Dewan Suruh Stop Proses, Pansel Jalan Terus

DENPASAR, NusaBali
Pasalnya, Pansel tetap jalan terus dengan proses seleksi yang tengah berlangsung, karena mengejar deadline operasional RS Bali Mandara bertaraf internasional ini.

Kepastian proses rekrutmen tetap jalan tersebut disampaikan Ketua Pansel Rekrutmen Pegawai RS Bali Mandara, Tjokorda Ngurah Pemayun, dalam konferensi pers di Ruang Press Room Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (19/4). Dalam jumpa pers kemarin, Tjok Pemayun didampingi Karo Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra, Karo Hukum Setda Provinsi Bali I Wayan Sugiada, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali I ketut Rochineng.

Tjok Pemayun yang notabene Sekda Provinsi Bali menegaskan, proses seleksi calon pegawai RS Bali Mandara yang dilaksanakan Pansel akan jalan terus, meski ada rekomendasi dari DPRD Bali agar dihentikan sementara. Menurut Tjok Pemayun, pihaknya tidak ada maksud melecehkan atau mengabaikan rekomendasi dari DPRD Bali. Namun, deadline operasional RS Bali Mandara yang sudah ditetapkan (14 Agustus 2017, Red) juga harus jadi pertimbangan.

"Kami apresiasi rekomendasi dari DPRD Bali. Tapi, seleksi pegawai RS Bali Mandara tetap akan dilanjutkan," tegas birokrat asal Puri Madangan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Provinsi Bali ini.

Tjok Pemayun mengatakan, pihaknya telah menerima rekomendasi Dewan yang ditandatangani Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Dalam rekomendasi tersebut, ada dua poin permintaan Dewan. Pertama, Dewan meminta eksekutif serahkan data rekrutmen dan proses seleksi. Kedua, Dewan meminta eksekutif untuk menghentikan sementara proses seleksi pegawai RS Bali Mandara sampai ada keputusan Komisi I DPRD Bali.

Menurut Tjok Pemayun, permintaan kedua yakni hentikan sementara proses rekrutmen pegawai RS Bali Mandara, tidak bisa dilaksanakan. “Kita bukannya melawan. Kami tetap apresiasi Dewan. Namun, penundaan ataupun diulang (proses seleksi) tidak bisa kita laksanakan, karena kita ada schedulenya. Kalau ini kita tunda, justru akan muncul persoalan yang lebih besar. Jika mereka (Dewan) minta data yang lulus, akan kita kasi,” tegas Tjok Pemayun.

Tjok Pemayun juga menjelaskan proses pelaksanaan sesi tes wawancara dalam rekrutmen pegawai RS Bali Mandara. Menurut dia, tidak ada subjektivitas dalam pelaksanaan tes wawancara tersebut. “Kami memiliki standar, kami juga punya tolok ukur. Karena kami yang membutuhkan mereka (calon pegawai), jadi saya rasa tidak ada subyektivitas dalam pelaksanaan tes tersebut,” papar mantan Kepala Bappeda Provinsi Bali ini.

Dalam proses rekrutmen tersebut, kata Tjok Pemayun, pihaknya sudah melaksanakan sesuai ketentuan. Dalam prosesnya, terdapat 4 tahapan tes yang dilalui pelamar, yakni administrasi, tes kompetensi dasar (TKD), tes wawancara, dan tes kesehatan. Bahkan, dalam pelaksanaannya, segala perubahan yang dilakukan juga sudah dikoordinasi dan disosialisasikan, guna meminimalkan permasalahan.

"Penerimaan pegawai di RS Bali Mandara mengacu azas-azas pemerintahan yang baik, berdasarkan keterbukaan sesuai dengan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kami bentuk tim Pansel dengan 4 prosedur tahapan tes. Tidak ada kong kali kong atau KKN," tandas Tjok Pemayun.

Tjok Pemayun menegaskan, penilaian dalam rekrutmen pegawai RS Bali Mandara ini tidak saja berdasarkan atas keempat tahapan tersebut, tapi juga melihat performance calon pegawai yang diwawancarai, termasuk etika dan tata karma mereka. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana hasilnya, walaupun dalam tes CAT nilainya bagus, namun kalau performance-nya (etika dan tata kramanya), sangat mungkin digugurkan.

“Kita mencari yang terbaik, baik secara akademisnya maupun performance dan etikanya, selain kompetensi mereka. Saya misalnya mau jadi Satpam dengan perawakan kecil, ya nggak lulus, tidak pernuhi syarat. Acepok plikese (langsung digulung) sama penjahatnya, meskipun dari sisi akademis unggul. Nah, itu contoh,” beber Tjok Pemayun.

Menurut Tjok Pemayun, pihaknya sampai saat ini belum ada menerima keluhan dari peserta yang tidak lulus seleksi pegawai RS Bali Mandara. Demikian pula dari Ombudsman, belum ada masuk ke Pansel. Bahkan, Komisi I DPRD Bali yang membuka Posko Pengaduan, juga belum ada penyampaian keluhan.

Namun demikian, kata Tjok Pemayun, pihaknya selalu siap untuk dikritik dan juga selalu terbuka terhadap hasil tes seleksi pegawai RS Bali Mandara tersebut. “Jika peserta ingin melihat langsung hasilnya, bisa dicek ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali,” jelas Tjok Pemayun yang juga mantan Karo Tata Pemerintahan Provinsi Bali ini.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya geram soal kengototan Pansel untuk lanjutkan seleksi tes kesehatan calon pegawai RS Bali Mandara. Sebab, ini artinya rekomendasi Dewan diabaikan. "Kita sayangkan kalau sampai rekomendasi Dewan diabaikan. Tapi, kami tidak diam. Kita suruh mereka (Pansel) serahkan dulu data-datanya," ujar Tama Tenaya saat dihubungi NusaBali secara terpisah di Jakarta, Rabu kemarin.

Tama Tenaya menyebutkan, data dari eksekutif sekarang ditunggu. Apalagai, sudah ada pengumuman pelulusan tes wawancara. Hal tersebut bisa menimbulkan praduga lagi dan saling curiga. "Saya dengar ada 600 orang yang lolos tes kesehatan, sementara yang dibutuhkan 520 orang. Nanti pasti ada yang akan gugur lagi dalam sesi tes kesehatan. Kita ingin ada koordinasi dan antisipasi kalau ada tidak puas lagi," tandas politisi PDIP asal Kelurahan tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

Tama Tenaya mengatakan Komisi I tetap komitmen untuk membuka proses rekrutmen pegawai RS Bali Mandara terutama soal transparansi dengan mengedepankan fungsi Dewan sebagai pengawasan dan kontrol. "Kami tidak akan berhenti, kita tetap lakukan pengawasan dan kontrol sampai pelaksanaan rekrutmen tuntas dan adil," katanya. * nat