Pusat Janji Transfer Kekurangan DAU buat Bali
Gubernur Pastika Sampaikan Kekurangan DAU Saat Musrenbang
DENPASAR, NusaBali
Seperti diprediksi, Gubernur Made Mangku Pastika benar-benar menyampaikan persoalan keuangan Pemprov Bali tahun 2017 yang tekor Rp 393,067 miliar pasca pengalihan kewenangan penanganan SMA/SMK, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri 6 kementerian, Selasa (21/3). Pemerintah pusat pun berjanji akan berusaha memenuhi kekurangan Dana Alokasi Umum (D-AU) untuk Pemprov Bali sebesar Rp 288 miliar, menyesuaikan dengan kondisi APBN.
Gubernur Pastika dapat momentum untuk menyampaikan tekor dana APBD Bali 2017 sebesar Rp 393,067 miliar, karena Musrenbang Provinsi Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Selasa kemarin, dihadiri 6 kementerian terkait. Bahkan, ada satu menteri yang hadir dalam Musrenbang kemarin, yakni Menteri Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Sedangkan 5 kementerian lainnya mengirim utusannya untuk hadiri Musrenvang Provinsi Bali kemarin. Mereka yang hadir masing-masing Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ubaidi Socheh Hamidi, Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi Temenggung, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Hadi Sucahyono, dan Sekretaris Badan Perencanaan Pe-mbangunan Nasional (Bappenas) Imron Bulkin.
Selain 6 kementerian, Musrenbang Provinsi Bali kemarin juga dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Wakil Bupati Karangasem Wayan Artha Dipa, dan utusan kepala daerah lainnya.
Gubernur Pastika menyebutkan, kondisi dan perkembangan anggaran Pemprov Bali sangat terpengaruh dengan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. "Target pendapatan sudah kita kurangi, tidak juga mampu menutupi kekurangan anggaran akibat DAU yang masih kurang ini. Bahkan, Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang kita punya juga tidak mampu menutupi," ujar Pastika seusai membuka Musrenbang kemarin.
"Memang dinamika perkembangan anggaran kita sangat tinggi, menyentuh lokal dan nasional. Bahkan, kita punya Silpa Rp 160 miliar untuk menutupi defisit, namun tetap nggak bisa mengatasi. Karena dengan Rp 160 miliar saja nggak cukup, ya nanti akan ada perencanaan perubahan," lanjut mantan Kapolda Bali ini.
Namun, Pastika memiliki harapan karena Sekjen Kemendagri, Yuswandi Temenggung, telah mengatakan bahwa kekurangan DAU untuk Pemprov Bali harus dibayarkan pusat. Sebab, itu merupakan kewajiban pusat. "Saya sudah langsung sampaikan kepada Sekjen Kemendagri di depan tadi (kemarin). Dan, beliau bilang memang itu kewajiban pusat untuk membayar kekurangan DAU," ujar Pastika.
Soal kapan kekurangan DAU untuk Bali akan direalisasikan pusat, Pastika mengatakan belum tahu. "Ya, belum tahu. Kan nanti pusat yang memutuskan. Buat sementara ini, kita anggap dana itu nggak ada. Bagaimana mau bilang ada sekarang, ya tunggu saja," katanya.
Pastika menyebutkan, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi di awal tahun 2017 ini membuat beban anggaran Pemprov Bali sangat tinggi. Anggaran itu terutama untuk gaji para guru kontrak di sekolah. "Ada ribuan guru SMA/SMK yang harus dibayar gajinya dengan APBD Bali. Kita upayakan karena itu harus dibayar," papar Gubernur Bali pertama asal kawasan utara Buleleng ini.
Di sisi lain, Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Ubaidi Socheh Hamidi, mengatakan transfer dana dari pusat untuk Bali dan daerah lainnya, menyesuaikan dengan kondisi APBN. "Konsep transfer tersebut menyesuaikan dengan kondisi keuangan di pusat. Untuk transfer ke Bali, juga sama mengutamakan pemerataan dengan daerah lain. DAU untuk Bali, NTB, dan NTT memang masih kecil. Namun semuanya mengacu dengan pemerataan," tegas Ubaidi.
Sementara itu, dalam arahannya ketika membuka Musrenbang Provinsi Bali, Selasa kemarin, Gubernur Pastika mengingatkan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaannya. Karenanya, penyamaan persepsi dan langkah para unsur perencana beserta seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
“Saya terus mengupayakan agar rencana pembangunan daerah Bali merupakan integrasi dari pembangunan kabupaten/kota, serta sejalan dengan program Nawacita,” ujar Pastika.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi Bali kepada tiga kabupaten/kota dengan perencanaan terbaik. Ketiga kabupaten yang raih penghargaan masing-masing Tabanan, Jembrana, dan Gianyar.
Pastika berharap dengan penghargaan ini, semakin memacu peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota, sekaligus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasai yang lebih efektif antar jenjang pemerintahan, dalam penyelenggaraan pembangunan di Bali.
Terkait penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2018, Pastika meminta agar memperhatikan dinamika yang terjadi, sekaligus mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang akan datang.
