Tag: Kudatuli

DENPASAR, NusaBali - Di sela-sela kunjungannya ke Bali bersama sejumlah artis ternama Jepang, istri keenam Presiden Indonesia Soekarno,  Ratna Sari Dewi Soekarno yang biasa dipanggil Dewi Soekarno diundang Ketua Yayasan Kepustakaan Bung Karno, Gus Marhaen untuk menandatangani prasasti Monumen Kudatuli (Tragedi Berdarah 27 Juli 1996) yang dibangun di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra No 119 Denpasar Timur, Sabtu (27/7).

JAKARTA, NusaBali - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyebut penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 bukan hanya menjadi peristiwa partainya saja, tetapi juga mempengaruhi pihak lain. Diketahui, PDI pada 27 Juli 1996 diserang sekelompok orang yang tidak ingin partai berlambang Banteng dipimpin Megawati Soekarnoputri. Peristiwa itu pun dikenal sebagai ‘Kudatuli’.

JAKARTA, NusaBali - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa peringatan 28 tahun peristiwa penyerangan 27 Juli 1996, atau Kudatuli, harus menjadi penyemangat bagi seluruh kader partai untuk memperkuat kedekatan dengan rakyat. Hal ini penting dalam mempersiapkan diri menghadapi agenda demokrasi ke depan, termasuk Pilkada serentak pada 27 November 2024.

JAKARTA, NusaBali - DPP PDI Perjuangan memperingati 28 tahun penyerangan kantor pusat PDI pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai peristiwa Kudatuli, dengan penampilan teatrikal bertajuk ‘Kudatuli 27 Juli, Kami Tidak Lupa’.

JAKARTA, NusaBali - Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan peristiwa Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

JAKARTA, NusaBali - Masih ingat penyerangan dan pengambil alihan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996? Aktivis HAM/Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid mendesak pemerintah untuk mengusut kasus yang dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) tersebut sampai tuntas.

‘Persoalan pelanggaran HAM tidak mengenal kata kadaluarsa dan tidak bisa dihapuskan dengan cara apapun’

‘Kita minta jangan hanya bawahan pelaksana saja yang ditangkap tetapi aktor intelektualnya juga, apapun pangkatnya. Mereka semua masih bekeliaran tanpa proses hukum’