Tag: Kementerian Perdagangan (Kemendag)

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Perdagangan mengungkapkan, volume perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan pada Januari hingga November 2024 mencapai 18,3 juta dolar AS.

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) telah memberikan sanksi administratif kepada 41 pelaku usaha di tingkat distributor maupun pengecer yang menjual minyak goreng (migor) kemasan rakyat atau MinyaKita di atas harga eceran tertinggi (HET).

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan pembentukan tim Satgas pengawasan barang impor ilegal bisa selesai pada dua hari ke depan. Pembentukan tim Satgas pengawasan impor ilegal dilakukan menyusul banjirnya produk impor ilegal di Indonesia.

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut akan dikenakan pajak jumbo untuk barang-barang yang diimpor dari China. Hal ini dilakukan untuk memerangi banjirnya impor dari Negeri Tirai Bambu.

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, menjadi Rp15 ribu per liter dari Rp14 ribu per liter.

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Perdagangan membantah kabar pihaknya mempersulit keluarnya izin impor bawang putih. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan saat ini sudah banyak izin impor bawang putih yang dikeluarkan sesuai kebutuhan nasional.

JAKARTA, NusaBali - Sesuai harga acuan Bapanas, Kemendag nilai masih dalam batas toleransi.

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan kuota kewajiban pemenuhan minyak goreng (migor) untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation / DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Mei 2023.