Dewan Beri Catatan LKPJ Bupati Bangli Tahun 2021

Namun angota dewan berikan sejumlah catatan. Hal itu terungkap dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Bangli terkait LKPJ di Ruang Rapat Bersama Sekretariat DPRD Bangli di Kelurahan Kubu, Bangli, Kamis (21/4). Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua DPRD Bangli Nyoman Budiada dan Komang Carles.

Anggota DPRD Bangli, Nengah Darsana, mengatakan sangat memungkinkan memberikan catatan terkait proses dan mekanisme secara administratif maupun secara faktual pelaksanaan APBD Bangli tahun 2021. “Terkait proses administrasi sudah mendapat pemeriksaan BPK. Benar salahnya akan lebih detail dijelaskan dari rekomendasi BPK,” ungkap Nengah Darsana. Menurutnya, terjadi perubahan siginifikan pada APBD 2021 akibat terjadi peralihan unsur pimpinan Bupati Bangli.

Bupati lama sudah merancang postur anggaran menjadi APBD, namun setelah pelantikan Bupati Sang Nyoman Sedana Arta terjadi perubahan postur APBD. “Kami lihat sangat sedikit ruang bagi kami turut masuk pada APBD 2021,” ungkap Nengah Darsana. Terjadi pergeseran-pergeseran anggaran yang begitu besar. Namun DPRD yang mempunyai hak budgeting sangat sedikit diberikan peran terkait dalam pembahasan perubahan APBD.  

Politisi asal Desa Landih, Kecamatan Bangli ini berharap kepada internal DPRD Bangli agar ke depan lebih fokus dan benar-benar menggunakan salah satu hak DPRD dalam budgeting anggaran. Eksekutif diharapkan pula benar-benar memberikan ruang dan waktu kepada DPRD Bangli untuk membedah isi APBD sehingga benar-benar sesuai harapan masyarakat. Anggota DPRD Bangli, Jro Gede Tindih, mengatakan kedudukan DPRD Bangli sederajat dengan bupati. “Semua program itu adalah kinerja dari pemerintah daerah bersama DPRD. Apapun program daerah, selesainya harusnya di tempat ini (DPRD),” ungkap Jro Gede Tindih.

Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika menyampaikan realisasi pendapatan daerah dengan situasi Covid-19. Tahun 2021, pendapatan daerah di beberapa sektor ada peningkatan tapi ada juga penurunan. “Situasi Covid sudah dipahami oleh kawan-kawan. Karena itu, teman-teman DPRD tidak memberikan catatan-catatan terkait dengan pendapatan itu. LPJK Bupati diterima karena situasi Covid,” jelas Ketut Suastika. Menyikapi persoalan yang terjadi di internal di DPRD Bangli, politisi PDIP ini mengaku akan segera menggelar rapat koordinasi dengan fraksi-fraksi.

Sekretaris DPRD Bangli, Nasrudin, menambahkan mengacu hasil rapat tersebut, DPRD Bangli tentunya akan tetap memberikan rekomendasi dengan catatan. Salah satunya, diharapkan agar eksekutif dalam pengajuan rancangan APBD taat dengan jadwal pembahasan. *esa