“Saya berharap Musrenbang ini mampu merumuskan program-program pembangunan secara terintegrasi berdasarkan skala prioritas, dengan sasaran dan outcome yang jelas dan terukur, serta dalam implementasiniya betul-betul dapat menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.” * nat
Seperti diprediksi, Gubernur Made Mangku Pastika benar-benar menyampaikan persoalan keuangan Pemprov Bali tahun 2017 yang tekor Rp 393,067 miliar pasca pengalihan kewenangan penanganan SMA/SMK, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri 6 kementerian, Selasa (21/3). Pemerintah pusat pun berjanji akan berusaha memenuhi kekurangan Dana Alokasi Umum (D-AU) untuk Pemprov Bali sebesar Rp 288 miliar, menyesuaikan dengan kondisi APBN.
Gubernur Pastika dapat momentum untuk menyampaikan tekor dana APBD Bali 2017 sebesar Rp 393,067 miliar, karena Musrenbang Provinsi Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Selasa kemarin, dihadiri 6 kementerian terkait. Bahkan, ada satu menteri yang hadir dalam Musrenbang kemarin, yakni Menteri Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Sedangkan 5 kementerian lainnya mengirim utusannya untuk hadiri Musrenvang Provinsi Bali kemarin. Mereka yang hadir masing-masing Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ubaidi Socheh Hamidi, Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi Temenggung, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Hadi Sucahyono, dan Sekretaris Badan Perencanaan Pe-mbangunan Nasional (Bappenas) Imron Bulkin.
Selain 6 kementerian, Musrenbang Provinsi Bali kemarin juga dihadiri Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Wakil Bupati Karangasem Wayan Artha Dipa, dan utusan kepala daerah lainnya.
Gubernur Pastika menyebutkan, kondisi dan perkembangan anggaran Pemprov Bali sangat terpengaruh dengan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. "Target pendapatan sudah kita kurangi, tidak juga mampu menutupi kekurangan anggaran akibat DAU yang masih kurang ini. Bahkan, Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang kita punya juga tidak mampu menutupi," ujar Pastika seusai membuka Musrenbang kemarin.
"Memang dinamika perkembangan anggaran kita sangat tinggi, menyentuh lokal dan nasional. Bahkan, kita punya Silpa Rp 160 miliar untuk menutupi defisit, namun tetap nggak bisa mengatasi. Karena dengan Rp 160 miliar saja nggak cukup, ya nanti akan ada perencanaan perubahan," lanjut mantan Kapolda Bali ini.
Namun, Pastika memiliki harapan karena Sekjen Kemendagri, Yuswandi Temenggung, telah mengatakan bahwa kekurangan DAU untuk Pemprov Bali harus dibayarkan pusat. Sebab, itu merupakan kewajiban pusat. "Saya sudah langsung sampaikan kepada Sekjen Kemendagri di depan tadi (kemarin). Dan, beliau bilang memang itu kewajiban pusat untuk membayar kekurangan DAU," ujar Pastika.
Soal kapan kekurangan DAU untuk Bali akan direalisasikan pusat, Pastika mengatakan belum tahu. "Ya, belum tahu. Kan nanti pusat yang memutuskan. Buat sementara ini, kita anggap dana itu nggak ada. Bagaimana mau bilang ada sekarang, ya tunggu saja," katanya.
Pastika menyebutkan, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi di awal tahun 2017 ini membuat beban anggaran Pemprov Bali sangat tinggi. Anggaran itu terutama untuk gaji para guru kontrak di sekolah. "Ada ribuan guru SMA/SMK yang harus dibayar gajinya dengan APBD Bali. Kita upayakan karena itu harus dibayar," papar Gubernur Bali pertama asal kawasan utara Buleleng ini.
Di sisi lain, Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Ubaidi Socheh Hamidi, mengatakan transfer dana dari pusat untuk Bali dan daerah lainnya, menyesuaikan dengan kondisi APBN. "Konsep transfer tersebut menyesuaikan dengan kondisi keuangan di pusat. Untuk transfer ke Bali, juga sama mengutamakan pemerataan dengan daerah lain. DAU untuk Bali, NTB, dan NTT memang masih kecil. Namun semuanya mengacu dengan pemerataan," tegas Ubaidi.
Sementara itu, dalam arahannya ketika membuka Musrenbang Provinsi Bali, Selasa kemarin, Gubernur Pastika mengingatkan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaannya. Karenanya, penyamaan persepsi dan langkah para unsur perencana beserta seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
“Saya terus mengupayakan agar rencana pembangunan daerah Bali merupakan integrasi dari pembangunan kabupaten/kota, serta sejalan dengan program Nawacita,” ujar Pastika.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi Bali kepada tiga kabupaten/kota dengan perencanaan terbaik. Ketiga kabupaten yang raih penghargaan masing-masing Tabanan, Jembrana, dan Gianyar.
Pastika berharap dengan penghargaan ini, semakin memacu peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota, sekaligus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasai yang lebih efektif antar jenjang pemerintahan, dalam penyelenggaraan pembangunan di Bali.
Terkait penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2018, Pastika meminta agar memperhatikan dinamika yang terjadi, sekaligus mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang akan datang.
“Saya berharap Musrenbang ini mampu merumuskan program-program pembangunan secara terintegrasi berdasarkan skala prioritas, dengan sasaran dan outcome yang jelas dan terukur, serta dalam implementasiniya betul-betul dapat menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.” * nat
Komentar