Suaramu Untuk Bali
Daftar Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024
KOALISI
NasDem, PKS, PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKN, PSI
*I Kadek Budi Prasetya alias Mr Rambo Pimpin Tim Pemenangan Mulia-PAS
KOALISI
PDIP, PKB, Gelora, Hanura, Perindo, PBB, Ummat, Buruh
*I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan Pimpin Tim Pemenangan Koster-Giri
Sudah siap memilih? Sebelum mengambil keputusan, telaah dengan seksama informasi terkait kandidat yang akan dipilih! Mengetahui dengan lebih rinci mengenai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Paslon Pilgub) pada Pemilu 2024 sangat penting. Kenali dengan seksama riwayat, visi misi, profil, dan informasi terkini terkait kandidat tersebut.
Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024
Berita Seputar Gong Demokrasi Terkini
Keterangan Bawaslu sangat dibutuhkan oleh majelis dalam menentukan putusan
JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan bahwa partainya mengusung peningkatan kesejahteraan daerah pada hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura.
JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berjanji ke depannya akan memprioritaskan perempuan kader Partai Golkar untuk mengisi jabatan di pemerintahan maupun lembaga legislatif jika ada kesempatan.
JAKARTA, NusaBali - Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengusulkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dapat dijadikan satu. Hal itu disampaikan Afifuddin merespons adanya wacana revisi aturan pemilu, terutama UU Pilkada harus bersamaan dengan UU yang berkaitan dengan pemilu lainnya.
MANGUPURA, NusaBali - Partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Badung 2024 yang gagal mencapai target membuat KPU Badung pusing. Kini, KPU Badung malah meminta partai politik lebih berperan dalam mensosialisasikan pentingnya menggunakan hak pilih.
GIANYAR, NusaBali - Meskipun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sudah berlalu, KPU Kabupaten Gianyar belum mengetahui persentase serapan anggaran hibah Pilkada 2024 yang digelontorkan oleh pemerintah daerah. KPU Gianyar saat ini menjadi sample pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan transparansi penggunaan anggaran Pilkada.
JAKARTA, NusaBali - Partai Gerindra menjadi partai politik (parpol) paling informatif berdasarkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat di Jakarta, Selasa (17/12) malam.
JAKARTA, NusaBali - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko mengatakan bahwa organisasinya siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo.
DENPASAR, NusaBali - Muncul wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke ‘cara lama’ yakni pemilihan dilakukan DPRD sebagai representasi rakyat atau tanpa pemilihan langsung seperti sekarang ini.
Kemendagri menilai bahwa mengetahui akar masalah dari politik uang yang membuat biaya politik tinggi menjadi hal yang paling penting saat ini
MANGUPURA, NusaBali - Penggunaan dana hibah untuk Pilkada Badung 2024 relatif rendah. Dari total dana Pilkada sebesar Rp 35 miliar yang dikucurkan Pemkab Badung hanya terserap sekitar Rp 17 miliar atau sekitar 50 persen.
JAKARTA, NusaBali - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan pihaknya menunggu pengajuan dari pemerintah terkait adanya usulan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin pemilihan kepala daerah dipilih oleh para Anggota DPRD.
JAKARTA, NusaBali - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna memastikan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
MANGUPURA, NusaBali - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung memerlukan biaya mahal ada benarnya. Hasil rilis resmi dana kampanye pasangan calon (paslon) Cabup-Cawabup di Pilkada Badung 2024 menembus miliaran rupiah.
DENPASAR, NusaBali - Meskipun rekapitulasi suara Pilkada Denpasar 27 November 2024 sudah ada hasilnya, KPU Kota Denpasar belum bisa menetapkan Pasangan Calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota terpilih. Pasalnya, KPU Denpasar masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK).
JAKARTA, NusaBali - Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya. Hal tersebut dikatakan Indrajaya agar pada tahun berikutnya Indonesia memiliki sistem politik yang baik dan tidak mahal.
Mendagri masih menantikan kajian-kajian lain dari berbagai pihak seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun dari kalangan akademikus