Suaramu Untuk Bali
Daftar Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024
KOALISI
NasDem, PKS, PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKN, PSI
*I Kadek Budi Prasetya alias Mr Rambo Pimpin Tim Pemenangan Mulia-PAS
KOALISI
PDIP, PKB, Gelora, Hanura, Perindo, PBB, Ummat, Buruh
*I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan Pimpin Tim Pemenangan Koster-Giri
Sudah siap memilih? Sebelum mengambil keputusan, telaah dengan seksama informasi terkait kandidat yang akan dipilih! Mengetahui dengan lebih rinci mengenai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Paslon Pilgub) pada Pemilu 2024 sangat penting. Kenali dengan seksama riwayat, visi misi, profil, dan informasi terkini terkait kandidat tersebut.
Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024
Berita Seputar Gong Demokrasi Terkini
JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof Dr Megawati Soekarnoputri mengatakan, membangun Partai itu susah sehingga Partai harus punya arti bagi kebaikan negeri.
DPR RI juga akan turun ke bawah untuk menyerap aspirasi mengenai sistem pemilu atau sistem perpolitikan yang terbaik
JAKARTA, NusaBali - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tak membantah informasi bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan segera menggelar pertemuan langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.
JAKARTA, NusaBali - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menyampaikan kritik terhadap fenomena politik liberal yang dinilainya telah merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional di Indonesia.
JAKARTA, NusaBali - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda membenarkan kabar bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan diundur menjadi Maret 2025, dari yang semula dijadwalkan pada Februari 2025.
Putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 itu merupakan putusan yang populis
JAKARTA, NusaBali - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik keputusan Penghapusan ketentuan ambang batas calon presiden (Presidential Threshold) 20 Persen oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, NusaBali - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
DENPASAR, NusaBali - Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga) di sela-sela Peringatan Hari Ibu 2024, di Aula Kantor DPD PDIP Bali, Jalan Banteng Baru Niti Mandala Denpasar, Jumat (27/12) menyinggung layaknya perempuan untuk memimpin partai moncong putih itu.
NKRI dijaga atas dasar hukum, bukan kekuasaan dan pengadilan opini
DENPASAR, NusaBali - Menutup tahun 2024, Bawaslu Bali menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pilkada 2024, di Kantor Bawaslu Bali, Jalan Moh Yamin, Niti Mandala Denpasar, Jumat (27/12).
MANGUPURA, NusaBali - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut tata kelola pemilu di Indonesia akan semakin baik apabila status kelembagaan Bawaslu tidak diubah menjadi lembaga ad hoc, yakni tetap permanen.
Dari total laporan itu, 2.077 laporan diregister karena memenuhi syarat formil dan materiil, sementara 1.330 laporan tidak diregister
Keterangan Bawaslu sangat dibutuhkan oleh majelis dalam menentukan putusan
JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan bahwa partainya mengusung peningkatan kesejahteraan daerah pada hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura.
JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berjanji ke depannya akan memprioritaskan perempuan kader Partai Golkar untuk mengisi jabatan di pemerintahan maupun lembaga legislatif jika ada kesempatan.
JAKARTA, NusaBali - Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengusulkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dapat dijadikan satu. Hal itu disampaikan Afifuddin merespons adanya wacana revisi aturan pemilu, terutama UU Pilkada harus bersamaan dengan UU yang berkaitan dengan pemilu lainnya.