Menpan RB Resmikan MPP Klungkung

Hadir, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, dan undangan lainnya. Proyek pembangunan MPP dengan anggaran Rp 11,7 miliar lebih bersumber dari dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus). Peresmian Senin kemarin lengkap dengan operasionalnya.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkantor di MPP yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Gerai atau counter pelayanan dari internal/instansi vertikal dan OPD Kabupaten Klungkung. Dari internal Pemkab Klungkung yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dari eksternal yakni BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Polres, Pratama/Pajak, BPN, Kejaksaan, dan Perumda Air Minum Panca Mahottama.

Anas mengatakan, kemudahan bagi investor untuk berusaha kini dapat dirasakan di Kabupaten Klungkung dengan hadirnya MPP. MPP menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis pelayanan, baik perizinan dan non perizinan. MPP menjadi wujud reformasi birokrasi yang berdampak terhadap perbaikan kualitas perekonomian daerah. “Kehadiran MPP di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan keterjangkauan akses dalam pelayanan publik dan juga mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah,” kata mantan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur ini. 

MPP Klungkung merupakan MPP ke-4 di Provinsi Bali dan menjadi MPP ke-153 di Indonesia. Anas juga telah mencanangkan digitalisasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan MPP Digital. MPP Digital telah diinisiasi oleh Kementerian PANRB bersama dengan beberapa instansi untuk menjawab kebutuhan masyarakat hari ini yang sudah sangat akrab dengan teknologi informasi. Dengan MPP Digital, masyarakat dapat mengakses layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya dengan menggunakan satu ID dan satu aplikasi. MPP Digital adalah penyempurna MPP fisik bukan sebagai pengganti. “Oleh karenanya, tangga selanjutnya yang harus ditapaki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah mengimplementasikan MPP Digital,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Kementerian Menpan RB telah mengembangkan MPP Digital. “Sebanyak 21 kabupaten/kota telah kami tunjuk sebagai pilot project penerapan MPP Digital. Kami harap ke depan semua daerah dapat menyelenggarakan MPP, baik secara fisik maupun digital,” ujar Anas. Menpan RB juga mengapresiasi Bupati Suwirta beserta segenap jajaran yang telah berkomitmen dan bekerja keras memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. “Semoga Mal Pelayanan Publik ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan hal utama yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan bagi masyarakat adalah komitmen dari pimpinan. Dari komitmen tersebut dapat dilakukan pemetaan masalah, sehingga dapat diketahui yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali telah mengucurkan dana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik se-Provinsi Bali, salah satunya dengan pembangunan MPP,” katanya.

Bupati Suwirta mengucapkan terimakasih karena MPP sudah diresmikan oleh Menpan RB. Di tempat ini terjadi inetragrasi semua pelayanan untuk semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan administrasi kependudukan, perizinan, dan non-perizinan dari pemerintah. “Di tempat ini semuanya sudah ada, semua pelayanan sudah terintragrasi dan akan terus disempurnakan. Dengan MPP ini masyarakat masuk dalam satu kantor semuanya terlanyani dengan baik dan ke depannya kami akan mengarah ke MPP digital,” ujar Bupati Suwirta.

Bupati mengajak seluruh masyarakat kalau ingin mengurus administrasi kependudukan, perizinan, BPJS dan semuanya sudah ada di tempat ini. MPP berlokasi di Jalan Gajah Mada Semarapura, Kabupaten Klungkung. “Terdapat 113 jenis layanan dari 16 instansi yang disediakan dan beroperasi pada hari Senin-Kamis pukul 08.00-15.00 Wita dan Jumat pukul 08.00-12.00 Wita,” ujarnya. MPP ini tentunya juga memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang nyaman dan memadai serta sesuai dengan standar pelayanan. Di antaranya ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet penyandang disabilitas, ruang konsultasi, hingga pojok baca.

Sebelum MPP diresmikan, Bupati Suwirta sudah mematangkan persiapan, satu per satu OPD memaparkan progres kesiapan meja pelayanan serta kendala yang dihadapi di gedung MPP. Sehari sebelumnya bupati sampai malam melakukan persiapan. “Semua ini saya lakukan karena kecintaan dan rasa memiliki terhadap Klungkung,” ujar Bupati Suwirta. @ wan