Kabinet Gaduh, Jokowi Disarankan Bikin Kode Etik Menteri
Presiden Joko Widodo alias Jokowi disarankan untuk membuat 'aturan main' para menteri khusus soal etika.
JAKARTA, NusaBali
Dengan demikian, kegaduhan kabinet tidak akan terjadi lagi. "Harus buat code of conduct, kode etik untuk anggota kabinet, apa yang boleh dan tidak dilakukan. Sanksinya bisa mulai dari yang ringan yaitu ditegur sampai diganti," kata mantan Deputi Bidang Politik Wapres, Djohermansyah Djohan dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3).
Kode etik itu bisa berisi soal apa yang boleh disampaikan ke publik setelah rapat. Dengan demikian, kabinet bisa lebih satu visi dengan presiden di depan publik. "Seperti yang confidential tidak boleh disampaikan ke publik. Kalau ada keputusan yang belum final, sebelum ada pendapat dari sidang kabinet ya tidak boleh menteri saling menyerang," ungkapnya.
Mantan birokrat yang juga pernah ikut rapat kabinet di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebut dulu juga tidak ada kode etik itu. Tetapi, para menteri dibiasakan menyelesaikan masalah dalam rapat. Djohermansyah juga mengomentari soal menteri yang mengubah nomenklatur kementeriannya. Hal itu harus segera dikoreksi dan diluruskan.
"Menteri harus bekerja sesuai struktur, kalau ada yang menambahkan harus segera dikoreksi. Kalau tidak mengindahkan, ya harus dimarahi. Kalau tidak berubah, ya daripada presidennya, jelek mungkin dia harus dikeluarkan dari kabinet," beber mantan Dirjen Otda Kemendagri ini dilansir detik.com.
Sementara Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pereira menyarankan Presiden Jokowi bisa mengambil langkah yang bijak untuk meredam kegaduhan di kabinet. Tak perlu langsung menindak semua pihak, Jokowi harus lebih dulu menentukan mana menteri yang sebenarnya salah. "Jangan sampai kegaduhan berakhir begitu saja, ya sudah yang penting diam. Atau semua yang ribut diganti, tapi perlu dicari siapa yang benar siapa yang salah," kata Andreas. 7
Komentar