nusabali

Komisi III DPRD Bali Cek Lokasi Bandara Terapung di Kubutambahan

  • www.nusabali.com-komisi-iii-dprd-bali-cek-lokasi-bandara-terapung-di-kubutambahan

Komisi III DPRD Bali (membidangi infrastruktur) terjun cek lokasi bandara terapung yang dirancang PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Jumat (21/4).

PT BIBU Siapkan Rp 3 Triliun untuk Groundbreaking

SINGARAJA, NusaBali
Titik lokasi bandara terapung (dibangun di atas laut) ini berada di antara Banjar Kubu Anyar, Desa/Kecamatan Kubutambahan (sisi barat) hingga Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan (sisi timur).

Rombongan Dewan yang terjun cek lokasi bandara terapung di Kubutambahan, Jumat kemarin, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nengah Tamba. Mereka didampingi Presdir PT BIBU Panji Sakti, Dr I Made Mangku. PT BIBU Panji Sakti adalah perwakilan investor Airport Kinensis Consulting (AKC) Kanada.

Nengah Tamba menegaskan, pihaknya mendukung dan mendorong pembangunan bandara internasional di Kubutambahan agar segera terwujud, sehingga pemerataan ekonomi Bali Selatan dan Bali Utara dapat berjalan lebih cepat. Keberadaan bandara internasional di Kubutambahan nantinya akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat Bali Utara.

“Terlepas dari persyaratan yang diperlukan, kami mendorong agar bandara ini terwujud. Semangatnya dulu, kalau bandara sudah terwujud, nanti pasti akan berlanjut ke pembangunan-pembangunan lainnya seperti jalan tol. Dengan sendirinya nanti pariwisata Bali Utara juga akan bangkit,” jelas politisi Demokrat asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini.

Menurut Nengah Tamba, pembangunan bandara internasional di Kubutambahan sangat urgen untuk menjawab berbagai tantangan Bali ke depan. Tamba mengatakan, Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Badung diperkirakan akan overload dalam beberapa tahun ke depan, sehingga tidak mungkin bisa mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. “Apa pun itu, kami akan dukung pembangunan bandara di Kubutambahan ini. Reklamasi karena itu kubutuhan, tentu kami dukung juga,” tandas Tamba.

Sedangkan anggota Komisi III DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Buleleng, Ketut Kariasa Adnyana, mengingatkan PT BIBU Panji Sakti soal kesiapan dana dalam pembangunan bandara terapung. Pihaknya berharap bandara internasional yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Buleleng ini bisa teralisasi.

“Jangan sampai masyarakat diberikan janji, tapi kelanjutannya tidak jelas. Nah, kami ingin bandara ini terwujud. Masyarakat dan kami di Dewan sudah jelas sangat setuju dan sudah dibuktikan melalui Perda RTRW Provinsi Bali yang menempatkan bandara internasional itu berada di wilayah Kubutambahan,” tegas politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang sudah tiga periode duduk di DPRD Bali ini.

Sementara itu, Presdir PT BIBU Panji Sakti, Made Mangku, memaparkan bandara terapung di Kubutambahan ini dirancang menggunakan dua runway (landasan pacu), yang panjangnya masing-masing 4.500 meter. Runway akan dibangun seluruhnya di tengah laut. Satu runway merupakan hasil reklamasi, sedangkan satu ranway lagi dirancang terapung.

Menurut Made Mangku, reklamasi akan dimulai pada kedalaman 3 meter sampai 17 meter. Setelah kedalaman 17 meter di laut lepas, barulah dibangun runway terapung. “Kenapa ada reklamasi, agar runway terapung ada pegangan, sehingga tidak goyong ketika ada pesawat take off maupun leanding,” jelas Made Mangku di Pantai Kubutambahan, Jumat kemarin.

Pembangunan bandara terapung tersebut, lanjut Mangku, seluruhnya berada di tengah laut. Sebab, terminal keberangkatan maupun terminal kedatangan juga berada di tengah laut. Dengan demikian, tidak ada lahan produktif maupun aset desa pakraman seperti pura yang tergusur.

Disinggung soal bagaimana aktivitas nelayan pasca dibangunnya bandara terapung, menurut Mangku, pihaknya akan menyiapkan dermaga khusus untuk penambatan perahu nelayan. Termasuk juga menyiapkan SPBU khusus bagi nelayan.

“Kita sangat memikirkan para nelayan. Nanti kita akan siapkan dermaga khusus dan SPBU khusus buat mereka. Jadi, nelayan bisa dapat BBM dengan pembayaran di belakang. Mereka ambil dulu BBM,  setelah pulang dari melaut baru membayar BBM,” jelas pria asal Sanur, Denpasar Selatan yang dikenal sebagai pegiat lingkungan hidup ini.

Mangku juga mengungkapkan, pihaknya sudah siapkan dana Rp 3 triliun tahun 2017 ini. Dana tersebut untuk kegiatan groundbreaking (peletakan batu pertama) bandara terapung dan pembiayaan kebutuhan selama setahun.

“Sesuai rencana, groundbreaking akan dilakukan 28 Agustus 2017 mendatang. Kita hanya tinggal menunggu izin dari kementerian saja. Saat ini persyaratan kita tengah dikaji, karena dari kementerian sudah sempat turun meninjau lokasi,” ungkap Mangku. * k19

Komentar