Ditinggal Pedagang Sejak Pasar Banyuasri Diresmikan, Lantai 2 Dirancang Mall Pelayanan Publik
Kami akan lihat dulu kontraknya dengan pedagang yang punya hak sewa, jangan sampai menimbulkan protes. (Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana).
SINGARAJA, NusaBali
Lokasi lantai 2 Pasar Banyuasri, Buleleng, akan dimanfaatkan menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP) oleh Pemkab Buleleng. Pemanfaatan ini disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana. Karena puluhan tempat berjualan, terutama kios di lantai itu, sejak pasar diresmikan hingga saat ini, kosong atau tidak ditempati pedagang.
Rencana itu diungkapkan Lihadnyana juga untuk lebih mengefisienkan anggaran daerah. Dia mengatakan memanfaatkan gedung megah yang tidak terpakai akan lebih efisien dibandingkan dengan membangun gedung baru. “Maunya kami mengintegrasikan seluruh pelayanan. Di sana kan masih kosong, sekarang bagaimana caranya mengundang orang banyak dulu ke sana. Nanti juga disiapkan ruang tempat produk UMKM. Biar benar-benar ramai, terpadu, dan terintegrasi,” kata Lihadnyana.
Menurut pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini, rencana pemanfaatan ruang kosong di Pasar Banyuasri segera akan dikaji lebih dalam. Terkait kelebihan dan kekurangannya. Lihadnyana juga segera akan mengundang sejumlah instansi yang memiliki tupoksi pelayanan publik untuk mendiskusikan rencana tersebut.
“Ini kan perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan plus- minusnya. Kalau jadi di sana, efeknya bisa menarik banyak orang, gedung akan bermanfaat, ada promosi UMKM dan di bawah juga ada pasar tradisional,” imbuh dia.
Pelayanan publik yang akan dilayani di MPP meliputi pengurusan segala macam perizinan, administrasi kependudukan, samsat, pelayanan pajak dan retribusi. Bahkan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga memungkinkan bergabung menjadi satu kesatuan. Sebab areal Pasar Banyuasri memungkinkan untuk penyediaan lintasan uji.
Dalam waktu dekat ini, Lihadnyana mengaku akan segera memanggil managemen Perumda Pasar Argha Nayottama sebagai pengelola Pasar Banyuasri. Pemanggilan terkait rencana pemanfaatan ruang lantai dua itu. “Kami akan lihat dulu kontraknya dengan pedagang yang punya hak sewa, jangan sampai menimbulkan protes. Nanti akan dibahas lebih komprehensif dari berbagai aspek. Kalau bisa lebih cepat lebih baik,” tegas dia yang juga masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.*k23
Rencana itu diungkapkan Lihadnyana juga untuk lebih mengefisienkan anggaran daerah. Dia mengatakan memanfaatkan gedung megah yang tidak terpakai akan lebih efisien dibandingkan dengan membangun gedung baru. “Maunya kami mengintegrasikan seluruh pelayanan. Di sana kan masih kosong, sekarang bagaimana caranya mengundang orang banyak dulu ke sana. Nanti juga disiapkan ruang tempat produk UMKM. Biar benar-benar ramai, terpadu, dan terintegrasi,” kata Lihadnyana.
Menurut pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini, rencana pemanfaatan ruang kosong di Pasar Banyuasri segera akan dikaji lebih dalam. Terkait kelebihan dan kekurangannya. Lihadnyana juga segera akan mengundang sejumlah instansi yang memiliki tupoksi pelayanan publik untuk mendiskusikan rencana tersebut.
“Ini kan perlu kajian lebih lanjut untuk memastikan plus- minusnya. Kalau jadi di sana, efeknya bisa menarik banyak orang, gedung akan bermanfaat, ada promosi UMKM dan di bawah juga ada pasar tradisional,” imbuh dia.
Pelayanan publik yang akan dilayani di MPP meliputi pengurusan segala macam perizinan, administrasi kependudukan, samsat, pelayanan pajak dan retribusi. Bahkan pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga memungkinkan bergabung menjadi satu kesatuan. Sebab areal Pasar Banyuasri memungkinkan untuk penyediaan lintasan uji.
Dalam waktu dekat ini, Lihadnyana mengaku akan segera memanggil managemen Perumda Pasar Argha Nayottama sebagai pengelola Pasar Banyuasri. Pemanggilan terkait rencana pemanfaatan ruang lantai dua itu. “Kami akan lihat dulu kontraknya dengan pedagang yang punya hak sewa, jangan sampai menimbulkan protes. Nanti akan dibahas lebih komprehensif dari berbagai aspek. Kalau bisa lebih cepat lebih baik,” tegas dia yang juga masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.*k23
Komentar