Gubernur-OJK Susun Langkah Percepatan Pemulihan Ekonomi Bali

Dalam rapat tersebut juga diikuti secara daring Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo serta Sekretaris Eksekutif Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede. Turut hadir mendampingi Gubernur Koster, Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto, Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, Perwakilan Kadin Bali serta PHRI Bali.

Gubernur Koster dalam pertemuan tersebut mengapresiasi OJK pusat datang secara full team, ditambah adanya atensi dari Wamen Parekraf dan Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas pemulihan pariwisata Bali yang pemulihan ekonominya tergolong lambat jika dibanding kondisi nasional.

“Kita perlu terobosan-terobosan kebijakan serta perubahan kebijakan yang ditangani oleh otoritas keuangan dan lembaga lainnya. Keseluruhan lembaga ini bisa mendorong percepatan pemulihan perekonomian Provinsi Bali,” kata Gubernur Koster. Menurutnya, kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Bali sudah semakin baik, meskipun ada terlihat sedikit kenaikan kasus, namun bisa tertangani dan relatif lebih cepat sembuh. “Mirip-mirip flu (gejalanya, Red), yang meninggal tidak ada,” jelas Gubernur Koster. Hal ini disebutnya juga dikarenakan adanya tingkat vaksinasi cukup tinggi, yakni untuk dosis pertama mencapai 105 persen, dosis kedua 97 persen dan vaksin booster 78 persen.

“Sehingga Bali sudah nyaman dan aman untuk dikunjungi. Kondusif sekali,” tandasnya lagi. Sedangkan untuk wisatawan yang datang ke Bali menurut Gubernur, terus meningkat dari waktu ke waktu dengan 23 maskapai yang sudah membuka penerbangan langsung ke Bali. ”Jumlah wisatawan asing di atas 9.000 orang per hari dan wisdom di atas 10.000,” katanya lagi. Namun demikian, Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini juga mengatakan untuk pertama kali dalam sejarah inflasi di Bali cukup tinggi akibat dampak pandemi Covid-19, yakni di angka 6,7 persen.

Sementara itu di sisi lain dikatakan Gubernur Koster, perekonomian Bali pada triwulan kedua tahun 2022 ini sudah membaik. Dari Laporan BPS, angkanya mencapai 3,4 persen naik dari triwulan pertama, yakni di angka 1,64 persen. Sedangkan pada tahun 2021 pada triwulan yang sama angkanya minus 2,47 persen dan di tahun 2020 alias saat puncak pandemi angkanya minus 9,31 persen. “Jadi berat sekali dampaknya. Luar biasa,” cetus Ketua DPD PDIP Bali ini.

Lebih lanjut dijelaskan, meskipun perekonomian sudah mulai membaik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, namun Bali termasuk provinsi yang pemulihannya memerlukan waktu yang lebih lama dari daerah lain. “Kaitannya dengan itu, saya ucapkan terimakasih atas perhatian dan kebijakan yang diberikan pemerintah pusat untuk sektor pariwisata Bali. Pemerintah pusat telah memberikan bantuan melalui program PEN. Lalu di BI ada insentif kelonggaran kredit. OJK ada kelonggaran perpanjangan masa restrukturisasi hingga Maret 2023,” katanya.

Namun demikian, mengingat kondisi yang belum pulih sepenuhnya, Gubernur Koster meminta agar upaya-upaya pemulihan tersebut bisa diperpanjang kembali agar situasi di Bali, khususnya di sektor pariwisata bisa pulih kembali. “Kami memohon agar diperpanjang hingga 2025 karena Bali belum pulih,” harapnya. Di kesempatan yang sama Gubernur Koster mengucapkan terima Kasih pada instansi pemerintah dan swasta yang memberikan dukungan untuk percepatan pemulihan pariwisata dengan event-event nasional dan internasional.

“Sudah ramai terus, apalagi berkaitan dengan G20,” jelas jebolan ITB ini. Dengan kondisi saat ini maka besar kemungkinan sektor pariwisata belum dapat bangkit untuk melaksanakan kewajibannya hingga Maret 2023. Jadi pertemuan ini sangat mendesak menuju PEN 2023 yang berakhir bulan Maret, jadi sudah dekat. “Kami ingin menyampaikan bahwa ini

masih perlu perpanjangan,” imbuhnya lagi. Gubernur Koster juga menyampaikan dalam beberapa kali pertemuan antar kementerian, lembaga dan instansi terkait dirinya sudah menyampaikan Bali memerlukan kebijakan spesial, perpanjangan masa restrukturisasi setidaknya hingga Maret 2025.

“Kami percaya bahwa semuanya mampu memberikan kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku usaha pariwisata di Bali. Pada situasi yang normal, kontribusi Bali pada devisa pariwisata secara nasional 44 persen. Naik terus tiap tahun. Kalau tidak dapat dipulihkan, retribusi devisa ini akan menurun dan devisa nasional akan menurun di sektor pariwisata. Jadi memang perlu skenario khusus untuk Bali karena cukup besar untuk kepentingan nasional,” tandasnya.

Gubernur Koster pun mengatakan Pelaku pariwisata Bali adalah individu-individu yang baik dan bahkan dirinya bersedia mempertanggungjawabkan. “Mohon dibantu (pelaku pariwisata Bali, Red) agar bisa senyum, sekarang senyumnya baru 25 persen kira-kira. Belum bisa keluar ketawanya, masih berat,” katanya lagi.

Kepala OJK Mahendra Siregar mengatakan dirinya datang melihat dan memahami permasalahan kenapa pemulihan ekonomi di Bali ini lambat. “Ini merupakan keprihatinan serius yang harus kita pahami, dalami dan cari solusi agar tak berkepanjangan dan makin sulit pemulihannya,” tandas Mahendra.

Mahendra meyakinkan bahwa dalam waktu yang tidak lama tim akan bekerja dan akan memberikan solusi konkrit sambil terus memperkuat perekonomian Bali yang belum pulih meskipun penanganan pandeminya termasuk yang terbaik secara nasional. Mahendra juga menekankan dalam rapat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) belum lama ini sudah diarahkan ke depan terkait isu ini, dimana permintaan permohonan perpanjangan restrukturisasi kredit terkait masih memerlukan waktu tambahan atas kondisi di Bali. *nat