya tidak mendukung siapa-siapa. Sekarang saya pejuang Indonesia. Yang nanti saya dukung yang saya setujui. Yang saya nilai benar-benar memperjuangkan bangsa melindungi negara,” tegas dia. *Nat, k23