PD Swatantra Mulai Untung
Sempat sekarat, PD Swatantra salah satu perusahaan milik Pemkab Buleleng, mulai mendapat keuntungan usaha.
SINGARAJA, NusaBali
PD Swatantra pun ancer-ancer sumbang pendapatan bagi daerah sebesar Rp 491 juta. PD Swatantra yang tadinya hanya mengelola usaha perkebunan cengkih, kopi dan jenis lainnya terseok-seok, karena kerap merugi. Meski luas areal perkebunan yang dikelola mencapai 80 hektare, namun karena lokasinya di kemiringan dengan tanaman yang sudah pada tua, tidak banyak memberikan hasil.
Nah sejak tahun 2013 lalu, usaha PD Swatantra bertambah dengan mengelola jasa penyewaan mobil dinas kepada semua SKPD di lingkup Pemkab Buleleng. Hasilnya pun perlahan mulai menunjukkan perkembangan positif.
Di awal merintis jasa sewa mobil perusahaan membeli sebanyak 63 unit mobil dinas. Setelah masa kredit lunas dan bersamaan ada peremajaan kendaraan dinas, mobi dinas tersebut pun dijual dengan sistem lelang terbuka.
Lelang mobil dinas itu mendatangkan keuntungan senilai Rp 2,5 miliar. Kini dengan keuntungan itu, perusahaan telah membeli mobil dinas baru sebanyak 77 unit. Puluhan unit mobil dari jenis Toyota Innova dan Avanza tersebut telah disewa oleh instansi pemerintahan di Bali Utara.
Direktur Utama (Dirut) PD Swatantra Buleleng I Ketut Siwa di ruang kerjanya Kamis (7/2) mengatakan, bisnis sewa mobil dinas itu potensial untuk dikelola. Ini terbukti setelah merintis bisnis itu, perusahaan baru sekarang pernah mendapatkan keuntungan. Bahkan, dibandingkan sebelumnya, keuntungan ini melesat lebih dari Rp 1,2 miliar. Tahun 2017 lalu dimana bisnis sewa mobil dinas sudah dilakoni keuntungannya mencapai Rp 219 juta lebih.
Capaian keuntungan yang merangkak naik itu otomatis berdampak pada penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2017 lalu, perusahaan telah menyetor 40 persen dari keuntungan di tahun itu sebesar Rp 87 juta. Menginjak tahun 2018 lalu, PAD yang disetor ke Kas Daerah naik menjadi Rp 491 juta.
“Kalau dari perjalanan sejak perusahaan ini dibentuk belum pernah mendatangkan untung, dan baru sejak kita merintis jasa sewa mobil dinas yang didukung dengan kebijakan Pak Bupati, keuntungan terus naik dan perusahaan sekarang sudah punya aset dengan nilai Rp 11 miliar lebih, dan kalau dulu perusahaan tidak punya aset,” katanya.
Jika unit bisnis sewa mobil meraup keuntungan fantastis, basic asli perusahaan pengelolaan tanah perkebunan belum menunjukkan keuntungan yang maksimal. Namun demkian, mantan anggota DPRD Buleleng dari Fraksi Partai Golkar ini telah merubah sistem pengelolaan tanah kebun yang ada.
Perusahaan sebelumnya harus mengeluarkan biaya operasional pemeliharaan antara Rp 60 sampai Rp 80 juta per tahun, sekarang perusahaan tidak lagi menanggung biaya operasional itu. Ini dilakukan dengan menerapkan sistem kerjasama bagi hasil dengan sejumlah petani penggarap. Selain menekan biaya operasional, cara ini akan memaksa petani penggarap untuk bekerja memelihara tanaman agar berproduksi maksimal.
Ke depan pihaknya optimis pengelolaan tanah perkebunan yang menyebar di Desa Tajun dan Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, di Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Banjar dan Kecamatan Sukasada. Kerja keras ini dilakukan karena dari luas keseluruhan tanah yang dikelola sebagian besar kondisi lahannya untuk konservasi dan sisanya baru tergolong tanah produktif.
