Bos Garuda: Yang Dimarahi Masyarakat Maskapai Lagi
Pungutan Dana Wisata via Tiket Pesawat
JAKARTA, NusaBali - Bos Garuda Indonesia Irfan Setiaputra ikut menanggapi wacana iuran dana pariwisata via tiket pesawat. Irfan keberatan dengan usulan tersebut. Karena hal itu akan berdampak harga tiket pesawat naik.
Irfan mengaku belum pernah mendengar usulan tersebut. Meski, beredar undangan dengan kop surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengenai rapat koordinasi terkait pungutan anyar tersebut.
"Belum tuh (dapat informasi atau undangan rakor)," tegasnya seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (23/4).
Di lain sisi, rakor di kantor kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu direncanakan berlangsung pada Rabu (24/4). Informasi soal rakor ini sudah dibenarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.
Pada undangan yang tersebar di X tertulis bahwa agenda rapat tersebut adalah 'pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan'. Irfan lantas mengungkapkan keberatannya dengan rencana pungutan tersebut.
"Wah, nanti yang dimarahi masyarakat maskapai lagi. Harga tiket jadi naik, kami terimanya sih sama saja," tuturnya.
"Persis kayak waktu Angkasa Pura menaikkan airport tax," imbuh Irfan.
Menurutnya, lebih baik dana pariwisata itu diambil dengan mekanisme lain. Irfan menyarankan agar skema yang dipakai tidak dalam bentuk tambahan biaya di tiket pesawat. Ia memang tidak merinci secara gamblang bagaimana skema yang harus dilakukan pemerintah. Bos Garuda itu hanya menyarankan pengumpulan dilakukan langsung dari turis.
"Dikumpulkan lewat mekanisme yang langsung saja. Langsung dari turis ke fund (dana abadi pariwisata) yang disediakan," tandasnya.
Di lain sisi, Menparekraf Sandi menegaskan belum ada keputusan apapun terkait pungutan anyar tersebut. Ia berjanji belum ada beban tambahan dalam tiket pesawat yang harus ditanggung masyarakat.
Terlebih, Sandi mengakui bahwa memang tiket pesawat saat ini masih mahal. Ia menyebut banyak keluhan dari masyarakat yang memprotes mahalnya penerbangan domestik, bahkan melampaui harga tiket ke luar negeri.
"Ini (pungutan di tiket pesawat) masih dalam kajian. Tentunya kita menyadari masukan dari masyarakat bahwa harga tiket masih mahal," kata Sandi dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
"Oleh karena itu, kita tidak akan menambah beban, tapi kita lagi mengkaji beberapa opsi untuk pengumpulan atau koleksi dana kepariwisataan dan belum ada keputusan. Jadi, harap bersabar.
Tentu belum ada besaran, pertimbangan, ini masih dalam tahap pembahasan," imbuhnya.
Pembahasan dana abadi pariwisata ini sudah bergulir sejak 2023 lalu. Pada akhirnya, Sandi mengklaim negara membentuk Indonesia Tourism Fund (ITF) dengan suntikan dana awal Rp2 triliun yang diambil dari kas negara.
Dalam proses pembahasan ITF, ada sejumlah negara yang disinggung Sandi, antara lain Singapura dan Arab Saudi. Mereka disebut sudah lebih dulu menerapkan konsep serupa.
Ia menegaskan ITF akan digunakan untuk menggerakkan event-event lokal hingga internasional. Pemerintah berharap dana abadi pariwisata ini bisa meningkatkan jumlah wisatawan hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. 7
Komentar