Tag: Mahkamah Konstitusi

Lucius memandang bahwa perbedaan sikap soal besaran ambang batas selalu terjadi, dan hal itu melibatkan partai besar versus partai kecil

DPR akan melakukan kajian terkait putusan MK terhadap sistem politik tersebut karena MK pun membuka ruang untuk DPR menyusun norma baru

Revisi UU Pemilu harus mencantumkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden tanpa membuka ruang multitafsir

JAKARTA, NusaBali - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dan akan dijadikan sebagai acuan untuk membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

JAKARTA, NusaBali - Partai politik yang tidak memperoleh kursi signifikan di Pemilu 2024 menggeliat pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Partai Buruh misalnya, siap mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2029.

JOGJAKARTA, NusaBali - Empat orang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta menyatakan bahwa gugatan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian dikabulkan hakim MK merupakan representasi personal dan bukan pendapat institusi perguruan tinggi.

Ketika MK menemukan permohonan ganda maka hanya salah satu dari permohonan tersebut yang diregistrasi sebagai perkara

JAKARTA, NusaBali - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebut partainya tetap setia mendukung Presiden RI Prabowo Subianto usai Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Pasca putusan MK tersebut, PAN pun sebenarnya bisa mengusung capres di Pemilu 2024 mendatang.

JAKARTA, NusaBali - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat terdapat 312 permohonan sengketa permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau sengketa Pilkada 2024 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Keterangan Bawaslu sangat dibutuhkan oleh majelis dalam menentukan putusan

DENPASAR, NusaBali - Meskipun rekapitulasi suara Pilkada Denpasar 27 November 2024 sudah ada hasilnya, KPU Kota Denpasar belum bisa menetapkan Pasangan Calon (Paslon) Walikota-Wakil Walikota terpilih. Pasalnya, KPU Denpasar masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, NusaBali - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 di Pilpres 2024, Mahfud MD menyatakan telah menerima undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 yang akan berlangsung Minggu (20/10) di Kompleks Parlemen. Mahfud memastikan akan datang karena itu merupakan agenda penting bagi Republik Indonesia.

JAKARTA, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagaimana tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024. Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan PSU digelar tanpa didahului tahapan kampanye.