Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Pemkab Bangli Hadirkan BPKP

Acara berlangsung di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli. Hadir, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, anggota DPR RI I Nyoman Parta, anggota DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budi Utama, para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli, camat, Lurah/perbekel se Kabupaten Bangli, dan sejumlah tamu undangan.

FGD bertema ‘Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Bangli Era Baru’ itu menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur. Dia membawakan materi ‘Penguatan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Menuju Bangli Era Baru’. Selain itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti dengan materi ‘Penguatan Pelayanan Publik Menuju Bangli Era Baru’.

Inspektur Daerah Kabupaten Bangli Jero Penyarikan Widata menyampaikan tata kelola pemerintahan di Bangli selama ini sudah berjalan dengan baik dengan parameter capaian sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Beberapa parameter tersebut meliputi, Opini BPK wajar tanpa pengecualian 5 kali berturut-turut, Maturitas SPIP Level III, Nilai Sakip dengan Nilai B, Nilai PMPRB dengan Nilai B, Nilai MCP: 95,77: meningkat dari capaian 2021: 91,11 merupakan peringkat keempat se Provinsi Bali dan peringkat 22 se Indonesia, Indeks Survei Penilaian Integritas tahun 2022: 80,20 hasil SPI 2022 meningkat dari pada hasil tahun 2021 yaitu 79,4.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas bahwa nilai SPI Kabupaten Bangli sudah baik dan berada di atas rata-rata Nasional. Sedangkan pemenuhan hak-hak masyarakat Kabupaten Bangli akan pelayanan publik yang bermutu, dapat dinilai dari zonasi dan nilai predikat pelayanan publik yang dirilis Ombudsman RI tahun 2022. "Kabupaten Bangli dengan predikat zonasi Hijau nilai 93,55 masuk dengan opini kualitas tertinggi atau berada di ranking 6 dari 415 kabupaten pada tingkat Pemerintah Kabupaten se Indonesia," ungkapnya.

Dengan FGD ini, dia mengharapkan capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta diketok-tularkan ke seluruh elemen pemerintahan di Kabupaten Bangli. Utamanya sampai di pemerintahan desa sebagai ujung tombak setiap visi, misi, strategi, program, dan kegiatan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur memberi apresiasi kepada kinerja Bupati Bangli, terkait tata kelola pemerintahan. Disampaikan, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan Bupati dan jajaran, komitmennya sudah luar biasa. "Untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat, kuncinya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan baik. Agar bebas dari praktik KKN, tata kelola pemerintahan harus menganut azas akuntabilitas dan sebagainya," jelasnya.

Dikatakan pula, ada azas yang mesti diterapkan yakni 3T. Tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik. Dari berbagai parameter tersebut, kata dia, posisi Bangli dari sisi akuntabilitas sudah teruji. Terbukti, Bangli sudah lima kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Dari sisi penilaian KPK dalam pemberantasan korupsi di Bali nilainya rata-rata cukup besar termasuk Bangli di atas 90 persen," sebutnya.

Pihaknya juga menyinggung tarif air untuk usaha atau industri masih rendah. Yang mana, tarif air yang ditetapkan saat ini untuk industri atau usaha sebesar Rp 10.000/kubik. "Sebagai pembanding di daerah lain,  tarifnya air untuk usaha bisa mencapai Rp 15.000 sampai Rp 17.000 per kubik. Tentunya, ini harus ada landasan hukumnya. Bahkan kalau kita ke Ceningan dan Nusa Lembongan, Klungkung, kalau tidak salah tarifnya mencapai Rp 39 ribuan per kubik," sambungnya.

Landasan hukum yang dimaksud untuk menaikkan tarif air di Bangli bisa dengan Peraturan Bupati (Perbup). Bisa juga kalau untuk industri, dengan kesepakatan dengan  para pelaku usaha. "Bisa juga kita ajak mereka rembug, terkait kemampuannya berapa. Supaya semangatnya sama dalam rangka membangun Bangli. Meraka kan sudah banyak mendapat keuntungan, sudah semestinya ada kontribusinya untuk Bangli.

"Pemkab tentunya akan menyalurkan melalui berbagai pembangunan, supaya bisa memberikan pemanfaatan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat," kata Masykur.

Kepala Ombudsman Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti lebih banyak menyoroti terkait kualitas pelayanan publik di Bangli. Kata dia, memang Bangli dari sisi pelayanan publik sudah mendapat nilai bagus masuk katagori A dengan kualitas tinggi. Tapi walaupun sudah berada di zona hijau, menurutnya masih ada beberapa catatan yang harus difokuskan lagi oleh Bangli. Terutama menyangkut kompetensi sebagai penyelenggara karena menyangkut SDM-nya.

"Jika kita bisa menempatkan SDM yang profesional, berkompeten sesuai bidangnya, itu juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan," sebutnya. Selain itu, tegasnya, dari sisi pengolahan pengaduan di Bangli, perlu diperhatikan alur atau mekanismenya. Tujuannya, agar lebih jelas dan sarana prasarana dibeberapa OPD masih perlu ditingkatkan lagi.

Bupati Sang Nyoman Sedana Arta saat itu memaparkan berbagai program pembangunan di Bangli tahun 2023 akan lebih dahsyat dari tahun sebelumnya. Bupati Sedana Arta juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai masukan yang diberikan dalam rangka perencanaan dan prioritas-prioritas pembangunan Bangli ke depan sesuai dengan skala kebutuhan.

"Kami telah berkomitmen bahwa kami membangun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bukan atas dasar keinginan dari segelintir orang atau pimpinan. Karenanya sudah barang tentu yang pertama adalah kebutuhan masyarakat. Berarti publik service istilahnya harus jadi skala prioritas," ungkap dia.

Dicontohkan, terkait pendestrian yang dibangun di Kintamani untuk fasilitas publik. Pemandangan Penelokan juga untuk fasilitas publik dalam rangka menjadikan Kintamani world class destination.

"Jadi kalau kita membicarakan kelas dunia, maka infrastrukturnya juga harus terstandar-lah. Seperti alun-alun, rumah sakit, pasar Singamandawa dan jalan hotmix. Termasuk juga pembangunan non fisik dalam rangka meningkatkan SDM memang menjadi konsen kita," kata Bupati Sedana Arta.*esa