BKKBN Gelar Koren Bangga Kencana di Bali
DENPASAR, NusaBali
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar kegiatan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koren) II Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun Anggaran 2023, di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar Selatan, 26-30 Desember 2022.
Pembukaan Koren II Bangga Kencana pada Senin (26/9) malam dihadiri Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia, dan seluruh peserta Koren II Bangga Kencana 2023.
Hasto Wardoyo menyampaikan rasa syukur karena akhirnya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan payung hukum tersebut para pemangku kepentingan di setiap daerah dapat lebih leluasa mengembangkan program-program terkait keluarga berkualitas.
“Kalau bapak ibu sekalian mau mengembangkan kampung keluarga berkualitas di masing-masing daerah sudah ada dasarnya,” kata Hasto.
Selain Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tersebut, Hasto juga menyebut pentingnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, bagi BKKBN.
“Kedua inpres ini menyebutkan BKKBN wajib melakukan pendataan,” imbuh Hasto.
Terkait anggaran, Hasto menyebut prinsip kehati-hatian masih menjadi penekanan pemerintah karena dinamika perekonomian nasional masih belum stabil.
Melalui kegiatan Koren II ini, Hasto mengajak seluruh pihak lebih teliti mencermati anggaran agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak melewatkan hal-hal yang sifatnya strategis.
Sekda Dewa Indra mengatakan program-program BKKBN termasuk menurunkan angka stunting merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami di daerah memberikan dukungan penuh, melibatkan perangkat daerah. Programnya, anggarannya,” ujar Sekda Dewa Indra. Sekda Dewa Indra membeberkan tim penanganan stunting, misalnya, terdapat mulai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga di tingkat desa.
Dia juga mengakui belum ada regulasi khusus yang dikeluarkan Pemprov Bali terkait penurunan angka stunting. Namun berbagai arahan Wakil Gubernur Bali selaku Ketua Tim Penurunan Stunting Provinsi Bali telah berhasil memetakan daerah mana di Bali yang masih tinggi angka stuntingnya, dan program apa yang harus dilakukan untuk mengentaskannya.
“Tim ini yang bekerjasama menyusun program memberikan edukasi, advokasi kepada warga masyarakat kita. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita turunkan,” tandas Sekda Dewa Indra. *cr78
Komentar