JSDDD Jadi Pilot Project Nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengunakan JSDDD sebagai sumber data dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan secara nasional. Hal tersebut, diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Jembrana, I Nengah Tamba dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Margo Yuwono di Aryanusa Ballroom Menara Danareksa, Jakarta, Senin (30/1). Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan langsung oleh Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dan Anggota Komisi XI DPR RI, Kamarussamad.

Dalam JSDDD telah dilakukan pembenahan tata kelola data dengan melibatkan peran BPS sebagai pembina data, Bappeda sebagai koordinator data, Kominfo sebagai wali data dan Desa sebagai produsen data. JSDDD sendiri juga telah memenuhi standar data dengan memiliki meta data, kode referensi data, dan memenuhi prinsip data berbagi pakai (interoperabilitas). Dengan adanya berbagi pakai antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam  menggunakan data yang sama, diharapkan pelaksanaan program-program pemerintah dapat tepat sasaran.

Usai acara, Bupati Tamba mengaku, mendukung BPS dalam menyediakan data yang digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial dan ekonomi secara nasional. "Kami siap bekerja sama dengan BPS dalam mewujudkan sebuah tata kelola Data Regsosek. Yang merupakan wujud dari sinergitas Pusat dan Daerah dalam mensukseskan program nasional untuk perlindungan sosial dan ekonomi," ucap Bupati Tamba.

Bupati Tamba berharap, dengan kerjasama antara Pemkab Jembrana dengan BPS, ini dapat membantu dalam mempercepat terwujudnya Satu Data Indonesia. Serta mendorong daerah lainnya untuk segera mewujudkan hal yang sama. "Semoga dengan MoU ini, menjadikan suatu percepatan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia melalui Jembrana Satu Data Dari Desa atau JSDDD. Serta menjadikan Jembrana sebagai salah satu referensi dan contoh bagi daerah lainnya," pungkasnya. *ode