Sekda Adi Arnawa Apresiasi Program PEN Restorasi Terumbu Karang di Badung
MANGUPURA, NusaBali
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui restorasi terumbu karang merupakan upaya pemerintah mengurangi dampak ekonomi, khususnya di Bali yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata.
Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawa, menyambut baik pelaksanaan program PEN restorasi terumbu karang di wilayah Kabupaten Badung oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait. Sehingga potensi kelautan di Kabupaten Badung bisa dikelola secara baik dengan dukungan Pemerintah Pusat.
"Kami tentu bersyukur program PEN ini diluncurkan di Bali dan Badung pada khususnya. Ini kehormatan bagi masyarakat Badung dan kami akan jaga dan laksanakan dengan baik, tentu juga akan kami kembangkan ke depannya agar pariwisata Badung benar-benar menjadi satu kesatuan dengan pertanian, kelautan, dan sektor strategis lainnya," ujar Adi Arnawa saat acara sosialisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya melalui restorasi terumbu karang atau Taman Terumbu Karang Indonesia (ICRG) dengan tema Pulih Ekonomi Lestari Terumbu Karang Mewujudkan Wisata Bahari yang dilaksanakan pada, Jumat (30/10) di Pantai Pandawa, Kuta Selatan.
Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo didampingi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Safri Burhanuddin mengatakan program ini menyerap ribuan tenaga kerja dari berbagai level dan sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki ekosistem laut melalui restorasi terumbu karang, sehingga upaya perbaikan ekonomi dan pemulihan ekosistem laut berjalan seiring. Dikatakan, Bali dipilih untuk program tersebut untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Pihaknya menyebut kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali berkurang hingga 99 persen sehingga Pulau Dewata merugi sekitar Rp 9 triliun per bulan. Kondisi tersebut juga membuat lebih dari 100.000 tenaga kerja sektor formal mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Untuk itu pemerintah pusat meluncurkan Program PEN padat karya melalui restorasi terumbu karang yang dilakukan di lima lokasi di Bali, yakni Pantai Sanur, Pantai Nusa Dua, Pantai Pandawa, Pantai Serangan, dan Buleleng, akan meliputi areal seluas 50 hektare. "Luasnya ini memang hanya 50 hektare tapi kalau itu di laut, luasnya akan jauh lebih besar. Program PEN ini merupakan kegiatan restorasi terumbu karang terluas dan terbesar yang pernah dilakukan Indonesia," ujarnya seraya memastikan program tersebut akan berlanjut.
Pihaknya juga mengaku telah melapor ke Presiden Jokowi bahwa program akan dilanjutkan tahun depan dengan tambahan beberapa ratus hektare. Pembangunan Taman Terumbu Karang Indonesia (ICRG) akan menggunakan anggaran APBN KKP sebesar Rp111,2 miliar dengan melibatkan 11.327 orang.
"Pembangunan ICRG akan melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi profesional di bidang restorasi karang dan masyarakat terdampak pandemi baik pelaku usaha wisata, hotel, pemandu wisata dan masyarakat pesisir lainnya," katanya.
Menteri Edhy memastikan dalam pengembangannya ICRG akan berbasis pada kajian riset yang dilakukan bersama LIPI dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) serta Lembaga MTCRC (Marine Technology Cooperation Research Center) yang merupakan lembaga riset Internasional yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim dengan Kementerian Samudera dan Perikanan Republik Korea, dan juga kalangan akademisi di Bali. Pihaknya menambahkan pembangunan ICRG juga akan dilengkapi dengan kebun karang guna meramaikan kunjungan wisata Bali.
"Program pengelolaan kawasan bisa dipadukan denga program KKP lainnya, yaitu desa wisata bahari agar masyarakat memperoleh nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa laut. ICRG awalan untuk kita bangkitkan ekonomi riil, ekonomi perikanan, ekonomi kelautan di Provinsi Bali," katanya.
Terkait dengan upah pekerja di lokasi ICRG, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Bank BPD Bali dalam penyaluran upah pekerja yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dirut Bank BPD Bali dengan Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut terkait sistem cashless pembayaran upah kerja dan dilanjutkan dengan penyerahan 6.225 rekening Bank BPD Bali untuk penyaluran upah kepada 5 perwakilan tenaga kerja dari 5 lokasi ICRG, yaitu Efendi Koko dari Buleleng, I Ketut Sukarja dari Sanur, I Nyoman Turut dari Serangan, I Wayan Kartika dari Pandawa dan Mariani dari Nusa Dua.
Dalam acara ini Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo didampingi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Safri Burhanuddin beserta jajaran menyerahkan bantuan ICRG dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sejumlah Rp 105 M yang diberikan kepada masyarakat Bali secara simbolis kepada Perbekel Desa Kutuh, I Wayan Badra dan Bendesa Adat Kutuh Jro Nyoman Mesir. Turut Hadir Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung dan Camat Kuta Selatan. *
Komentar