Dewan Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Badung

Rekomendasi tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Selasa (19/4). Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Sedangkan rekomendasi dibacakan langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa. Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa serta Sekwan IGA Made Wardika.

Pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mulainya pembelajaran pertemuan tatap muka di sekolah, Dewan mendorong agar diperhatikan sarana dan prasarana penunjang agar meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemerintah juga diminta agar lebih memperhatikan siswa berkebutuhan khusus (inklusi), lantaran pendekatan pendidikannya sangat berbeda. “Kemudian sinergitas dan kolaborasi triple helix dalam tugas kelitbangan dan sosialisasi keberadaan e-perpus, yakni “Pustaka Gita”, perlu dilakukan lebih masif,” kata Suyasa saat membacakan rekomendasi.

Sedangkan pada bidang kesehatan, Dewan memberikan rekomendasi agar pemerintah mengakomodir pelayanan oleh JKN (BPJS) yang tidak memungkinkan pengobatan langsung ke RSD Mangusada. “Sedangkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang sekarang melandai, bahkan berpeluang menjadi endemi, kita tidak boleh lengah. Harus tetap mengendalikan virus Covid-19 dengan PHBS, dan perlu merancang mitigasi terkait hal-hal pengendalian disesuaikan dengan derajat infeksi yang dihadapi,” jelasnya.

Politisi Golkar asal Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi tersebut melanjutkan, pada bidang pembangunan ekonomi, pemerintah direkomendasikan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat. Selain itu, agar lebih meningkatkan pembinaan secara terencana, rutin dan terstruktur terhadap koperasi, usaha kecil menengah di Kabupaten Badung.

“Perlu dipertimbangkan pemberian bantuan modal melalui pendataan yang selektif untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta pemberdayaan berupa pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada UMKM pada masa pandemi Covid-19,” jelasnya.

Kemudian di bidang pariwisata, pertanian, dan kebudayaan, Dewan merekomendasikan perlu mengoptimalkan penataan dan pemeliharaan kawasan pariwisata, menggali daya tarik dan mengkemas destinasi baru di Badung, mengkombinasikan sektor pariwisata, pertanian dan perikanan terbentuk melalui pengelolaan destinasi yang ‘smart’ berbasis wisata agro, ekowisata, budaya maupun minawisata.

Sementara untuk pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, lanjut Suyasa, perlu adanya kecermatan dalam penggunaan anggaran, teknis analisis estimasi perencanaan anggaran, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, optimalisasi pengelolaan BUMD dan aset daerah, serta penyesuaian NJOP. “Serapan anggaran juga agar lebih dioptimalkan, termasuk penyusunan prioritas pembangunan harus selektif, perlu melakukan pemetaan mengenai alokasi dan realisasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dalam pembiayaan anggaran,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, usai rapat menyatakan, penyampaian rekomendasi merupakan upaya memberikan catatan-catatan strategis sekaligus melakukan evaluasi bersama jajaran DPRD Kabupaten Badung terhadap LKPJ Bupati Badung Tahun 2021. Diakui, tentang pendapatan dan juga anggaran biaya di tengah pandemi Covid-19, Dewan dengan cermat memberikan catatan. “Pendapatan walaupun menurun kita ketahui bahwa dari anggaran Rp 3,8 triliun, sudah menjadi pendapatan sebesar Rp 2,5 triliun, itu sudah bisa dimaksimalkan. Program yang ditetapkan APBD tahun 2021 tetap dapat dieksekusi meskipun ada keterbatasan,” kata politisi PDIP asal Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara ini. *ind