“Sekarang perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya operasional untuk perkebunan karena kita sudah rubah dengan perjanjian bagi hasil. Sekarang pada musim panen raya penghasilan perkebunan dari 80 hektar tanah yang ada penghasilan kotor masuk Rp 400 juta dan itu belum biaya PBB Rp 55 juta dan biaya operasional lain,” jelasnya. *k19
Nah sejak tahun 2013 lalu, usaha PD Swatantra bertambah dengan mengelola jasa penyewaan mobil dinas kepada semua SKPD di lingkup Pemkab Buleleng. Hasilnya pun perlahan mulai menunjukkan perkembangan positif.
Di awal merintis jasa sewa mobil perusahaan membeli sebanyak 63 unit mobil dinas. Setelah masa kredit lunas dan bersamaan ada peremajaan kendaraan dinas, mobi dinas tersebut pun dijual dengan sistem lelang terbuka.
Lelang mobil dinas itu mendatangkan keuntungan senilai Rp 2,5 miliar. Kini dengan keuntungan itu, perusahaan telah membeli mobil dinas baru sebanyak 77 unit. Puluhan unit mobil dari jenis Toyota Innova dan Avanza tersebut telah disewa oleh instansi pemerintahan di Bali Utara.
Direktur Utama (Dirut) PD Swatantra Buleleng I Ketut Siwa di ruang kerjanya Kamis (7/2) mengatakan, bisnis sewa mobil dinas itu potensial untuk dikelola. Ini terbukti setelah merintis bisnis itu, perusahaan baru sekarang pernah mendapatkan keuntungan. Bahkan, dibandingkan sebelumnya, keuntungan ini melesat lebih dari Rp 1,2 miliar. Tahun 2017 lalu dimana bisnis sewa mobil dinas sudah dilakoni keuntungannya mencapai Rp 219 juta lebih.
Capaian keuntungan yang merangkak naik itu otomatis berdampak pada penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2017 lalu, perusahaan telah menyetor 40 persen dari keuntungan di tahun itu sebesar Rp 87 juta. Menginjak tahun 2018 lalu, PAD yang disetor ke Kas Daerah naik menjadi Rp 491 juta.
“Kalau dari perjalanan sejak perusahaan ini dibentuk belum pernah mendatangkan untung, dan baru sejak kita merintis jasa sewa mobil dinas yang didukung dengan kebijakan Pak Bupati, keuntungan terus naik dan perusahaan sekarang sudah punya aset dengan nilai Rp 11 miliar lebih, dan kalau dulu perusahaan tidak punya aset,” katanya.
Jika unit bisnis sewa mobil meraup keuntungan fantastis, basic asli perusahaan pengelolaan tanah perkebunan belum menunjukkan keuntungan yang maksimal. Namun demkian, mantan anggota DPRD Buleleng dari Fraksi Partai Golkar ini telah merubah sistem pengelolaan tanah kebun yang ada.
Perusahaan sebelumnya harus mengeluarkan biaya operasional pemeliharaan antara Rp 60 sampai Rp 80 juta per tahun, sekarang perusahaan tidak lagi menanggung biaya operasional itu. Ini dilakukan dengan menerapkan sistem kerjasama bagi hasil dengan sejumlah petani penggarap. Selain menekan biaya operasional, cara ini akan memaksa petani penggarap untuk bekerja memelihara tanaman agar berproduksi maksimal.
Ke depan pihaknya optimis pengelolaan tanah perkebunan yang menyebar di Desa Tajun dan Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, di Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Banjar dan Kecamatan Sukasada. Kerja keras ini dilakukan karena dari luas keseluruhan tanah yang dikelola sebagian besar kondisi lahannya untuk konservasi dan sisanya baru tergolong tanah produktif.
“Sekarang perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya operasional untuk perkebunan karena kita sudah rubah dengan perjanjian bagi hasil. Sekarang pada musim panen raya penghasilan perkebunan dari 80 hektar tanah yang ada penghasilan kotor masuk Rp 400 juta dan itu belum biaya PBB Rp 55 juta dan biaya operasional lain,” jelasnya. *k19
Komentar