Nihil Kasus PMK, Pasar Hewan Masih Ditutup

Namun, pasar hewan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada dan di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, belum dibuka. Penutupan untuk mencegah kemunculan kembali kasus PMK. Dinas Pertanian Buleleng masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

"Karena masih dalam situasi seperti ini, kami harus mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Karena lockdown ternak belum dicabut oleh Kementerian Pertanian RI. Jadi pasar hewan di Buleleng belum dibuka. Kalau sudah bisa dibuka, ya akan dibuka," jelas Kepala Dinas Pertanian Buleleng Made Sumiarta, Rabu (24/8) siang.

Sumiarta menjelaskan, pasar hewan di Buleleng ditutup sejak temuan kasus PMK pertama di Buleleng, 5 Juli 2022. Dia menyebutkan, penutupan pasar hewan tidak memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) karena pasar tersebut tidak dipungut retribusi. "Pasar hewan tidak masuk dalam pungutan retribusi karena dikelola pribadi," katanya.

Selain dua pasar hewan, Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemkab Buleleng di Dusun Batu Puluh, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada, Buleleng, juga belum beroperasi kembali pasca kasus PMK. Penutupan RPH ini juga berdampak pada PAD dari retribusi yang dipungut dari RPH. "Memang berdampak pada PAD terkait penutupan RPH karena tidak ada pungutan masuk," ungkapnya.

Sumiarta mengungkapkan, Pemkab Buleleng menargetkan PAD dari retribusi RPH sebesar Rp 120 juta pada tahun ini. Dengan penutupan RPH selama dua bula ini, potensi pendapatan yang hilang dari retribusi RPH sekitar Rp 3-4 juta. "Mungkin target Rp 120 juta itu tidak bisa terpenuhi mengingat kondisi saat ini masih ditutup. Biasanya, retribusi per tahun dari RPH melampaui target," jelasnya lagi.

Dia mengaku tidak bisa memaksakan membuka RPH karena masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat  "Kalau kami paksakan bisa saja nanti ditemukan lagi sapi yang sakit. Hal ini tentu mempengaruhi situasi perkembangan di lapangan," tandas Sumiarta.*mz